Positif! Buku Kisah Perjuangan Bima Arya Melawan Covid-19
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi orang Bogor pertama yang terkonfirmasi positif Covid-19. Ia pun harus dirawat dan diisolasi di RSUD Kota Bogor yang notabene baru diresmikan oleh dirinya pada awal tahun ini.
Selama 22 hari diisolasi, Bima Arya tak pasrah begitu saja. Perjuangan melawan Covid-19 terus ia lakukan di kasur pesakitan. Arahan demi arahan pun ia berikan kepada jajarannya di Pemkot Bogor untuk memastikan mereka siap menghadapi wabah pandemi ini.
Banyak hal menarik yang belum pernah Bima Arya ungkap ke publik dibalik terpaparnya dirinya. Ia pun kemudian meluncurkan buku berjudul ‘Positif!’ di kediaman pribadinya melalui saluran daring, Sabtu (13/6/2020). Buku tersebut ditulis oleh Bima Arya selama diisolasi di RSUD Kota Bogor.
“Buku ini ditulis untuk membagikan pengalaman dan renungan. Ini bukan saja bagian dari keinginan untuk mengedukasi publik tentang Covid-19, tetapi lebih dari itu. Ini adalah bagian dari tafsir Bima Arya atas ujian yang telah dihadapi. Semoga buku ini dapat menjadi panduan bagi yang terpapar dan juga dapat memberikan kesadaran bagi semua orang untuk dapat mengikuti ketentuan yang ada agar terhindar dari Covid-19,” ungkap Bima Arya.
Dalam buku dengan tebal 148 halaman tersebut, Bima Arya bercerita tentang banyak hal seputar perjuangan melawan Covid-19. Kisah tersebut dimulai ketika Bima Arya bersama jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin, 2 Maret 2020 lalu.
“Pertemuan dengan Presiden berlangsung sekitar 30 menit. 15 menit pertama membahas Virus Corona, sisanya tentang Apeksi dan isu-isu politik pemerintahan lain,” tulis Bima dalam buku ‘Positif!’.
Di buku tersebut juga diceritakan aktivitas Bima Arya selama di Turki dan Azerbaijan hingga kepulangannya ke tanah air yang menghebohkan pemberitaan karena status Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Suasana haru dan emosional pun turut dibagikan Bima Arya ketika ia dinyatakan positif oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Saya siapkan mental untuk hal yang terburuk. Tak lama kemudian telepon masuk. Saya lihat dari Ajudan Pak Gubernur. Jantung saya berdegup kencang. Saya angkat dan oleh ajudan disambungkan ke pak Gubernur. Tak lama kemudian terdengar suara pak Gubernur. Ya Allah…walaupun sudah menyiapkan diri, tetap saja kalimat kang Emil tadi seperti petir menyambar di sore hari tadi. Saya positif Corona! Positif!!!,” tulisnya.
“Bagian selanjutnya adalah bagian paling berat. Menyampaikan kabar ini ke Yane dan anak-anak. Yane menatap saya dengan wajah sedih yang dikuat-kuatkan. Tidak ada kata-kata yang terucap. Sambil berusaha tersenyum, tangannya terbuka dengan posisi ingin memeluk. Lima menit kemudian Yane, Kinaura dan Kenatra keluar dari kamar. Kinaura ekspresinya sendu. Kenatra matanya merah dan terus menunduk,” katanya.
“Delapan belas tahun menikah, membesarkan dua anak dengan semua suka duka nya, inilah rasanya momen paling mengoyak hati. Saya kuatkan hati, menahan tangis dan langsung menyiapkan barang seperlunya untuk dibawa ke Rumah Sakit,” kisahnya.
Keuntungan Disumbangkan
Banyak lagi kisah yang Bima Arya bagikan dalam buku tersebut seperti seputar pertanyaan tertular Covid di mana? Apa rasanya? Bagaimana proses sembuhnya? Minum obat apa? Makan apa saja?
“Jawabannya ada di Buku Positif! ini. Selama di Rumah Sakit, setiap hari saya tuliskan semua yang saya alami dan rasakan. Dilanjutkan ketika masa isolasi di Rumah. Juga renungan saya tentang Pandemi ini. Semua keuntungan dari hak cipta buku ini akan saya sumbangkan bagi kegiatan edukasi tentang Covid19. Semoga buku ini bermanfaat,” ujar Bima Arya usai meluncurkan buku tersebut, Sabtu (13/6/2020).
Buku dengan dominan warna biru dan bersampul wajah Bima Arya yang akan menggunakan masker merah putih ini sudah tersedia di toko buku Gramedia. Pemesanan pun bisa dilakukan secara online.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
