Connect with us
Parlemen

Polri Harus Hati-Hati dalam Upaya Paksa Penindakan Non Jatras

Polri Harus Hati-Hati dalam Upaya Paksa Penindakan Non Jatras
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Foto : Arief/Man

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan, kewenangan Polri dalam melakukan upaya paksa dalam penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bukan kejahatan dengan kekerasan (Non Jatras) tidak boleh sembarangan.

Pernyataan tersebut dia sampaikan menanggapi terulangnya tindakan penangkapan tehadap mereka yang diduga melanggar UU ITE, terakhir Ruslon Buton dan sebelumnya Ravio Patra. Asrul meminta Polri agar tidak gampang menangkap paksa orang dan harus hati-hati terutama dalam menangani tindak pidana yang non jatras tanpa penyelidikan komprehensif dan meminta keterangan ahli.

“Silakan saja Polri melakukan penyelidikan jika apa yang terucap atau ditulis oleh seseorang itu di ruang publik atau medsos terindikasi tindak pidana. Namun proses hukumnya seharusnya bukan dengan langsung menangkap yang bersangkutan ketika belum ada indikasi akibat dari ucapan atau tulisan pada publik,” papar Arsul dalam rilis yang diterima Parlementaria, Minggu (31/5/2020).

Penangkapan terhadap Ruslan Buton yang disorot secara luas oleh sejumlah kalangan masyarakat sipil dinilai Arsul tidak perlu dilakukan, karena tidak ada indikasi bahwa yang disampaikan Ruslan tersebut membuat masyarakat terprovokasi untuk melakukan makar atau melawan Pemerintahan yang sah atau Presiden Joko Widodo.

Arsul menyoroti penggunaan beberapa Pasal dalam UU ITE seperti Pasal 27 dan Pasal 28 dan juga Pasal dalam KUHP seperti Pasal 207, Pasal 310 dan 31. Menurut Arsul, pasal-pasal ini adalah pasal “karet” yang interpretable atau multi tafsir sehingga terbuka penafsirannya.

Arsul berpandangan, dalam menggunakan pasal yang terbuka penafsirannya seperti itu, tidak tepat bila Polri melakukan proses hukum dengan langsung melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. “Apalagi kalau apa yang disampaikan oleh terduga pelakunya di ruang publik atau medsos belum menimbulkan akibat apa-apa atau tidak disertai dengan tindak pidana lainnya seperti misalnya mengangkat senjata atau memberontak terhadap pemerintah,” jelasnya.

Arsul menyarankan, Polisi seharusnya meminta keterangan ahli dulu apakah yang diucapkan atau ditulis itu terindikasi tindak pidana berdasarkan pasal pidana tertentu atau tidak, bukan langsung bertindak begitu tahu ada ucapan atau tulisan semacam itu. Terlebih lagi jika upaya paksa seperti penangkapan tersebut inisiatif polisi sendiri tanpa ada yang melaporkannya dulu.

Bahkan seandainya ada laporan polisi saja, maka menurut Arsul, Polri perlu melakukan penindakannya dengan elegan. “Caranya, ya kumpulkan dulu alat buktinya, termasuk dalam hal ini keterangan ahli, kemudian tetapkan tersangka dan lakukan pemanggilan,” ujar politisi Fraksi PPP itu.

Menutup keterangannya, Arsul meminta agar Polri kedepan semakin akuntabel dan meningkatkan standar due process of law-nya dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam menangani tindak-tindak pidana yang non jatras. “Jangan sampai kerja-kerja positif Polri dalam penindakan kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat terciderai oleh upaya paksa terhadap dugaan tindak pidana berdasar pasal-pasal karet di atas,” ungkapnya. (eko/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kutuk Keras Teror Molotov di DPC Cianjur, Ono Minta Kader PDIP Jaga Ketat Kantor Partai

Oleh

Fakta News
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono

Bandung – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono meminta agar seluruh kader PDI Perjuangan khususnya di Cianjur untuk tetap tenang dan tidak terpancing serta tetap menjaga kondusifitas. Hal itu ditegaskannya terkait kembali terjadinya aksi pelemparan bom molotov di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Jumat (7/8) dinihari.

“DPD PDI Perjuangan Jabar mengutuk keras aksi pelemparan bom molotov ini. Insiden ini merupakan ancaman bagi rakyat Indonesia, khususnya PDI Perjuangan,” kata Ono, Jumat.

Ono mengatakan, insiden pelemparan bom molotov terhadap PDI Perjuangan ini sudah ketiga kalinya, yakni di Kecamatan Cileungsi dan Megamendung Kabupaten Bogor dan kemudian di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur.

Menurut Ono, tindakan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab ini merupakan tindakan yang tak mencerminkan nilai inti Pancasila.

“Tidak ada satu agamapun yang membenarkan atau melegalkan tindakan anarkisme seperti ini,” tegasnya.

Ono menginstruksikan agar seluruh kantor DPC PDI Perjuangan di seluruh Jawa Barat dijaga ketat 24 jam untuk mengantisipasi aksi serupa.

Ia juga mengimbau agar Kader PDI Perjuangan melakukan silaturahmi dengan masyarakat disekitar kantor DPC PDI Perjuangan agar berpartisipasi aktif, mencegah kejadian serupa.

“Pengurus partai di seluruh daerah Jabar agar melibatkan masyarakat di sekitar kantor DPC PDI Perjuangan untuk bersama-sama menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

Selain itu, Ono juga meminta agar pihak kepolisian serius menuntaskan kasus ini.

Apalagi, kata dia, pihaknya telah melakukan pelaporan sejak insiden pertama namun belum ada titik terang.

“Aparat keamanan, baik TNI atau Polri agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan kami berharap agar kejadian ini tak terulang kembali,” tandasnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Menteri PUPR Tekankan Penataan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Tonjolkan Kearifan Lokal

Oleh

Fakta News
Menteri PUPR saat meninjau progres pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (5/8). (Foto: Kementerian PUPR)

Labuan Bajo – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, meninjau progres pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (5/8), untuk mendukung produktivitas di sektor pariwisata pada tatanan normal baru (new normal) pasca Pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp902,47 miliar untuk mengerjakan 43 paket kegiatan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo yang meliputi peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan Sumber Daya Air, permukiman, dan perumahan.

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan “Presiden Jokowi ingin wajah Labuan Bajo berubah”. Untuk itu, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan, sekaligus mempercepat pengembangan destinasi wisata setempat dan meningkatkan layanan bagi wisatawan mencapai lokasi wisata.

Kunjungan diawali dengan meninjau pembangunan kawasan pariwisata Puncak Waringin. Menteri Basuki menekankan penataan Puncak Waringin terus mengedepankan kualitas artistik dan unsur seni yang membutuhkan ketelitian tinggi.

“Puncak Waringin progresnya 35%. Semuanya on schedule bahkan lebih cepat dari rencana dengan kualitas hasilnya baik sesuai harapan, karena Labuan Bajo akan dijadikan destinasi premium, jadi hasilnya harus artistik betul,” kata Menteri Basuki di Labuan Bajo, Rabu (5/8).

Puncak Waringin diharapkan akan menjadi sentra souvenir yang menjadi pusat kegiatan perbelanjaan berbagai produk khas dan tradisional di Labuan Bajo, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan menjual barang-barang dan kerajinan, seperti kain tenun, kopi, tas, boneka, sepatu, dan perhiasan.

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Ditjen Cipta Karya melakukan penataan Puncak Waringin tahap II yang meliputi pembangunan pusat sovenir, bangunan area tenun dilengkapi dengan toilet dan mushola, bangunan pos jaga dan ruang ganset, taman dan amphiteater, area parkir serta jalan setapak dengan nilai kontrak sebesar Rp18,2 miliar. Selain itu juga tengah dilakukan pengeboran air tanah untuk memastikan ketersediaan air baku di kawasan pariwisata Puncak Waringin.

Sebelumnya pada 1 Agustus-28 Desember 2019, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penataan Puncak Waringin tahap I dengan komponen kegiatan terdiri dari Gedung Utama yang berfungsi sebagai lounge dan pusat cinderamata serta viewing deck dengan biaya sebesar Rp9,3 miliar.

Selanjutnya Menteri Basuki meninjau penataan kawasan Pariwisata Goa Batu Cermin yang telah mulai dikerjakan sejak kontrak kerja 16 Maret dan selesai pada 13 Desember 2020 dengan progres mencapai 28%. Menteri Basuki mengapresiasi pelaksanaan penataan Goa Batu Cermin yang melibatkan masyarakat setempat yang dilaksanakan melalui Program Padat Karya Tunai. Yakni pada pengerjaan jalur trekking menuju Goa Batu Cermin dengan melibatkan 90 pekerja.

Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) ini bertujuan untuk mendukung percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19, khususnya mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat di Kota Labuan Bajo.

Selain jalur trekking, penataan dilakukan dengan membangun sejumlah fasilitas seperti kantor pengelola, loket, kafetaria, area parkir, auditorium, pusat informasi, dan toilet.

Kemudian ampiteater (amphitheater) dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal dengan harapan mampu menciptakan penataan ruang publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah sehingga dapat mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Di sini (Goa Batu Cermin) saya ingin entrance-nya ditanami bunga-bunga lokal yang banyak, seperti sakura Flores dan flamboyan. Jangan kawasan pariwisatanya saja, sampai ke kota juga,” ujar Menteri Basuki.

Penataan Goa Batu Cermin dikerjakan oleh kontraktor PT. Karya Shinta Manarito dengan anggaran APBN TA 2020 sebesar Rp27,5 miliar. Sebelum mengakhiri kunjungan di Goa Batu Cermin, Menteri Basuki berpesan kepada para pekerja untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan dukungan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo.

“Terima Kasih Bapak Presiden dan Bapak Menteri PUPR yang telah mengemas pariwisata di Labuan Bajo, Pulau Komodo sebagai new 7 wonders yang ditata dengan sarana prasarana yang mengimani potensi wisata internasional,” tutur Agustinus Ch. Dula.

Turut hadir pula dalam agenda tersebut, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Dorong Solidaritas Antar Warga Tekan Angka Penyebaran Covid-19

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Rejang Lebong – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong solidaritas tidak hanya dari top-down pemerintah saja, melainkan juga dari bottom-up, yaitu masyarakat untuk gotong royong menekan laju penyebaran covid-19 melalui kepedulian taat protokol kesehatan dan sosialisasi gerakan sejuta masker.

“Saya datang, yang kita ingin adalah kegotong-royongan solidaritas antar warga. Kalau dari pemerintah top-down, kurang. Tetapi kalau dari bottom-up dan top-down dari warga juga itu baru bagus, kebersamaan. Ternyata terdengar oleh pak Khofifah besok galang 39 Kab/Kota. Hampir semua Kab/Kota se-Jawa Timur 29 juta besok, tetapi bukan soal 29 jutanya, bukan 1 jutanya. Bagi saya adalah kepeduliannya,” terangnya.

Mendagri juga mengatakan akan melakukan pengecekkan secara diam-diam terhadap program pembagian masker, sehingga penyaluran bantuan dsri pemerintah dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

“Nah kemudian saya juga sampaikan kepada isteri saya, ini benar tidak dibagikan nanti. Nanti kita cek, ada tim yang ngecek diam-diam,” ujarnya pada saat acara Launching Pengoperasian Mobile Laboratory Biosafety Level-2 dan Launching Gerakan Sejuta Masker Serta Peresmian RSUD Curup di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kamis (06/08/2020).

Kemudian, Mendagri juga memberitahu sanksi hukum yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 agar masyarakat ada efek jerah untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Itu perintahnya salah satu disitu nanti senin saya akan video confrence kan. Perintah beliau adalah agar setiap daerah membuat Perda tentang protokol kesehatan covid-19 dengan sanksi diantaranya kerja sosial, denda dan sanksi administrasi penutupan tempat usaha, bukan kurungan,” ujarnya.

Mendagri menegaskan kembali, peraturan akan disesuaikan dengan situasi lokal yang ada sehingga mempermudah penegak hukum seperti TNI dan Polri untuk menegur masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan, salah satunya penggunaan masker.

“Nah jadi harus ada Perda itu, Inpres itu tidak bisa memuat sanksi hukum. Inpres adalah untuk memerintahkan kepatuhan dan memerintahkan kepada kepala daerah pemerintahan daerah untuk membuat aturannya di daerah masing-masing. Nah ini disesuaikan dengan situasi lokal yang ada,” tuturnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya