Polda Jambi Kerahkan Ratusan Personel Siaga Amankan Proses Autopsi Ulang Brigadir Yoshua
Jakarta – Guna memberikan rasa aman dan kelancaran pelaksanaan otopsi ulang Alm. Brigadir N. Yoshua Hutabarat, Polda Jambi akan mengerahkan ratusan personel pada Rabu (27/7/2022). Kapolda Jambi Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto menyampaikan bahwa pengamanan akan ditugaskan di berada di beberapa titik lokasi.
“Sebanyak 330 Personel yang ditugaskan akan ada berada di Rumah duka, pemakaman, RSUD Sungai Bahar dan Polsek Sungai Bahar, personel yang bertugas merupakan gabungan dari Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi,” Jelas Kabid Humas kepada wartawan, Senin (25/07/2022)
“Semua proses akan dikawal dengan baik agar bisa berjalan dengan tenang dan lancar,” jelas Mulia Prianto.
Ditambahkan oleh Kabid Humas Polda Jambi bahwa pengamanan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli hingga 28 Juli mendatang.
Sementara itu Karo Ops Polda Jambi, Kombes Feri Handoko Soenarso menyampaikan Polda Jambi akan memberangkatkan anggota ke lokasi tempat autopsi ulang secara berkala. Termasuk untuk penjagaan lokasi pemakaman Brigadir Yoshua yang akan dibongkar.
“Ada sebagian yang sudah di lokasi, dan ada juga nanti yang harus ikuti apel pagi dulu di lapangan untuk pengarahan. Jangan sampai nanti, sudah ramai anggota terlambat. Intinya kita mengamankan, memfasilitasi kegiatan dari penyidik dari Bareskrim maupun kegiatan dari Forensik kedokteran supaya berjalan lancar dan aman,” ujar Feri.
“Kita juga amankan di lokasi baik di kediaman rumah duka, tempat pemakaman, Rumah sakit dan tempat-tempat lain yang perlu diamankan,” lanjutnya
Proses autopsi ulang untuk Brigadir Yoshua ini nantinya dilaksanakan pada Rabu (27/7). Bahkan untuk penggalian pemakaman itu juga direncanakan sekitar pukul 07.00WIB pagi. Namun itu masih bisa dapat berubah lantaran pihak Polda Jambi masih memastikan jadwal dari pihak Forensik yang melakukan autopsi ulang.
Polda Jambi juga memastikan jika pihak Forensik nantinya akan datang pada besok dengan langsung menuju ke lokasi. Apalagi Polda Jambi juga sudah memastikan persiapan Rumah Sakit disana sebelum autopsi ulang ini terlaksana.
“Dari informasi awalnya itu pada Rabu pagi jam 07.00 WIB ya atau jam 07.30 WIB sudah mulai proses penggalian ya. Tetapi nanti itu bisa dipastikan dari tim Forensik ya, ini rencana awal sedemikian, jam 09.00 nanti sudah mungkin mulai dilakukan proses autopsi. Jam 07.30 WIB ada doa sebentar dan dilakukan penggalian, lalu diangkut, peti dan jenazah nya dibawa ke ambulance, dari situ dibawa ke Rumah Sakit, dan almarhum jenazah dilakukan autopsi,” terang Feri.
Pihak Polda Jambi juga mengimbau, agar masyarakat yang tidak berkepentingan diminta untuk tidak ikut berdatangan ke lokasi pemakaman karena dapat mengganggu tim dari petugas yang melakukan autopsi. Tidak hanya itu, polisi juga sudah menyiapkan beberapa tempat lokasi bagi pihak wartawan yang hadir untuk meliput kegiatan autopsi Brigadir J agar dapat terpantau dan diikuti.
“Semuanya sudah kita persiapkan, buat teman-teman wartawan nanti yang bertugas meliput kita juga sudah siapkan tempatnya dimana. Di situ bisa disesuaikan baik di pemakaman maupun di Rumah Sakit ya. Nantinya juga informasinya Pak Kadiv Humas hadir ini Insya Allah ni. Dan ini nanti memang juga lakukan press rilis. Kalau nggak salah disana sudah disiapkan juga bagi teman-teman wartawan yang akan mengambil gambar. Intinya bagi yang tidak berkepentingan jangan sampai mengganggu proses autopsi,” sebut Feri.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
