Connect with us

PP Muhammadiyah Ingatkan Jemaah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai umat Islam yang di daerahnya tidak ada penularan Covid-19 boleh melaksanakan shalat berjemaah termasuk tarawih di masjid. Namun pelaksaan shalat tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal itu tertuang dalam surat edaran PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/1.0/E/2021 tentang Tuntunan Ibadah Ramadhan 1442 Hijriah/2021 Masehi dalam Kondisi Darurat Covid-19.

“Bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan Covid-19, shalat berjemaah, baik salat fardu (termasuk salat Jum’at) maupun salat qiyam Ramadhan (tarawih), dapat dilaksanakan di masjid, musala, langgar, atau tempat lainnya,” demikian salah satu kutipan dalam surat edaran tersebut.

Adapun jemaah yang memungkinkan untuk shalat di masjid atau musala harus mematuhi protokol kesehatan. Jemaah harus menggunakan masker, menjaga jarak termasuk dalam saf shalat.

Menurut SE tersebut, penggunaan masker saat shalat dan menjaga jarak saf saat ini diperbolehkan karena Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, masyarakat diminta membawa alah shalatnya sendiri.

Takmir diimbau selalu menjaga kebersihan masjid atau musala setiap hari sebelum dan sesudah digunakan untuk ibadah. Serta menyediakan perlengkapan pelindung diri untuk mendukung pelaksanaan ibadah secara bersih dan aman.

Kemudian, jemaah shalat terbatas hanya bagi masyarakat di sekitar masjid atau musala dengan pembatasan kuantitas jemaah maksimal 30 persen dari kapasitas tempat atau sesuai arahan dari pihak yang berwenang.

Berikutnya, kajian atau pengajian yang beriringan dengan kegiatan salat berjamaah seperti kuliah subuh atau ceramah tarawih dapat dilakukan dengan mengurangi durasi waktu agar tidak terlalu panjang dan tetap menerapkam protokol kesehatan lainnya secara disiplin. Namun demikian, jika ditemukan kasus positif Covid-19 di sekitar masjid atau musala terkait, kajian atau pengajian hendaknya dilaksanakan secara daring atau membagikan bahan kajian.

Sementara terkait buka puasa dan sahur bersama, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan lainnya di masjid atau musala dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan di dalamnya terdapat perilaku yang berpotensi menjadi sebab penyebaran Covid-19 seperti makan bersama, tidak dianjurkan.

Adapun Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penentuan 1 Ramadhan 1442 Hijriah/2021 pada Senin (12/4/2021). Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin sidang isbat akan digelar secara daring dan luring mengingat Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Isbat awal Ramadhan dilaksanakan 12 April, bertepatan 29 Sya’ban 1442 Hijriah,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin, Senin (12/4/2021).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Optimalkan Manfaat Pengembangan Dana Sosial, Wapres Ma’ruf: Peran Lembaga Resmi Pengelola Zakat dan Wakaf Harus Dimaksimalkan

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah pengembangan social fund (dana sosial) seperti zakat dan wakaf. Potensi penerimaan dana sosial tersebut sangat besar, terutama di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana yang disebutkan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021.

Namun, sebagian besar umat muslim memberikan dana sosial kepada penerimanya secara langsung, sehingga jumlah yang diterima lembaga resmi pengelola zakat dan wakaf masih jauh dari perkiraan. Untuk itu, lembaga-lembaga tersebut harus memaksimalkan perannya, sehingga dana yang diterima dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.

“Zakat ini diperkirakan per tahunnya itu mencapai 327 triliun rupiah ya, menurut informasi yang kita dapat itu baru sekitar 70 triliun rupiah yang sudah, artinya sudah berjalan, sudah terlaksana. Tapi yang masuk lewat lembaga resmi yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ-LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada itu baru 10 triliun rupiah. Jadi, 60 triliun rupiah itu mereka memberikan zakatnya itu sendiri, artinya langsung kepada sasaran sehingga sulit dimonitor dan sulit juga kita untuk mengarahkan seperti untuk apa sasarannya, pengembangannya seperti apa,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, Kamis (06/05/2021).

Wapres menguraikan, untuk meningkatkan penerimaan dana sosial masyarakat di BAZNAS dan LAZ secara signifikan, pemerintah telah membangun literasi dan edukasi tentang zakat, salah satunya dengan Gerakan Cinta Zakat yang dikampanyekan di kementerian/lembaga, BUMN, lembaga-lembaga perbankan dan keuangan, serta pemerintah daerah.

Terkait wakaf, Wapres menilai penerimaannya juga berpotensi besar, sekitar Rp 180 triliun. Namun ia mencatat, selama ini wakaf biasanya dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan untuk masjid, madrasah dan makam (3 M), dan hanya umat Islam yang memiliki kemampuan membeli tanah saja yang dapat mewakafkan. Padahal dalam bentuk uang, mereka dapat lebih leluasa memberikan wakaf karena nominalnya dapat disesuaikan dengan kemampuan.

“Lebih fleksibel, lebih mungkin diinvestasikan di berbagai portofolio, dan juga lebih bisa menjangkau lebih banyak. Kalau tanah itu kan agak besar, orang-orang yang punya kemampuan. Tapi kalau ini kita bisa mulai orang berwakaf dengan 5 ribu rupiah, dengan 10 ribu rupiah, 100 ribu rupiah. Dan kita perbanyak kanal-kanal untuk pemungutannya. Dan kita juga akan mereformasi lembaga badan wakaf yang sekarang ini ada supaya menjadi badan yang bukan hanya bisa menerima, tetapi bisa juga menginvestasikan,” urai Wapres.

Lebih jauh Wapres menuturkan, badan wakaf akan mengelola wakaf uang tersebut melalui manajer investasi yang profesional. Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran perbankan sebagai penerima dan pengelola wakaf (nazhir).

“Jadi, betul-betul badan wakaf ini dihuni oleh orang-orang yang betul-betul profesional sehingga bisa mengembangkan, semacam Manajer Investasi begitu,” tuturnya.

Wapres berharap hasil dari pengembangan wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sedangkan dana pokoknya tetap utuh.

“Dan kalau itu terkumpul kemudian diinvestasikan, hasilnya baru diberikan kepada masyarakat untuk sosial, untuk pendidikan, untuk misalnya membangun rumah sakit, atau untuk memberikan modal kepada pengusaha-pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) sehingga dana aslinya tetap tidak berubah, tapi tiap tahun dia bertambah semakin besar. Ini yang akan kita harapkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya wakaf, karena merupakan sadaqah jariah, yaitu salah satu amalan yang akan terus berlanjut walaupun orang itu telah meninggal.

“Dalam hadis itu amal seorang kalau meninggal itu akan hilang, akan habis kecuali tiga hal, anak yang saleh, ilmu yang manfaat, dan sadaqah jariah. Sadaqah yang pahalanya berlanjut ya itu wakaf, karena wakaf kan pokoknya tidak hilang dia akan berlanjut terus sepanjang itu terus dikembangkan dan akan menghasilkan sampai kapan pun dia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19: Pemerintah Terus Matangkan Program Vaksinasi Gotong Royong

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA) terhadap vaksin Sinopharm. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan saat ini pemerintah tengah mematangkan program Vaksinasi Gotong Royong yang akan menggunakan vaksin Sinopharm.

“Pelaksanaan vaksin Gotong royong sedang dikoordinasikan oleh PT Bio Farma dan Kamar Dagang Industri (KADIN). Permenkes terkait harga vaksin gotong royong sedang dibahas oleh Kementerian Kesehatan dan akan diumumkan setelah ada keputusan resmi,” jelasnya saat menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/5/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Program vaksinasi Gotong Royong juga memberi peluang bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAS/KITAP). Dan untuk pelaksanannya vaksinasi terhadap WNA ini kelak, saat ini juga masih dikoordinasikan oleh PT Bio Farma dan KADIN.

Disamping itu, terkait pelarangan bagi WNA masuk Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan ke India dalam 14 hari terakhir, hanya akan berlaku sementara dan akan disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang terjadi di India. Hal ini untuk mencegah masuknya varian B1617 yang bersumber dari India.

Dalam upaya pencegahan, pemerintah telah memperketat pintu-pintu masuk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Untuk itu Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan. Gunanya mencegah terjadinya transmisi lokal dari virus yang bermutasi.

Pemerintah saat ini tengah mengumpulkan sampel untuk dilakukan Whole Genum Sequencing (WGS) pada sejumlah daerah yang berpotensi besar atas penemuan varian baru. WGS terus dilakukan untuk memetakan varian baru yang masuk dan beredar di Indonesia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menaker: Pemerintah Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Tentang Pelindungan PMI

Oleh

Fakta News
Menaker Ida Fauziyah

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia terus mematangkan kerja sama tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Hingga saat ini, kerjasama dimaksud masih terus dibahas secara konkrit oleh kedua negara.

Hal ini dikarenakan counter-draft (draf tanggapan) Pemerintah Malaysia atas initial draft Memorandum of Understanding (MoU) sektor domestik yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan September 2016, baru disampaikan kepada Pemerintah Indonesia pada Agustus 2020.

“Pemerintah Indonesia meminta kembali agar perundingan renewal MoU dapat segera dilakukan dan memperoleh posisi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Saya berharap kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat melakukan video conference dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Seri Saravanan, beserta jajarannya, Kamis (6/5/2021).

Menaker Ida berharap kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan/renewal MoU sektor domestik berdasarkan skema One Channel Recruitment.

“Saya berharap kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing Negara,” lanjut Menaker Ida

“Saya menginginkan Datuk Seri bisa memberikan atensi terhadap isu tentang One Channel Recruitmen dan spesifikasi jabatan, one worker one task,” katanya.

Ida Fauziyah menambahkan, adanya spesifikasi jabatan dalam draf MoU merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri telah memiliki kompetensi khusus.

Pemerintah RI pun menyadari bahwa tiap-tiap negara penempatan memiliki aturan ketenagakerjaan terkait sektor domestik, sehingga tujuh spesifikasi jabatan yang tercantum dalam Kepmenaker Nomor 354 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada pengguna perseorangan perlu disesuaikan.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, spesifikasi jabatan dalam draf MoU untuk penempatan dan pelindungan sektor domestik saat ini telah disesuaikan/disimplifikasi menjadi lima jabatan. Yakni Housekeeper and Family Cook, Child and Baby Care, Elderly Caretaker,

Family Driver, dan Gardener (housekeeper telah digabung dengan family cook dan child care worker telah digabung dengan babysitter).

Ditegaskan Menaker Ida, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara penempatan yang telah memiliki; (1) dokumen kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia, (2) regulasi yang mengatur tenaga kerja asing, serta (3) program jaminan sosial.

“Kami berharap agar tata kelola penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia ke depan dapat berlangsung melalui satu saluran/mekanisme yang disepakati oleh pemerintah kedua negara sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Datuk Seri Saravanan Murugan mendukung langkah yang akan dilakukan dan pihaknya akan memperkenalkan satu aplikasi yang dapat membantu PMI di Malaysia.

“Sistem aplikasi ini mampu membantu PMI untuk pihak Kementerian SDM Malaysia, apabila PMI memperoleh perlakuan tidak baik dari majikannya,” katanya.

Datuk Seri Saravanan menyambut positif adanya komitmen bersama Indonesia dengan Malaysia soal PMI di Malaysia. Pihak Kerajaan Malaysia pun telah memiliki kebijakan baru untuk membantu PMI di negeri Jiran.

Sebelumnya, lanjut Datuk Seri Saravanan, para PMI yang masuk ke Malaysia, menyaratkan harus memiliki tempat tinggal. Tapi regulasi baru, Kerajaan Malaysia akan memberikan bantuan rumah-rumah yang layak seperti warga Malaysia.

“Selain itu juga ada jaminan sosial dari segi kesehatan, tabungan dan perumahan. Ini adalah langkah-langkah baru yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia,” katanya.

Baca Selengkapnya