Connect with us
Parlemen

Politik Luar Negeri Indonesia Harus Fokuskan Kerja Sama Ekonomi

Politik Luar Negeri Indonesia Harus Fokuskan Kerja Sama Ekonomi
Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Andreas Hugo Pareira. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa periode lima tahun ke depan, Indonesia harus berdaulat dalam segala bidang, terutama bidang ekonomi. Untuk itu fungsi politik luar negeri Indonesia harus diperkuat kepada kerja sama ekonomi dan memutar otak untuk menggaet investor asing.

Ditemui Parlementaria pada acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), Andreas mengungkapkan Menteri Luar Negeri terpilih dalam portofolionya harus dapat memiliki gagasan dan pengetahuan yang baik tentang kedaulatan politik ekonomi luar negeri. Menurutnya hal ini akan menguntungkan Indonesia di dalam menghadapi perang dagang yang masih berlangsung antar dua negara adidaya.

“Saya kira selama ini termasuk dalam pembahasan pembahasan di Komisi I, ke depan fungsi politik luar negeri ini di samping juga menyangkut diplomasi-diplomasi politik, pertahanan dan keamanan, tetapi juga akan lebih difokuskan kepada aspek-aspek ekonomi. Dalam hal ini bagaimana memperkuat politik luar negeri sebagai fungsi kementerian yang bisa menjalankan fungsi ekonomi terutama menggaet investasi dari luar Indonesia,” tutur politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Periode 2014-2019 yang juga Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Abdul Kharis Almasyahari sangat menyambut baik atas terpilihnya Indonesia dalam keanggotaan Dewan HAM PBB. Menurutnya ini merupakan satu langkah penting dalam menunjukkan kedaulatan Indonesia kepada luar negeri. Ke depan ia berharap Indonesia dapat melanjutkan perjuangan politik bebas aktifnya serta meningkatkan kegiatan politik ekonominya.

“Situasi internasional yang agak memanas antara Amerika dan China saya kira memerlukan penyikapan yang baik. Dari Indonesia, saya pribadi berharap Menteri Luar Negeri terpilih nantinya dapat melanjutkan perjuangan yang kemarin yaitu tetap pada sikap yang kuat sejalan dengan ideologi bangsa dan terus melancarkan politik bebas aktif. Serta fokus memanfaatkan perang ekonomi yang masih terus berlanjut ini,” sebut politisi F-PKS itu. (er/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Garuda Indonesia Tunjuk Mitra Piranti Jadi VP Corporate Secretary

Oleh

Fakta News

Jakarta – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dalam keterbukaan informasi hari ini, Jumat (21/2) mengumumkan penunjukan sekretaris perusahaan baru menggantikan pejabat lama sebelumnya.

“Bersama ini kami sampaikan perubahan pejabat Sekretaris Perusahaan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk per tanggal 19 Februari 2020 yakni Mitra Piranti,” ujar Aryaperwira Adileksana, Direktur Human Capital GIAA dalam keterbukaan informasi, Jumat (21/2)

Nantinya Mitra Piranti akan didapuk sebagai Vice President (VP) Corporate Secretary. Jabatan tersebut sebelumnya diemban oleh M Ikhsan Rosan.

Usai terungkapnya kasus motor Harley dan sepeda Brompton, pihak GIAA memang terus berbenah. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menyegarkan jajaran manajemen baik komisaris dan direksi.

Dalam RUPSLB bulan lalu salah satunya ditunjuk Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama dan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Serahkan 41 SK Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial yang berlangsung di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat, 21 Februari 2020.

Siak – Presiden Joko Widodo menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa 39 SK hutan desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat.

“Kita ini di seluruh Indonesia memiliki 12,7 juta hektare, yang sudah kita serahkan seperti ini 4 juta hektare lebih sedikit. Sisanya, saya sudah perintah ke Menteri Kehutanan agar ini lima tahun ke depan juga segera diserahkan kepada rakyat, kepada hutan adat, kepada kelompok-kelompok yang ada di sekitar hutan, di desa-desa,” ujarnya dalam penyerahan SK yang berlangsung di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat, 21 Februari 2020.

Pemerintah menyadari akan banyaknya masyarakat di sekitar kawasan hutan di Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan tersebut. Namun, sebagian besar di antara mereka, yang notabenenya ialah masyarakat kurang mampu, tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan itu.

Melalui SK yang kali ini diserahkan kepada masyarakat di Provinsi Riau tersebut, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi mereka. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.

“Di seluruh Tanah Air, sengketa-sengketa seperti ini banyak sekali. Bukan hanya puluhan atau ratusan, tapi ribuan. Oleh sebab itu inilah kenapa SK-SK seperti ini diberikan,” tuturnya.

Hak kelola hutan sosial yang diberikan kali ini mencakup lahan dan kepala keluarga yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu Selatan, dan Kabupaten Siak. Sebelumnya, penyerahan hak kelola ini juga dilakukan di sejumlah daerah dan akan terus diupayakan untuk berlanjut.

“Saya ajak Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadikan lahan-lahan yang sudah diberikan ini menjadi produktif, baik untuk menanam singkong, aren, ekowisata, jadikan sumber mata air, silakan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu untuk mengelola lahan,” kata Presiden.

“Setelah ini kita juga akan terus bagikan SK-SK seperti ini karena memang yang saya urus yang kecil-kecil. Saya enggak pernah memberikan ke yang besar-besar (korporasi) selama lima tahun kemarin,” imbuhnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan, pemberian hak kelola hutan sosial ini hendaknya diikuti dengan kegiatan dan pengelolaan yang bersifat produktif. Dirinya juga tak segan untuk memeriksa langsung pengelolaan hutan sosial itu di kemudian hari.

“Jadi kalau enggak produktif akan kita minta kembali untuk diberikan ke yang bisa menjadikan tanah lebih produktif,” ucapnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Sentuh Ranah Pribadi, Istana Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Oleh

Fakta News
Stafsus Presiden Dini S Purwono

Jakarta – Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dini Purwono menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu menyentuh ranah pribadi. Dia pun mempertanyakan urgensi RUU tersebut.

“(RUU Ketahanan Keluarga) Terlalu menyentuh ranah pribadi,” ujar Dini di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Menurut Dini, tak seharusnya peraturan perundang-undangan terlalu menyentuh ranah privasi masyarakat. Apalagi jika berkaitan dengan hak asasi manusia.

“Itu juga kan hak asasi manusia. Jangan sampai juga inkonstitusional. Kan ujung-ujungnya kita musti lihat sesuai konstitusi kan. Kalau sampai dianggap itu melanggar hak asasi manusia, ya inkonstitusional lah,” ujarnya.

Dini akan mempertanyakan ke DPR perihal substansi dan urgensi RUU Ketahanan Keluarga. Namun, dia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mendapatkan draft RUU tersebut.

“Tapi nanti kita pasti akan kasih pendapat lah. Setiap Undang-Undang kan pasti ada pembahasan juga sama pemerintah kan. Nanti kita akan pertanyakan juga apa segitunya negara harus masuk ke ranah privat,” kata Dini.

Diberitakan sebelumnya, terdapat sejumlah pasal kontroversi dalam draf RUU Ketahanan Keluarga, di antaranya tentang hubungan rumah tangga suami istri. Kemudian juga soal kamar anak yang harus dipisah.

RUU ini pun dianggap terlalu mencampuri urusan-urusan pribadi suami dan istri. Salah satu contohnya yakni hanya istri yang wajib mengurus rumah tangga.

 

Adn

Baca Selengkapnya