Connect with us

PPKM Level 3 Batal, Kemenag Perbarui Edaran Pelaksanaan Ibadah Natal 2021

Menag Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan rencana Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) periode Natal dan tahun baru (Nataru). Kementerian Agama menindaklanjuti kebijakan ini dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama No SE 33 Tahun 2021 tentang Pencegahan & Penanggulangan Covid-19 dalam Pelaksanaan Ibadah & Peringatan Hari Raya Natal yang terbit pada 12 Desember 2021.

“Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja pada Perayaan Natal Tahun 2021,” terang Menag di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Menurut Menag, meski PPKM Level 3 dibatalkan, masyarakat harus tetap waspada karena Nataru kali ini masih dalam susana pandemi. Panduan diterbitkan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di gereja sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam perayaan Natal Tahun 2021.

Berikut ini ketentuan SE Menag tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dalam Pelaksanaan Ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021:

Perayaan Natal Tahun 2021 pada saat Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

2. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

3. Pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021;

a. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah keluarga;

b. dilaksanakan di ruang terbuka;

c. apabila dilaksanakan di gereja, dianjurkan untuk diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja;

d. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan

e. jam operasional gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja paling lama sampai jam 22.00 waktu setempat.

4. Dalam pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021, pengelola gereja wajib:

a. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;

b. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;

c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);

d. menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir di pintu masuk dan pintu keluar gereja;

e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;

f. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;

g. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (entrance) dan pintu keluar (exit) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

h. mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;

i. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;

j. menyediakan cadangan masker medis;

k. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;

l. menyarankan kepada jemaah yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui untuk beribadah di rumah;

m. kotak amal atau kantong kolekte ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;

n. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;

o. memastikan gereja atau tempat pelaksanaan ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan secara berkala;

p. tidak mengadakan jamuan makan bersama;

q. memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan:

1) pendeta, pastur, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (faceshield) dengan baik dan benar; dan

2) pendeta, pastur, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

5. Peserta Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 wajib:

a. menggunakan masker dengan baik dan benar;

b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;

c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;

d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);

e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;

f. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah;

g. membawa perlengkapan peribadatan masing- masing; dan

h. menghindari kontak fisik atau bersalaman.

6. Dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar.

7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama melakukan:

a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;

b. himbauan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara untuk tidak mudik pada Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;

c. pemantauan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 di tingkat pusat;

d. koordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan TNI/Polri, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat pusat; dan

e. pelaporan hasil pemantauan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.

8. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik, dan Penyuluh Agama Kristen dan Katolik untuk melakukan:

a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;

b. imbauan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara untuk tidak mudik pada Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;

c. pemantauan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 pada instansi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa serta Badan Usaha Milik Daerah atau Desa;

d. koordinasi dengan gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa, pimpinan TNI/Polri setempat, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah atau Desa, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat daerah;

e. pelaporan hasil pemantauan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi secara berkala/sewaktu-waktu dan berjenjang; dan

f. pelaporan hasil pemantauan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.

9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemantauan tempat ibadah di rest area dan tempat perbelanjaan/mall selama Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KBRI Ankara Berhasil Evakuasi 123 WNI Terdampak Gempa di Turki

Oleh

Fakta News

Jakarta – Tim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara, yang dipimpin oleh Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal, berhasil melakukan evakuasi terhadap 123 warga negara Indonesia (WNI) di sejumlah wilayah terdampak gempa di Turki.

“Alhamdulillah, sesuai perintah Presiden melalu Menlu RI, tim KBRI sudah tiba di lokasi gempa untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan dan mengevakuasi WNI yang terdampak gempa ke Ankara,” kata Dubes Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/2/2023).

Dubes Iqbal mengharapkan para WNI yang dievakuasi untuk memberi kabar kepada keluarga di Indonesia agar mereka tenang.

Menurut Dubes Iqbal, tim yang terdiri dari bagian Konsuler Pelindungan WNI, Atase Pertahanan dan Perbinlu (pejabat Badan Intelijen Negara) melakukan evakuasi di empat titik yang paling terdampak gempa.

Dubes Iqbal menuturkan, WNI bernama Nia Marlinda menjadi korban meninggal dunia dalam gempa magnitudo 7,8 Turki. Selain Nia, ada anak berusia satu tahun yang juga menjadi korban.

“Jadi yang meninggal di Kahraman Maras adalah satu ibu WNI dan satu orang anak usia satu tahun,” ujar Dubes Iqbal.

Adapun seorang WNI bernama Ayu Fira yang berada di Hatay, yang hingga kemarin belum dapat dihubungi, sudah berhasil ditemukan dengan selamat.

“Alhamdulillah setelah melakukan pelacakan ke lokasi tempat tinggal, Ibu Ayu Fira dan anaknya sudah kami temukan dalam keadaan selamat,” kata Sekretaris 3 Pelindungan WNI KBRI Ankara, Bondet Suryonurwendo, yang memimpin tim ke Hatay.

Selain itu,  Ketua Tim Evakuasi KBRI Ankara ke Dyarbakir, Kombes Budi Wardiman mengatakan, pihaknya masih berkomunikasi dengan otoritas setempat dan simpul-simpul masyarakat Indonesia mengenai dua WNI pekerja spa yang masih belum bisa dihubungi

Mengenai berita di Harian Fajar yang memberitakan adanya WNI yang meninggal di Gaziantep, KBRI Ankara hingga saat ini masih harus mengonfirmasi kebenaran berita tersebut.

“KBRI sudah menghubungi wartawan Harian Fajar yang menulis berita mengenai adanya warga Sulawesi Selatan korban gempa yang meninggal di Gaziantep, namun permintaan konfirmasi kami tidak dijawab”, ujar Fitriyani, Sekretaris Pertama Penerangan KBRI Ankara, Fitriyani.

Bagi WNI di Turki yang memerlukan informasi lebih lanjut, KBRI Ankara dapat dihubungi pada nomor hotline +90 532 135 22 98.

Sebelumnya, seperti dilansir laman AFP, sampai Kamis (9/2/2023) pihak berwenang dan medis Turki  mencatat sejauh ini ada 12.391 orang meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada Senin (6/2/2023).

Sedangkan korban tewas akibat gempa di Suriah telah mencapai 2.992 orang. Dengan begitu, total jumlah korban tewas akibat gempa di kedua negara mencapai 15.383 jiwa.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Perintahkan Segera Kirim Bantuan SAR dan Logistik ke Turki-Suriah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Rabu (08/02/2023), mengadakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait rencana percepatan bantuan kemanusiaan gempa di Turki dan Suriah, di Ruang Rapat Menko PMK, Jakarta.

“Saya tadi baru menghadap Presiden tentang rencana pemerintah untuk memberikan bantuan di Turki dan Suriah. Intinya Presiden memberikan perintah kepada Menko PMK untuk mengkoordinasikan bantuan ke Turki dan Suriah secepat mungkin, “ ujar Menko PMK dalam keterangan resminya, Rabu (8/2/2023).

Rapat Koordinasi mengusulkan Pemerintah RI mengutamakan pemberian bantuan berupa Tim Emergency Medical Team (EMT), Tim Middle Urban Search and Rescue (MUSAR), dan dukungan logistik peralatan dan kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana.

Kepala BNPB, Suharyanto menyampaikan bahwa pembiayaan pemberian bantuan kepada Turki dan Suriah dapat menggunakan dana siap pakai.

“Selanjutnya adalah beberapa bahan logistik seperti selimut yang memang sangat diperlukan karena di sana sedang winter, matras, baju dingin, keranjang, detergen dan lainya. Selain itu, pemerintah juga perlu segera mengirimkan tenaga medis dan SAR,” ujar Suharyanto.

Suhu udara di lokasi kejadian memang sedang sangat dingin. Bisa sampai minus 9 derajat Celcius.

Pemerintah juga akan membentuk tim pengiriman bantuan pemerintah Republik Indonesia untuk Bencana Gempa Turki akan dikoordinasikan oleh BNPB. Tim bantuan akan terdiri dari ; Tim Emergency Medical Team (EMT) berupa tenaga medis, dikoordinasikan oleh Kemenkes dan Tim Middle Urban Search and Rescue (MUSAR) dikoordinasikan oleh BASARNAS.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah membentuk Emergency Medical Team (EMT) yang merupakan tim medis darurat atau emergency yang diturunkan untuk membantu menangani korban di lokasi bencana.

Untuk minggu pertama, lanjutnya, layanan yang paling penting adalah gawat darurat dan prosedur bedah karena korban gempa banyak yang patah tulang dan pelru dioperasi karena luka. Kemudian untuk minggu kedua, adalah penanganan penyakit menular dan penyakit kronik yang berkaitan dengan situasi kondisi tempat pengungsian yang tidak higienis.

“Kementerian Kesehatan akan memberangkatkan 6,8 ton logistik kesehatan yang akan dikirimkan sesuai perencanaan prosedur medik yang telah direncanakan pada minggu pertama dan kedua,” tambahnya.

KBRI di Ankara menyampaikan saat ini ada 2 WNI, ibu dan anak, yang menjadi korban meninggal dunia dalam bencana gempa di Turki dan Suriah. Mereka satu keluarga, suaminya yang berkebangsaan Turki juga meninggal. Selain itu ada 10 WNI yang mengalami luka-luka dan sudah ditangani, serta 5 WNI yang sampai saat ini masih hilang kontak.

Di akhir rapat Menko PMK menambahkan bahwasanya yang akan diberangkatkan terlebih dahulu personel yang akan dikoordinasikan oleh BNPB, mulai dari personel sumbernya dari mana serta jadwal keberangkatanya. Selain itu, Menko PMK menambahkan agar mempersiapkan anggaran untuk segera diputuskan beserta dukungan transportasi.

Hadir dalam RTM Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Deputi Penanganan Darurat, Mayjen TNI Fajar Setyawan, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Maria Kristi Endah Murni, KSP Siti Ruhaini Dzuhayatin, Brigjen pol Eko Sudarto, serta perwakilan dari TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Dubes Turki, Dubes Suriah, Basarnas.

Seperti diberitakan, gempa berkekuatan 7,8 skala richter melanda perbatasan Turki-Suriah pada 6 Februari 2023 dini hari. Gempa tersebut telah menghancurkan berbagai infrastruktur, bangunan serta rumah warga. Saat gempa terjadi, banyak orang masih tertidur pulas. Akibatnya banyak korban jiwa yang berjatuhan karena gempa bumi.

Korban meninggal dunia akibat gempa besar sejauh ini sudah melampaui 11 ribu jiwa, termasuk 2 WNI di Turki. Jumlah jiwa yang melayang diperkirakan masih terus bertambah, seiring proses evakuasi yang dilakukan dan kemungkinan besar akan terus bertambah dalam 1-2 hari ke depan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Bersama TNI-POLRI Bersinergi Wujudkan Stabilitas Nasional demi Ekonomi Maju

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kuatnya fundamental ekonomi nasional membuat aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat. Beberapa indikator utama menunjukkan prospek cerah untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Dalam hal ini, permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023 ini, tercermin dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang masih tinggi sehingga menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depannya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh solid sebesar 5,31% (ctc), tertinggi sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ini kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.

“Tercapai karena situasi politik dan ekonomi yang kondusif dan keamanan yang baik, jadi (kami) apresiasi kepada TNI/POLRI. Karena stabilitas politik yang baik, jadi ekonomi tetap bergerak,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapim TNI – POLRI 2023 yang bertema “TNI-POLRI Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (08/02).

Saat ini, tantangan yang dihadapi sudah bergerak dari pandemi Covid-19 (unknowns unknowns) menjadi risiko multidimensi yang mengarah ke stagflasi global (knowns unknowns), sehingga sangat sulit diprediksi dan diperhitungkan.

Dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu UUCK, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan dapat memitigasi risiko stagflasi dengan memberikan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti tersebut. Hal ini menjadi pilar untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas keuangan dan nilai tukar.

Ditambah lagi pada tahun 2023, Indonesia memegang tampuk Keketuaan ASEAN 2023. Sesuai tema yang diangkat yakni “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, menjadikan ASEAN relevan dan penting dalam menyikapi dinamika geopolitik, serta menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan kawasan dan dunia yang mendukung ekonomi kawasan yang semakin resilien. Disinilah sangat dibutuhkan dukungan dari pihak TNI-POLRI, untuk mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif pada rangkaian Keketuaan ASEAN Indonesia 2023.

“Koordinasi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk TNI-POLRI menjadi satu kesatuan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan agenda pembangunan nasional pasca pandemi. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan sinergi dan kerja sama agar dapat mewujudkan visi Indonesia Maju demi kesejahteraan bersama,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Dalam Negeri.

Baca Selengkapnya