Connect with us

Pin Tembaga untuk Anggota DPRD DKI PSI

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak menerima pin emas dari Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD. Sebagai penggantinya, Sekwan DPRD menyediakan pin tembaga untuk anggota DPRD dari PSI.

“Ya kita ada tembaga, kita siapkan tembaga,” ujar Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Yuliadi mengatakan belum ada konfirmasi diterima-tidaknya pin tembaga tersebut. Menurutnya, bila PSI tidak menerima maka akan kembali dicarikan pin dengan bahan kuningan.

“Ada, kalau diterima nanti. Nanti kita tawarin, ini ada yang tembaga mau enggak. Kalau enggak ya kita cari lagi,” kata Yuliadi.

Menurut Yuliadi tidak ada anggaran untuk pin tembaga tersebut. Pin tembaga ini merupakan pin yang telah disiapkan, dan belum terpakai pada saat DPRD periode sebelumnya.

“Enggak ada, dulu kan ada temen-temen dewan minta disiapkan untuk yang nggak asli, kan sering ilang juga mereka. Terus kita siapkan,” kata Yuliadi.

“Kita cari-cari ternyata masih ada sisa. Sisan lama tapi kan baru, bukan bekas cuma belum terpakai,”sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, PSI menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut PSI, pengadaan pin emas untuk para anggota Dewan hanya menghamburkan uang.

Atas penolakan tersebut, PSI membuat surat pernyataan terkait sikapnya. Dalam surat tersebut PSI meminta pin diganti dengan bahan kuningan. 

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 14 Dubes Negara Sahabat

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi dan Seskab Pramono Anung menerima Surat Kepercayaan dari Dubes Iran di Jakarta, Mohammad Khos Heikal Azad, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/11) pagi.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menerima surat kepercayaan dari 14 duta besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/11) pagi.

Lagu kebangsaan masing-masing negara asal para duta besar dari Korps Drumband Paspampres mengiringi langkah mereka saat memasuki Istana Negara, yang dimulai dari Duta Besar Argentina untuk Indonesia Gustavo Arturo Torres.

Berikut daftar 14 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi:

  1. Gustavo Arturo Torres (Argentina);
  2. Sophia Nyamudeza (Zimbabwe);
  3. Mohammad Khosh Heikal Azad (Iran);
  4. Lambertus Christiaan Grijns (Belanda);
  5. Vincent Piket (Uni Eropa);
  6. Olivier Chambard (Prancis);
  7. Jalal Mirzayev (Azerbaijan);
  8. Apostolos Baltas (Yunani);
  9. Phomma Sidsena (Laos);
  10. Cameron MacKay (Kanada);
  11. Ernest Mbaimba Ndomahina (Dubes LBBP Sierra Leone berkedudukan di Beijing);
  12. Udaya Raj Pandey (Dubes LBBP Nepal, berkedudukan di Kuala Lumpur);
  13. Leko Ado (Dubes LBBP Niger berkedudukan di New Delhi); dan
  14. Darko Pajovic (Dubes LBBP Montenegro berkedudukan di Beijing).

Setelah penyerahan surat kepercayaan, satu per satu duta besar diajak Presiden Jokowi berdiskusi di beranda Istana Merdeka, Jakarta.

Baca Selengkapnya

BERITA

Seleksi Kompetensi Perketat CPNS Terpapar Radikalisme Masuk Pemerintahan

Oleh

Fakta News
CPNS PUPR

Jakarta – Calon pegawai negeri sipil (PNS) akan dibersihkan dari paparan radikalisme. Seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) menjadi acuan untuk mengetahui seorang pelamar terpapar radikalisme atau tidak.

“Dari soal-soal tes seleksi ada indikatornya apakah mereka terpapar atau tidak,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir di Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Menurut dia, BKD DKI juga akan meminta keterangan lebih dalam kepada CPNS yang lolos. Dari keterangan dan data tersebut, pihaknya akan mengetahui seperti apa rekam jejak mereka.

“Kemudian, kami juga mengetahui laporan dari masyarakat, kurang dan kelebihannya kita bisa tahu. Sejauh ini tidak ada (PNS DKI terpapar radikalisme). Semua pada patuh terhadap aturan,” jelas Chaidir.

Chaidir mengungkapkan jumlah pelamar PNS saat ini mencapai 13.416 sejak pendaftaran CPNS 2019, Senin, 11 November 2019. “Formasi yang paling banyak peminat adalah guru kelas, perawat, dan bidan,” terang dia.

Pembukaan lowongan CPNS berlangsung hingga Senin, 25 November 2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuka menerima CPNS 2019 sebanyak 2.998 orang. Mereka akan mengisi tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis administrasi.

Chaidir juga membenarkan banyak lulusan mengincar bekerja sebagai PNS di DKI karena gaji yang besar. Tak tanggung-tanggung, gaji PNS yang menjabat eselon IV bisa menembus Rp28 juta.

“Jika yang bersangkutan menjabat struktural, kompenen tunjangannya bertambah,” kata Chaidir.

Dia mencontohkan gaji PNS Gol 3a Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) sebesar Rp2.579.000. Mereka mendapat tunjangan kinerja dan lainnya tergantung kemampuan APBD dan kebijakan instansi lainnya.

DKI memberlakukan tunjangan kinerja daerah sebesar Rp17.370.000 dengan standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum teknis trampil. Alhasil total uang yang diterima PNS baru di DKI Rp19.949.000.

“Jadi pendapat Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) ada benarnya (mendapat gaji Rp28 juta). Sehingga, para purnapraja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) berbondong-bondong ingin bertugas sebagai PNS DKI Jakarta,” jelas Chaidir.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Awas, Langgar Jalur Sepeda Bakal Kena Denda Rp500 Ribu

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menerbitkan aturan mengenai jalur sepeda. Denda maksimal hingga Rp500 ribu siap mengintai para pelanggar jalur khusus kendaraan gowes tersebut.

“Ya (sanksi berlaku) nanti. Hari ini ditandatangani (peraturan gubernur terkait jalur sepeda). Kami akan sampaikan ke biro hukum untuk diundangkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Menurut dia, pemilik kendaraan bermotor yang melintas dan parkir di jalur sepeda akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 284. Sanksi tindak pidana ringan berupa pidana dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu bisa dikenakan.

“Setelah diundangkan, masuk ke lembaran perda (peraturan daerah), baru kita akan umumkan berlaku. Jadi saya sambil menunggu penetapan itu,” kata Syafrin.

Pembatas jalur sepeda berupa marka putih dan hijau yang solid. Namun, pengemudi yang melewati jalur sepeda yang putus-putus tidak dikenai tilang karena itu mix traffic.

“Nanti tidak ada lagi peringatan. Sekarang kita sifatnya ialah preventif preemtif. Begitu ada pelanggaran, kita ingatkan tolong jangan melanggar, ini membahayakan. Setelah diundangkan, hari itu juga sudah ada penegakan hukum di lapangan,” jelas Syafrin.

Sementara itu, pembongkaran jalur sepeda di Cikini mendapat sorotan dari warganet. Publik mengecam karena jalur sepeda itu baru berumur dua bulan.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menyebut tidak ada upaya untuk menghilangkan jalur sepeda. Jalur itu sedang diperbaiki. Ia menyebut jalur sepeda akan dibangun kembali setelah trotoar rampung direvitalisasi.

“Karena jalur sepeda kemarin kan memang duluan terus trotoarnya harus ada pelebaran sedikit,” terang dia.

Adapun trotoar yang dilebarkan ialah sepanjang jalan Cikini Raya hingga tikungan bioskop Metropole XXI. “Setelah itu jalur sepeda dibikin lagi. Tinggal dicat hijau kayak semula,” kata Irwandi.

 

Adn

Baca Selengkapnya