Presiden Amerika Serikat Mengisolasi Negaranya untuk Tidak Ikut Perjanjian Paris
Bonn – Jika ada negara yang hingga kini tidak mendukung perang melawan pemanasan global, negara itu tak lain adalah Amerika Serikat (AS). Negara adi kuasa itu, sekarang menjadi satu-satunya negara di bumi yang menolak ikut serta dalam perjanjian soal iklim di Paris, setelah Suriah mengumumkan akan ikut meneken perjanjian yang dibuat pada 2015 itu.
Dalam pidato di hadapan para delegasi pertemuan tentang iklim di Bonn, Jerman, Selasa (7/11) waktu setempat, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Suriah M Wadah Katmawi menegaskan negaranya akan bergabung dalam Perjanjian Paris secepat mungkin.
Perjanjian Paris, adalah bertujuan untuk memerangi pemanasan global dengan secara bertahap mengurangi emisi gas “rumah kaca” seperti karbon dioksida dan metane yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, batubara, dan gas alam.
Juni lalu, Presiden Donald Trump mengumumkan, bahwa AS akan mundur dari kesepakatan tersebut. “Pengumuman Suriah bahwa mereka akan bergabung dalam Perjanjian Paris membuat Presiden Trump terisolasi, sebagai akibat dari keputusan tak bertanggung jawab dan bodoh untuk menarik Amerika Serikat dari upaya paling komprehensif dalam mengatasi krisis iklim ini,” kata Alden Meyer, anggota Union of Concerned Scientists (Serikat Ilmuwan Peduli).
AS adalah negara penghasil karbon dioksida terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, menurut data Komisi Eropa. Kalau emisi berhasil dikurangi seperti target dalam Perjanjian Paris, para ilmuwan dan pembuat kebijakan mengatakan hal itu bisa mencegah peningkatan temperatur global yang bisa menaikkan permukaan laut, memicu kekeringan, dan menghasilkan badai yang berbahaya.
Perjanjian Paris diberlakukan pada 2016, dan Suriah menjadi negara terakhir yang menyetujui, di luar AS yang tidak ikut serta.
Saat menolak perjanjian itu di bulan Juni, Trump mengatakan: “Perjanjian Iklim Paris hanyalah sebuah contoh nyata di mana Washington memasuki kesepakatan yang merugikan Amerika Serikat dan menguntungkan negara-negara lain, memaksa para pekerja Amerika — yang saya cintai — dan para pembayar pajak menanggung kerugian dalam bentuk hilangnya lapangan kerja, upah yang lebih murah, pabrik-pabrik yang ditutup, dan penurunan produksi ekonomi.”
Negara lain yang pernah menolak Perjanjian Paris hanya Nikaragua, namun pada September mereka menyatakan akan ikut serta.
“Seolah ini masih kurang jelas, setiap negara di dunia maju bersama untuk mengatasi krisis iklim, sementara Donald Trump telah mengisolasi Amerika Serikat dari kancah dunia untuk berada di posisi yang memalukan dan membahayakan,” kata Michael Brune, direktur eksekutif LSM aktivis lingkungan Sierra Club.
Uniknya, Negara Bagian California mengambil sikap berbeda dan menyatakan akan hadir dalam pertemuan di Bonn. “Meskipun Gedung Putih menyatakan perang terhadap sains soal iklim dan mundur dari Perjanjian Paris, California melakukan tindakan sebaliknya dan ikut dalam aksi,” kata Gubernur California Edmund G. Brown, Jr., yang menyatakan akan menghadiri pertemuan.
“Kami akan bergabung dengan para mitra kami dari berbagai belahan dunia untuk melakukan hal-hal yang diperlukan guna mencegah perubahan iklim,” imbuh Brown, JR.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
