Presiden Berpesan Kepala Daerah Saat Buat Kebijakan Merujuk Data Sains dan Saintis
Surabaya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar setiap membuat kebijakan atau policy selalu merujuk kepada data sains dan juga saran dari saintis.
“Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar, ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemologi, minta saran dari pakar-pakar perguruan tinggi,” tutur Presiden saat memberikan arahan terkait Penanganan Covid-19, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/6).
Lebih lanjut, Presiden juga minta agar disiapkan Plan A, Plan B, dan Plan C-nya, agar betul-betul terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga.
“Hati-hati, informasi yang saya terima tadi pagi dunia sudah mendekati ke 10 juta kasus positif, hati-hati. Kita tidak ingin ikut terseret kepada angka-angka yang besar, Oleh sebab itu, perlu kita terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga,” imbuh Presiden.
Kepala Negara juga meminta untuk mengalkulasi, menghitung, dan menyiapkan antisipasi semuanya, baik rumah sakit darurat, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), kebutuhan tempat tidur, tempat tidur untuk isolasi.
“Baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rumah sakit rujukan betul-betul disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini,” kata Presiden.
Ia juga menyampaikan akan memantau terus, mengikuti, dan juga melihat data-data yang ada di Provinsi Jawa Timur.
“Kita harapkan dalam dua minggu ini betul-betul ada penurunan yang signifikan, baik R0-nya, baik Rt-nya, semuanya kita harapkan bisa turun sehingga kita bisa masuk ke sebuah tatanan normal baru dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa,” jelas Presiden.
Intervensi Berbasis Lokal
Usai mendengar paparan Wali Kota Madiun Maidi, Presiden memberikan ucapan selamat karena Madiun pada posisi risiko yang sangat rendah dan juga daerah-daerah yang lain agar strategi intervensi berbasis lokal ini betul-betul diperkuat, yaitu berkaitan dengan manajemen di kampung, desa, Rukun Warga (RW), maupun pondok pesantren.
“Saya kira kalau kita intervensinya berbasis lokal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wali saya kira akan lebih mudah untuk dikendalikan,” ungkap Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menitipkan pesan terutama untuk Bupati/Wali Kota, selain urusan kesehatan juga minta dipantau dan dilihat yang berkaitan dengan bansos jangan sampai ada yang tercecer.
“Kalau ada yang tercecer tolong diatasi oleh provinsi, Gubernur atau oleh Wali Kota di tingkat kota atau oleh Bupati di tingkat kabupaten sehingga masyarakat yang memerlukan bantuan betul-betul bisa mendapatkan,” tuturnya.
Berkaitan dengan stimulus ekonomi, Presiden menjelaskan agar Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga harus berpikiran untuk masuk ke sini.
“Dari nasional dari pusat ada, tapi kalau dari daerah juga ada ini akan jauh lebih baik. Selain untuk menyiapkan anggaran untuk stimulus ekonomi di APBD,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta yang berkaitan dengan belanja APBD ini dipercepat baik belanja-belanja modal, belanja barang segera dilakukan agar terjadi percepatan pertumbuhan di tingkat masyarakat.
Apresiasi Kepala Negara juga disampaikan terkait kemampuan perusahaan untuk melakukan kecepatan pergeseran, menggeser situasi dari yang sebelumnya tidak memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) kemudian digeser memproduksi APD dan masker.
Artinya, lanjut Presiden, secara cepat pengusaha bisa menyesuaikan dari kebutuhan pasar yang ada.
“Kita harapkan saya juga baru kemarin mendapat informasi bahwa Indonesia sekarang telah mampu memproduksi kurang lebih 17 juta APD setiap bulannya,” jelasnya.
Diakui Presiden, sudah sejak minggu yang lalu telah memberikan dorongan agar kebutuhan di dalam negeri dicukupi kurang lebih 5 juta dan sisanya bisa diekspor, baik itu APD maupun masker.
“Nanti kalau ada waktu saya enggak tahu, saya ingin berkunjung ke Probolinggo ini ya di Kepanjen,” pungkas Presiden.
Turut hadir dalam agenda tersebut Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Menparekraf Wishnutama, Menkes Terawan, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
