Bersih-bersih Politik Birokrasi di DKI Jakarta Memang Tak Sehat

  • Fakta.News - 17 Jul 2018 | 13:22 WIB
Bersih-bersih Politik Birokrasi di DKI Jakarta Memang Tak Sehat
Dicopot demi kepentingan politik birokrasi(Foto: infonitas.com)

Jakarta –  Politik birokrasi, salah satunya penguasa yang baru menduduki tampuk pimpinnannya melakukan “bersih-bersih” di seputar kekuasaannya. Terutama orang-orang disekitar penguasa lama. Apakah hal itu, juga yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan mencopot tiga orang Wali Kota; Wali Kota Jakarta Timur, Pusat dan Selatan, Kepala Dinas Pariwisata, Kadis Kesehatan dan lainnya?

Yang jelas ketiga Wali Kota dan para petinggi Pemda DKI Jakarta itu, adalah para pejabat yang diangkat sejak Basuki Tjahja Purnama alias Ahok berkuasa. Sebenarnya, menurut sumber, pencopotan sebagai bagian dari politik birokrasi tak akan terkesan kasar jika dilakukan sesuai prosedur birokrasi pemerintahan, sehingga perombakan posisi Wali Kota dan pejabat eselon II yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menuai kontroversi.

Kenyataannya, para mantan Wali Kota yang dipecat secara sepihak merasa pencopotan jabatannya, dilakukan secara sewenang-wenang, dan maladministrasi. Seperti yang diduga dilakukan gubernur dan panitia seleksi atau pansel yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Saefullah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Baca Juga:

Bambang Musyawardana merupakan salah satu pihak yang angkat bicara. Mantan Wali Kota Jakarta Timur tersebut mengungkapkan, saat ini dia kebingungan karena tak diberi jabatan, namun tetap harus “ngantor” hingga masa pensiun yang dimulai pada 1 Oktober.

“Enggak tau gimana sekarang, soalnya SK (surat keputusan) pensiun mulai 1 Oktober. Saya jauh-jauh hari sudah ngurus ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dan sudah ada keputusan atas nama Presiden. Kemarin ada rotasi jabatan, saya diputuskan pensiun, tetapi per tanggal berapa enggak disebutkan,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (17/7/2018).

  • Halaman :
  • 1
  • 2

BACA JUGA:

Tulis Komentar