Connect with us
Parlemen

PPN Digital Yang Cukup Besar Harus Dihadapi Hati-Hati

PPN Digital Yang Cukup Besar Harus Dihadapi Hati-Hati
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Azka/Man

Jakarta – Implementasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) saat ini merupakan waktu yang sangat tepat. Traffict digital di Indonesia pasti meningkat karena adanya kebijakan work from home (WFH). Dengan kata lain, PPN digital cukup besar, namun pemerintah harus tetap berhati-hati menghadapinya.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan hal ini dalam keterangan persnya, Rabu (10/6/2020). Dijelaskannya, potensi penerimaan pajak digital ini, dihitung dari proyeksi pendapatan perusahaan PMSE dalam setahun dan dikalikan PPN 10 persen. Dengan asumsi tingkat kepatuhan pajak sebesar 50 persen, potensi penerimaan pajak sektor ini bisa mencapai Rp 530 miliar.

Jumlah tersebut, nilai Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, cukup besar bagi penerimaan negara, terlebih di tengah pandemi corona seperti saat ini. Namun, ada persoalan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020 yang akan diberlakukan 1 Juli nanti. Pertama, pelaku usaha yang dari luar negeri seperti Zoom, Netflix, dan sebagainya bisa menekan pemerintah dari masing-masing negaranya untuk melakukan intervensi. Terutama pelaku usaha digital dari China yang memang pemerintahnya memiliki peran besar.

Kedua, sambung politisi Partai Gerindra itu, dengan adanya bukti bahwa kegiatan pelaku usaha PMSE mempunyai significant economic presence, maka implementasinya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Data yang pasti hanyalah dimiliki oleh perusahaan, negara mungkin hanya bisa memperkirakan, harus benar-benar tepat sasaran. Ketiga, data digital merupakan barang tak kasat mata, bukan seperti aset atau barang yang berwujud. Pemerintah harus lebih detail mengetahui transparansi transaksi digital dari setiap konsumen.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Polri: Anita Kolopaking Kunci Ungkap Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Oleh

Fakta News
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono

Jakarta – Bareskrim Polri hari ini memeriksa Anita Kolopaking, pengacara Djoko Tjandra terkait kasus surat jalan yang melibatkan oknum Polri. Anita diyakini tahu betul soal kasus surat jalan Djoko Tjandra.

“ADK (Anita Dewi Kolopaking) ini kunci karena selama ini hubungan antara Djoko Tjandra kemudian BJP PU semua melalui ADK. Jadi yang bersangkutan ini yang menjembatani selama ini terkait kasus surat palsu,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, Jumat (7/8/2020).

Awi menjelaskan pemeriksaan Anita hari ini untuk menelusuri apa saja peranan Anita dalam kasus surat jalan Djoko Tjandra. Awi memastikan Polri akan menggalinya secara tuntas.

“Untuk hari ini seluruhnya akan kita tuntaskan terkait apa yang selama ini perannya ADK dalam kasus surat palsu yang melibatkan BJP PU,” ujar Awi.

Anita Kolopaking telah resmi menjadi tersangka di kasus surat jalan kliennya, Djoko Tjandra. Ia sedianya diperiksa pagi ini (4/7/2020) pukul 09.00 WIB.

Saat ini polisi belum menahan Anita meskipun diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 dan 223 KUHP. Namun, Polri telah mengajukan surat pencekalan Anita ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Covid-19 di Indonesia Per 7 Agustus: 121.226 Positif, 77.557 Sembuh, dan 5.593 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memberikan data terbaru mengenai perkembangan jumlah kasus dan data pasien penyakit yang disebabkan virus corona di Indonesia. Data Satgas Covid-19 memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat hingga Jumat (7/8/2020).

Hal ini menyebabkan jumlah kasus Covid-19 terus bertambah. Data hingga Jumat pukul 12.00 WIB memperlihatkan ada penambahan 2.473 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kini ada 121.226 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Covid-19 melalui situs Covid19.go.id yang di-update pada Jumat sore.

Sebanyak 2.473 kasus baru itu didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 30.159 spesimen dari 15.599 orang yang diambil sampelnya dalam sehari. Pemerintah secara akumulasi sudah melakukan pemeriksaan 1.663.315 spesimen dari 951.910 orang yang diambil sampelnya. Artinya, satu orang bisa menjalani lebih dari satu kali pemeriksaan spesimen.

Meski jumlah kasus terus bertambah, pemerintah menumbuhkan harapan dengan kabar bahwa semakin banyak pasien Covid-19 yang sembuh. Data yang sama memperlihatkan bahwa ada penambahan 1.912 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona. Sehingga, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 77.557 orang. Angka ini mencapai 64 persen dari keseluruhan kasus Covid-19 yang sudah terkonfirmasi.

Akan tetapi, pemerintah juga memperlihatan kabar duka dengan masih adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 6 – 7 Agustus 2020, diketahui ada penambahan 72 pasien Covid-19 yang tutup usia. Dengan demikian, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 5.593 pasien sejak awal pandemi terjadi di Indonesia.

Perubahan data mengenai jumlah kasus, serta perubahan angka pasien sembuh dan meninggal menyebabkan kini masih ada 38.076 pasien Covid-19 dalam perawatan. Selain itu, tercatat ada 80.200 orang yang berstatus suspek.

Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia tercatat di 34 provinsi, atau semua provinsi dari Aceh hingga Papua. Secara khusus, sudah ada 479 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kutuk Keras Teror Molotov di DPC Cianjur, Ono Minta Kader PDIP Jaga Ketat Kantor Partai

Oleh

Fakta News
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono

Bandung – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono meminta agar seluruh kader PDI Perjuangan khususnya di Cianjur untuk tetap tenang dan tidak terpancing serta tetap menjaga kondusifitas. Hal itu ditegaskannya terkait kembali terjadinya aksi pelemparan bom molotov di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Jumat (7/8) dinihari.

“DPD PDI Perjuangan Jabar mengutuk keras aksi pelemparan bom molotov ini. Insiden ini merupakan ancaman bagi rakyat Indonesia, khususnya PDI Perjuangan,” kata Ono, Jumat.

Ono mengatakan, insiden pelemparan bom molotov terhadap PDI Perjuangan ini sudah ketiga kalinya, yakni di Kecamatan Cileungsi dan Megamendung Kabupaten Bogor dan kemudian di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur.

Menurut Ono, tindakan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab ini merupakan tindakan yang tak mencerminkan nilai inti Pancasila.

“Tidak ada satu agamapun yang membenarkan atau melegalkan tindakan anarkisme seperti ini,” tegasnya.

Ono menginstruksikan agar seluruh kantor DPC PDI Perjuangan di seluruh Jawa Barat dijaga ketat 24 jam untuk mengantisipasi aksi serupa.

Ia juga mengimbau agar Kader PDI Perjuangan melakukan silaturahmi dengan masyarakat disekitar kantor DPC PDI Perjuangan agar berpartisipasi aktif, mencegah kejadian serupa.

“Pengurus partai di seluruh daerah Jabar agar melibatkan masyarakat di sekitar kantor DPC PDI Perjuangan untuk bersama-sama menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

Selain itu, Ono juga meminta agar pihak kepolisian serius menuntaskan kasus ini.

Apalagi, kata dia, pihaknya telah melakukan pelaporan sejak insiden pertama namun belum ada titik terang.

“Aparat keamanan, baik TNI atau Polri agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan kami berharap agar kejadian ini tak terulang kembali,” tandasnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya