PM Vietnam Akhiri Social Distancing di Hanoi dan Ho Chi Minh
Hanoi – Warga kota Hanoi dan Ho Chi Minh City bisa sedikit bernapas lega setelah Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, mengizinkan diakhirinya praktik social distancing yang telah berlangsung selama 22 hari di kedua kota tersebut di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Langkah ini disambut baik oleh warga.
Seperti dilaporkan media lokal Vietnam, VN Express International, Jumat (24/4/2020), PM Nguyen merilis arahan terbaru yang memperbolehkan kota Hanoi dan Ho Chi Minh City untuk menghentikan praktik social distancing yang diberlakukan selama 22 hari sejak 1 April lalu. Atau dengan kata lain, social distancing di kedua kota itu diakhiri mulai Kamis (23/4) waktu setempat. Tapi masih ada aturan-aturan khusus yang harus diberlakukan di kedua kota itu.
Pertokoan, bisnis jalanan dan layanan non esensial diizinkan untuk buka kembali. Namun mereka masih harus mematuhi arahan PM Nguyen soal penghentian acara massal, perkumpulan melebihi 20 orang di satu lokasi dan perkumpulan melebihi 10 orang di luar ruangan. Warga juga masih harus menjaga jarak minimum 2 meter satu sama lain di area-area publik.
Disebutkan Ketua Komisi Rakyat Ho Chi Minh City, Nguyen Thanh Phong, bahwa kota ini tidak melaporkan kasus baru selama 21 hari berturut-turut dan saat ini hanya memiliki dua kasus aktif.
Sementara itu, untuk ibu kota Hanoi meski telah diizinkan mengakhiri social distancing, beberapa area seperti distrik Bac Ninh dan Ha Giang masih dianggap sebagai area ‘berisiko tinggi’ untuk penularan virus Corona. Khusus untuk dua distrik itu, social distancing masih harus diterapkan secara penuh.
Ketua Komisi Rakyat Kota Hanoi, Nguyen Duc Chung, menyatakan wilayahnya masih melarang bar, karaoke, restoran, pusat game dan kedai teh untuk buka kembali karena biasanya menarik kehadiran banyak orang. Festival dan acara olahraga juga masih dihentikan sementara.
Warga Hanoi kini bebas keluar rumah, namun masih diimbau agar sebaiknya itu hanya dilakukan saat dibutuhkan. Ketika pergi keluar rumah, warga masih diwajibkan memakai masker dan saling menjaga jarak fisik. Mereka yang tidak memakai masker saat pergi keluar, akan didenda.
“Saya membaca berita soal pelonggaran pembatasan semalam, jadi saya segera pergi keluar dan membeli makanan. Saya tidak tahu kapan semuanya akan ramai seperti sebelumnya, tapi saya sungguh senang soal bisa buka lagi,” tutur seorang pemilik restoran pho di Hanoi, Linh, yang selama pekan ini hanya melayani pesanan untuk dibawa pulang.
Transportasi umum, seperti bus, taxi dan taksi online bisa kembali beroperasi, namun ada beberapa pembatasan seperti jumlah kursi yang ditempati tidak boleh penuh dan diwajibkan ada hand sanitizer di dalamnya. Sekolah-sekolah masih akan ditutup untuk sementara.
“Setiap hari saya menantikan berakhirnya social distancing. Jika ini berlanjut beberapa pekan lagi, saya mungkin harus menutup toko saya,” ujar Nguyen Chinh Thanh, seorang pemilik kedai makanan di distrik Hoan Kiem.
Sejauh ini, ada 112 kasus virus Corona di kota Hanoi, dengan 81 pasien telah sembuh dan 31 pasien lainnya masih dirawat. Otoritas Hanoi tidak melaporkan kasus baru sejak 16 April lalu.
Secara keseluruhan, total kasus virus Corona di Vietnam mencapai 268 kasus. Pada Jumat (24/4) pagi, Kementerian Kesehatan Vietnam melaporkan tidak ada kasus baru. Ini berarti, menurut VN Express International, sudah delapan hari berturut-turut tidak ada tambahan kasus di Vietnam.
Sebanyak 224 pasien telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit. Sedangkan 44 pasien lainnya masih menjalani perawatan medis.
(zico)
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
