Connect with us

PPKM Mikro DKI Jakarta Diperpanjang hingga 8 Maret

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Ibu Kota pada 23 Februari hingga 8 Maret 2021. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, seluruh aturan yang diberlakukan pada PPKM mikro sebelumnya masih berlaku.

“Alhamdulilah, PPKM mikro sudah kami perpanjang sampai dengan tanggal 8 Maret, kapasitas sama seperti dua minggu yang lalu, jam operasional sama, semua sama, tidak berubah,” kata Riza melalui keterangan suara, Senin (22/2/2021).

Dia berharap, perpanjangan masa PPKM mikro ini dapat mengurangi penyebaran Covid-19 selama dua minggu ke depan.

“Mudah-mudahan dua minggu ke depan kita dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di Jakarta,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memperpanjang PPKM mikro di tujuh provinsi. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu belakangan ini terbukti menurunkan jumlah kasus aktif Covid-19 secara signifikan.

Bahkan, tren kasus aktif di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menurun.

Airlangga meminta para gubernur di tujuh provinsi di Jawa dan Bali segera menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perpanjangan PPKM mikro. Dia juga meminta para kepala daerah memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM mikro di desa/kelurahan dengan memantau persiapan dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment).

Kemudian, menyiapkan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polsek/koramil. Selanjutnya, memetakan zonasi risiko di tingkat RT dan pendataan 3T melalui integrasi sistem.

“Pemerintah provinsi mengoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan, melaporkan berkala ke satgas pusat via satgas daerah,” ujar Airlangga.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkominfo: Konektivitas Digital Akselerator Transformasi dan Reaktivator Pemulihan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan laporan pada Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19, Jumat (26/2/2021) pagi di Istana Negara, Jakarta.

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Program Strategis Konektivitas Digital merupakan akselerator transformasi dan reaktivator pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Program-program ini tidak saja menjadi prasyarat bagi transformasi digital, tetapi juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi COVID-19,” ujar Menkominfo dalam laporannya pada Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19, Jumat (26/2/2021) pagi di Istana Negara, Jakarta.

Program strategis tersebut meliputi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan juga program pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui talenta digital nasional.

“Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, yang dikenal BAKTI, bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T),” ujarnya.

Johnny merinci, proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa/kelurahan pada tahun 2021, serta 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022 yang melengkapi seluruh desa/kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

“Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung tahun anggaran 2021-2024 yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp28,3 triliun yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO), sebagian dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni,” terangnya.

Selain itu, lanjut Johnny, pihaknya juga menyelenggarakan proyek pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek. Penandatanganan dokumen proyek ini telah dilakukan pada tanggal 24 Februari lalu.

Satelit SATRIA-1 ini akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150 ribu titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia, yang terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya.

“Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 Gbps, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps. Sesuai jadwal yang disepakati Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023,” ujarnya.

Seiring dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, Johnny menegaskan, pihaknya juga melaksanakan program pengembangan talenta digital.

“Pengembangan SDM digital atau talenta digital juga menjadi sebuah keharusan, maka dari itu Kementerian Kominfo melanjutkan program pelatihan digital yang sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan menyelenggarakan Program Digital Talent Scholarship (DTS) di level intermediate digital skills bagi putra-putri Indonesia berijazah SMA atau sederajat dan sarjana untuk 100 ribu peserta pada tahun 2021,” ujar Menkominfo.

Program yang ditawarkan dalam DTS, imbuhnya, antara lain artificial intelligence internet of things, machine learning, big data analytics, cloud computing, serta berbagai teknologi turunannya.

“Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi global dan lokal, 55 mitra universitas, 37 sekolah vokasi, serta lembaga sertifikasi profesi di 34 provinsi di Indonesia,” ujar Menkominfo Johnny G. Plate menutup laporannya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 26 Februari, Di Indonesia Kini Tercatat Total Ada 1.322.866 Kasus Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Indonesia sudah hampir setahun dilanda pandemi Covid-19, namun penularan virus corona masih terlihat belum terkendali hingga saat ini. Ini terlihat dari jumlah kasus yang terus bertambah.

Data pemerintah pada Jumat (27/2/2021) pukul 12.00 WIB menyatakan, ada 8.232 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 1.322.866 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satgas Covid-19 melalui data kepada wartawan pada Jumat sore.

Pemerintah juga mengumumkan ada penambahan 7.261 pasien Covid-19 dalam sehari. Sehingga, jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh kini berjumlah 1.128.672 orang sejak awal pandemi.

Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan terus bertambahnya angka kematian akibat Covid-19. Pada 25-26 Februari 2021, pemerintah mencatat ada 268 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, total pasien Covid-19 yang meninggal dunia mencapai 35.786 orang.

Dengan melihat data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 saat ini tercatat sebesar 158.408 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien yang masih terkonfirmasi positif Covid-19, dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mengungkap bahwa ada 75.822 orang yang kini berstatus suspek Covid-19.

Kasus baru kali ini didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 63.827 spesimen dalam sehari. Dalam periode yang sama, ada 39.766 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 10.708.262 spesimen dari 7.141.629 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 sudah tercatat di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 510 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mencatat kasus Covid-19.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tanggapi Gugatan Uni Eropa, Mendag: Pemerintah Siap Perjuangkan Nikel Indonesia

Oleh

Fakta News
Mendag Muhammad Lutfi

Jakarta – Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE) atas sengketa kebijakan terkait bahan mentah (DS 592). Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) – Badan Perdagangan Dunia (WTO) pada Senin (22/02/2021).

“Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan WTO,” jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dikutip dari siaran pers pada laman kemendag.go.id, Jumat (26/02/21).

Lutfi menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal biasa dan wajar jika terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Mendag.

Sebelumnya, UE telah menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia di sektor minerba dan mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO di akhir November 2019.

Selanjutnya, proses konsultasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan UE, telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa.

Dalam proses konsultasi ini, Pemerintah Indonesia telah menjelaskan atas pokok-pokok persoalan yang diangkat UE seperti pelarangan ekspor, persyaratan pemrosesan di dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation), mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri.

Indonesia telah menolak permintaan tersebut pada pertemuan DSB WTO di Januari 2021 karena yakin bahwa kebijakannya telah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat konstitusi.

Namun, dalam pertemuan reguler DSB – WTO pada Senin (22/02/21), UE secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592. Gugatan UE akhirnya berkurang dengan hanya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri.

UE tetap mengajukan pembentukan panel dengan alasan karena pihaknya melihat kebijakan Indonesia sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO, merugikan kepentingan UE, serta memberikan unfair dan disadvantages bagi industri domestiknya.

Menanggapi permasalahan di dalam ranah perdagangan internasional termasuk gugatan di WTO, Mendag menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan arahan untuk menghadapinya secara maksimal sehingga tidak mengganggu agenda pembangunan nasional.

Untuk itu, lanjut Lutfi, Pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba) guna mendukung transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

“Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel,” tegasnya.

Hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara dengan cara yang baik dan berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang.

Baca Selengkapnya