Connect with us

Polisi Bakal Panggil Ketum FPI Terkait Kasus Dugaan Makar

Izin FPI

Jakarta – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis dipanggil polisi untuk diperiksa dalam kasus dugaan makar. Pemeriksaan diagendakan pada Rabu 11 September 2019 besok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya panggilan tersebut. Sobri Lubis, kata Argo, akan dimintai keterangan sebagai saksi.

“Iya betul. Diperiksa sebagai saksi,” kata Kombes Argo, Selasa (10/9/2019).

Namun Argo tidak menjelaskan secara rinci terkait perkara apa Sabri dipanggil penyidik. Ia menambahkan sebelumnya polisi telah memeriksa pelapor dalam perkara tersebut.

Sobri Lubis akan diperiksa di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terhadap Sobri diagendakan pada Rabu (11/9) pukul 10.00 WIB.

Sobri diperiksa terkait laporan polisi bernomor LP/B/0391/IV/2019/Bareskrim tanggal 19 April 2019, atas dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat I1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU RI No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Adapun perkara tersebut disebutkan terjadi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2019. Pelapor dalam kasus ini adalah Supriyanto.

Baca Juga:

 

Munir

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pendaftaran KIP Kuliah Dibuka pada 2-31 Maret 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) bagi para pemegang Kartu Indonesia Pintar yang ingin mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pendaftaran KIP Kuliah dibuka pada 2-31 Maret 2020 hingga pukul 23.59 WIB melalui laman http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

“Pada tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan KIP Kuliah agar terintegrasi dengan kebijakan yang telah dilaksanakan selama lima tahun belakangan ini, yakni KIP yang dimiliki siswa SMA maupun SMK,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2020.

Nizam, mengatakan KIP Kuliah adalah penguatan program Bidikmisi yang memperluas akses mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun kebijakan KIP Kuliah ini untuk sementara diperuntukkan hanya bagi calon mahasiswa baru di kampus.

Nizam menuturkan pendaftaran SNMPTN telah dibuka. pemerintah memperpanjang waktu pendaftaran SNMPTN khusus bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan KIP Kuliah yang seharusnya berakhir pada 27 Februari 2020 pukul 23.50.

“Bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan KIP Kuliah, disediakan perpanjangan waktu yang menyesuaikan pendaftaran KIP Kuliah, yaitu tanggal 2 hingga 31 Maret 2020,” kata dia.

Sementara untuk calon mahasiswa lainnya, batas pendaftaran SNMPTN tetap sama, yakni 27 Februari 2020. Hal ini berlaku pula bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki KIP pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih, menjelaskan, bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang sama sekali belum memiliki KIP tetap dapat melakukan pendaftaran SNMPTN hingga pengisian program studi dan pilihan universitas. Namun, diharapkan tidak melakukan finalisasi terlebih dulu sebelum mendaftar pada laman KIP Kuliah.

“Pendaftaran KIP Kuliah dimulai awal Maret mendatang. Boleh saja sudah mulai mendaftar dan mengisi informasi-informasi yang perlu dicantumkan di pendaftaran SNMPTN, tetapi kami imbau untuk jangan finalisasi terlebih dulu. Jika pendaftaran KIP Kuliah sudah rampung, baru pendaftaran SNMPTN dapat difinalisasi dan cetak kartu,” jelas Nasih.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

WHO Ungkap Tingkat Penyebaran Virus Corona dalam Kondisi Sangat Memprihatinkan

Oleh

Fakta News
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus

Jakarta – Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penyebaran virus corona (COVID-19). Tedros mengatakan peningkatan penyebaran virus corona di Iran, Italia dan Korea Selatan dalam beberapa hari terakhir dalam kondisi sangat memprihatinkan.

“Peningkatan kasus corona secara tiba-tiba di Italia, Iran dan Republik Korea sangat memprihatinkan,” ujar Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa, seperti dilansir AFP, Senin (24/2/2020) waktu setempat.

Sementara itu, Tedros mengatakan epidemi virus corona terus meningkat di China, dan belum menunjukkan tanda penurunan.

Diketahui, di Korea Selatan, otoritas kesehatan melaporkan kasus kematian ke-7 akibat virus corona COVID-19. Sebanyak 161 kasus baru, 142 di antaranya terinfeksi COVID-19 dari Daegu, kota di mana wabah COVID-19 menular di Korea Selatan. Sedangkan tiga kasus baru dilaporkan berasal dari Seoul, ibukota Korea Selatan.

Korea Selatan mengumumkan pada (23/2) bahwa mereka telah memutuskan untuk menaikkan level siaga menjadi “merah”, level tertinggi.

Sementara di Iran sudah delapan orang meninggal dunia akibat virus corona di wilayahnya. Jumlah total kasus virus corona yang ditangani otoritas Iran dilaporkan terus bertambah.

Seperti dilansir Associated Press, Senin (24/2), juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Kianoush Jahanpour, menuturkan kepada televisi nasional Iran bahwa jumlah kasus virus corona yang terkonfirmasi di negara ini sejauh ini bertambah menjadi 43 kasus.

“Kita mendapati 43 orang telah didiagnosis terinfeksi virus Covid-19 di negara ini. Delapan pasien di antaranya kehilangan nyawa mereka dalam beberapa terakhir,” sebut Jahanpour dalam pernyataannya.

Sedangkan di Italia, pemerintah Italia menutup beberapa kawasan pedesaan di utara negara itu yang berpenduduk sekitar 50 ribu orang, setelah otoritas kesehatan melaporkan 150 kasus infeksi. Hingga saat ini ada tiga kasus kematian di Italia karena infeksi virus Corona. Virus itu diduga menyebar dari sebuah desa kecil dekat kota Milan.

Sementara di China, mengenai korban jiwa, otoritas kesehatan China melaporkan adanya 150 kematian baru di wilayahnya hingga Minggu (23/2) tengah malam, dengan 149 orang di antaranya meninggal di Provinsi Hubei, yang merupakan pusat wabah ini. Total, korban meninggal akibat virus corona sejauh ini bertambah menjadi 2.592 orang di China daratan. Sedikitnya 30 orang lainnya meninggal akibat virus corona di delapan negara dan wilayah lain di luar China daratan.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Belum Maksimal, Puan: DPR Bersama Pemerintah Siap Sosialisasikan Omnibus Law

Oleh

Fakta News
Pemerintah Harus Tegas Desak Kapal Tiongkok Tinggalkan Perairan Natuna
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah belum maksimal menyosialisasi omnibus law. Puan mengungkapkan DPR sedang membuat tim yang bertugas menyisir pasal-pasal yang dapat menimbulkan polemik.

“Belum maksimal. Kami sudah bersepakat bahwa DPR bersama dengan pemerintah akan sama-sama menyosialisasikan,” kata Puan di di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Puan mengaku DPR baru mengetahui terdapat pasal-pasal yang dianggap merugikan masyarakat. Karena itulah, sebut dia, DPR akan memeriksa lagi pasal-pasal tersebut.

“Kami pun sedang membaca dan membuat tim untuk melihat hal-hal mana saja yang urgen. Kan baru saja kita sama-sama tahu bahwa kemudian ada pasal yang sensitif, kami baru tahu,” ungkap Puan.

“Kemudian ada juga hal-hal yang katanya merugikan, misalnya tenaga kerja atau buruh. Itu kan kami lihat lagi. Nggak mungkin dalam waktu beberapa hari kami ini semua bisa tahu isi dari draf tersebut,” imbuhnya.

Adapun salah satu pasal dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang menjadi polemik di masyarakat, mengenai aturan mengganti undang-undang menggunakan peraturan pemerintah. Pemerintah kemudian menyatakan itu salah ketik.

Puan menilai DPR tidak perlu mengembalikan draf RUU Cipta Kerja tersebut ke pemerintah. Pimpinan DPR dari Fraksi PDIP mendiskusikan kembali pasal tersebut.

“Ya kan pemerintah sudah mengatakan bahwa itu katanya ada salah ketik. Ini kan masih draf. Jadi memang nggak perlu juga kami kembalikan, tapi nanti bicarakan lagi di sini,” jelasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya