PLN Akan Mencaplok Tambang Batubara
Jakarta – Demi mengamankan pasokan batubara, PT PLN (Persero), BUMN yang bergerak di sektor kelistrikan, berencana mengakuisisi perusahaan tambang batubara. Menurut Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, rencana PLN mencaplok tambang batubara ini sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah. “PLN sudah diberi lampu hijau oleh pemerintah, silakan kalau mau akuisisi tambang,” kata Iwan saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Seperti diketahui. pada Januari 2016 silam, PT PLN (persero) mengajukan permohonan kuota batubara untuk pembangkit listrik mencapai 81 juta ton. Volume tersebut meningkat 14,73% dari realisasi penyerapan batubara 2015 sebanyak 70,6 juta ton. Kebutuhan 81 juta ton batubara itu, untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN dan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).
Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh pemakai batubara, tahun 2017 ditetapkan sebesar 107.919.939 ton. Perhitungan itu, didasarkan atas rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara yang disampaikan oleh pemakai batubara.
Untuk diketahui, perkiraaan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh pemakai batubara tahun 2017 diantaranya;
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah beroperasi milik PLN sebesar 66.889.000 atau 61,98 persen dengan 3.800-7.000 KKAL/KG
- PLTU yang sudah beroperasi IPP sebesar 16.483.000 (15,27%) dengan 3.800-5.900 KKAL/KG
- Program PLTU 35 GW sebesar 2.422.000 (2,24%) dengan 3.200-5.900
- PLTU sewa sebesar 601.000 (0,56%) dengan 4.000-4.500 KKAL/KG
- PLTU untuk operasional Badan Usaha Pertambangan Mineral/Batubara sebesar 1.879.862 (1,74%) dengan 4.100-6.727 KKAL/KG.
Nah, dengan kebutuhan yang besar itu, kekhawatiran PLN bahwa tak terpenuhinya kebutuhan batubara PLN untuk tahun 2017 ini, seperti diungkapkan Iwan, karena sebagian besar produksi batubara Indonesia diekspor, padahal kebutuhan untuk kelistrikan di dalam negeri makin meningkat. Harga batubara di pasar pun naik turun, di luar kendali PLN.
Sebagian Besar dari Pembangkit Batubara
Karena itu, jika PLN tak menguasai hulu sampai hilir, mulai dari tambang batubara sampai PLTU, bisa-bisa PLTU yang dioperasikan PLN kekurangan suplai batubara. Padahal, menurut Iwan, hampir 60% listrik yang diproduksi PLN berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara, itulah sebabnya jaminan pasokan amat penting.
“Kalau kami hanya mengandalkan batubara di pasar, harganya naik turun. 55% pasokan listrik sekarang dari pembangkit batubara. Harga di luar kendali PLN. Jadi PLN berupaya secara jangka panjang pasokan bisa kita amankan,” ujarnya.
Untuk itulah, PLN ingin menguasai sendiri tambang-tambang batubara untuk paling sedikit 20% dari kebutuhan. Dengan kebutuhan sebanyak 80 juta ton batubara per tahun, maka PLN perlu mencaplok sejumlah tambang hingga total produksinya 16 juta ton per tahun.
Rencananya, PLN nantinya membangun PLTU mulut tambang di tambang-tambang batu bara yang dikuasainya. Berdasarkan peraturan dari pemerintah, pemilik PLTU mulut tambang memang harus memiliki saham sekurang-kurangnya 10% di perusahaan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) setempat.
Penguasaan sumber-sumber batubara, juga membuat PLN bisa mendapatkan bahan bakar dengan harga lebih efisien. Bila biaya bahan bakar turun, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik pun lebih rendah, tarif listrik PLN ke masyarakat bisa jadi lebih murah.
Saat ini, PLN sedang melihat-lihat dulu, tambang batubara mana saja yang cocok untuk PLTU mulut tambang dan perlu dikuasai. Kalau cocok, PLN segera akuisisi perusahaan yang memegang IUP tambang batu bara tersebut. “Diharapkan tahun ini sudah ada progres. Kami belum tentukan target secara pasti, tapi kami jajaki (akuisisi perusahaan tambang) banyak yang senang. Saya belum bisa sebutkan perusahaan mana saja karena belum deal,” tuturnya.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
