Connect with us

Pimpin Upacara di Pemalang, Ganjar: Pramuka Harus Jadi Penggerak Utama Pemuda

Jakarta – Ketua Majelis Pembina Daerah Pramuka Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyita perhatian peserta Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-62 tingkat provinsi, di Bukit Tangkeban, Desa Nyalembeng, Pulosari, Pemalang, Rabu (30/8/2023).

Sejak tiba di lokasi acara, para anggota pramuka yang hadir berebut untuk bersalaman dan menyapa orang nomor satu di Jateng itu. Tak terkecuali, warga di sekitar lokasi perkemahan.

“Kak Ganjar, ya Allah seneng banget bisa ketemu,” ucap seorang pramuka dari Kabupaten Tegal.

“Kak Ganjar, dari Purbalingga Kak mau disapa juga,” kata anggota pramuka lainnya seraya merekam video menggunakan ponselnya.

Hal serupa juga terjadi saat Ganjar akan meninggalkan lokasi acara. Antusias para anggota pramuka yang berasal dari berbagai daerah di Jateng untuk bersalaman dan berswafoto, sempat membuat Ganjar yang hadir bersama istri yang juga Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah Atikoh Ganjar terpisah. Sebab, Atikoh pun melayani begitu banyak anggota pramuka yang ingin bersalaman.

“Pak Ganjar, salim Pak mumpung ketemu,” teriak para anggota pramuka yang mengerumuninya.

Mereka juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan Ganjar terhadap Pramuka Jawa Tengah.

“Kak matur nuwun sudah hadir dan selalu mendukung nggih. Sukses selalu Kak Ganjar,” seru anggota lainnya.

Dalam kesempatan itu Ganjar menekankan, pramuka adalah penerang generasi bangsa di mana pun berada. Sebab, pemikiran dan tindakannya merupakan teladan bagi anak-anak muda masa kini.

“Pramuka harus menjadi penggerak utama gerakan pemuda, baik mereka yang ada di Kwarnas, Kwarda, Kwarcab, maupun Kwaran. Karena untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045, kita memerlukan sumber daya manusia kelas atas,” bebernya.

Dengan segala kemampuan mental, fisik, dan kecerdasan, Ganjar meyakini pramuka dapat menjelma menjadi energi besar, untuk mewujudkan kemajuan negara di masa yang akan datang. Terlebih seluruh anggota pramuka dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan tambahan, yang diberikan para kakak-kakak pembina dalam berbagai kegiatan pengembangan.

“Maka manusia-manusia pramuka tidak akan kaget jika diberi mandat untuk mengelola lingkungan, mengelola sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, sampai kenegaraan,” terang Gubernur Jawa Tengah ini.

Tak hanya itu, Ganjar kagum dengan semangat para anggota pramuka yang telah bekerja membantu masyarakat sepenuh hati dan cinta. Sebab itu, Ganjar mendorong pramuka agar siap mendapatkan tanggung jawab memajukan bangsa.

“Anggota pramuka pasti akan luwes untuk diberikan tanggung jawab apapun karena pramuka akan bekerja bukan hanya dengan kecerdasan saja, tapi juga dengan sepenuh cinta. Inilah pramuka kita,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar turut mengapresiasi 218 orang pramuka Kwarda Jateng, yang berhasil mengikuti Jambore Pramuka Dunia ke-25 di Korea Selatan meski diterpa panas ekstrem.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Bina Muda Kwartir Daerah Jateng, Hernowo Budi Luhur, mengapresiasi dukungan yang diberikan Ganjar selama dua periode kepemimpinannya.

Pasalnya, selama itu pula Ganjar memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan dan fasilitasi seluruh anggota pramuka di Jateng. Kehadiran Kwarda Jateng dalam kompetisi internasional menjadi buktinya.

“Luar biasa, dan perhatian beliau terhadap pramuka patut dijadikan contoh gubernur se-Indonesia,” tandas Hernowo.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh

Fakta News
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: DPR RI

Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).

Baca Selengkapnya

BERITA

Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang

Oleh

Fakta News
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.

Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.

“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.

“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di  (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.

Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.

“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.

Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.

Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.

Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.

Baca Selengkapnya