Connect with us

Pimpin Sidang DK PBB, Indonesia Perkuat Diplomasi Perdamaian di Tengah Pandemi

Menlu Retno Marsudi pada Debat Terbuka Virtual Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Pandemi dan Tantangan Bina Damai yang diselenggarakan pada hari Rabu (12/8). (Foto: Kemlu)

Jakarta – Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik, bahkan beberapa negara terancam jatuh kembali ke jurang krisis.Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, pada Debat Terbuka Virtual Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Pandemi dan Tantangan Bina Damai yang diselenggarakan pada hari Rabu (12/8).

Pertemuan DK PBB tersebut dipimpin langsung oleh Menlu Retno selaku Presiden Dewan Keamanan PBB di bulan Agustus 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB. Pertemuan menghadirkan sejumlah briefers, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres; Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon; dan Direktur Center on International Cooperation New York University, Sarah Cliffe.

Dalam pernyataan nasionalnya, Menlu Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespon tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.

Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai. Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.

Kedua, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penangangan pandemi. Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan akan memampukan tersalurkannya bantuan dan perawatan Covid-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil dalam konflik.

Ketiga, penting untuk mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai, karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan dengan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan atau pembangunan perdamaian.

Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi lapor​an terbaru Sekjen PBB mengenai Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik. Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Namun, Menlu Retno optimistis situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian. “Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Menlu menutup sambutannya.

Debat terbuka ini merupakan terobosan baru Indonesia untuk memulai pembahas isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, di antaranya Menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Lantik Enam Pjs Wali Kota/Bupati di Jateng Gantikan Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

Oleh

Fakta News

Semarang – Sebanyak enam penjabat sementara (Pjs) yang akan memimpin enam daerah pelaksana Pilkada serentak resmi dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Semarang pada Jumat (25/9/2020) malam. Enam daerah tersebut antara lain Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Grobogan, Klaten, dan Purworejo. Acara yang digelar pun berlangsung singkat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pelantikan tersebut diikuti oleh wali kota dan bupati secara daring melalui zoom dari tempat masing-masing. Penyematan tanda jabatan juga dilakukan sendiri oleh pejabat yang dikukuhkan. Sementara, prosesi penyerahan Surat Keputusan Mendagri diganti dengan dibacakan.

Ganjar berpesan kepada para penjabat sementara untuk menciptakan pemerintahan yang kondusif. Ganjar juga meminta agar para penjabat sementara mengawal kondisi daerahnya yang sedang dalam suasana Pilkada.

“Pesan pertama tentang penciptaan pemerintahan yang kondusif. Kedua menyukseskan Pilkada, ketiga kita minta mengikuti tahapan karena di situ ada potensi kerumunan. Maka saya tegaskan tidak,” kata Ganjar, Jumat (25/9/2020) malam.

Ganjar meminta para pejabat sementara untuk langsung berkomunikasi dengan wali kota dan bupati yang cuti.

“Lalu yang lain adalah tata kelola pemerintahan karena ini proses membahas APBD maka etisnya mereka kita minta komunikasi dulu dengan incumbent yang cuti. Kemudian besoknya dengan Forkompimda,” jelasnya.

Selain itu, Ganjar juga meminta agar diberikan laporan mingguan terkait perkembangan sosial hingga ekonomi daerah yang ditugaskan.

Sementara enam pejabat yang dikukuhkan tersebut antara lain Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto sebagai Pjs Wali Kota Semarang, Kepala Kesbangpol Haerudin sebagai Pjs Bupati Grobogan, Kepala Dinas ESDM Sujarwanto sebagai Pjs Bupati Klaten, Asisten Pemerintahan Pemprov Jateng Sarwa Pramana sebagai Pjs Bupati Purbalingga, Kabiro Adm Pengadaan Barang dan Jasa Yuni Astuti sebagai Pjs Bupati Purworejo, dan Kabiro Kesra Imam Maskur sebagai Pjs Bupati Rembang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Susun Protokol Kesehatan Keluarga, Menteri PPPA: IRT dan Organisasi Perempuan Ujung Tombak Tekan Penularan dalam Klaster Keluarga

Oleh

Fakta News
Menteri PPPA Bintang Puspayoga

Jakarta – Peran serta anggota keluarga dalam satu rumah tangga dinilai sangat penting dalam mencegah penularan virus Covid-19, terutama ibu rumah tangga (IRT) dan organisasi kewanitaan memiliki peran yang sangat dibutuhkan.

Data per 25 September 2020 jumlah kasus aktif mencapai 60.431 kasus. Dari hasil tracing Kementerian Kesehatan, jumlah klaster sudah mencapai lebih dari 1100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga.

Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga sudah melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dalam mensosialisasikan bahaya Covid-19 secara massif. Juga kedua pihak sedang menyusun Protokol Kesehatan Keluarga.

“Di kementerian kami sejak April sudah me-launching program Berjarak, Bersama Jaga Keluarga Kita. Dalam mencegah klaster keluarga sedapat mungkin menghindari pertemuan fisik bersama keluarga besar, kalaupun harus dilakukan bisa dilakukan secara daring,” katanya dalam dialog bersama Juru Bicara Satgas Covid-19 Reisa yang disiarkan kanal Sekretariat Presiden, Jumat (25/9).

Kementerian PPPA dalam melakukan sosialisasi secara massif sudah melibatkan organisasi kewanitaan dalam menekan persebaran virus Covid-19. Seperti organisasi PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Kowani dan organisasi kewanitaan lainnya yang ada di Indonesia.

Selain itu, Kementerian PPPA sudah memiliki jaringan Forum Anak yang tersebar di 34 provinsi, 451 kabupaten/kota dan ribuan kecamatan dan desa.

“Kalau kita lihat anak-anak kreatif, inovatif mensosialisasikan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan). Kita harapkan langkah-langkah efektif dan massif yang bisa kita lakukan dapat mengurangi klaster keluarga ini,” ungkapnya.

Bintang juga menyampaikan kepada masyarakat, jika ada anggota keluarganya tertular, langsung hubungi puskesmas terdekat atau dinas kesehatan (Dinkes) setempat. Nantinya dinkes melaporkan kepada Satgas Covid-19 di daerahnya masing-masing. Dan biayanya ditanggung pemerintah.

“Saya melihat di masa pandemi ini kita harus berpikir positif. Dibalik tantangan pasti ada peluang, dibalik musibah pasti ada hikmahnya. Kalau dulu kita malas olahraga, nah dalam masa pandemi ini harus kita lakukan. Ini sisi positif yang akan menjadi gaya hidup kita kedepan,” ujarnya.

Tak lupa ia mengajak keluarga-keluarga di Indonesia untuk bergotong royong bersama memerangi pandemi Covid-19 dan menekan penularan dalam klaster keluarga.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa yang memandu dialog menyampaikan 5 langkah menghindari penularan dalam klaster keluarga. Pertama, pahami dengan benar cara penularan Covid-19. Kedua, selalu ikuti protokol kesehatan termasuk protokol kedatangan.

Ketiga, ketahui kondisi kesehatan setiap anggota keluarga di rumah termasuk kalau ada yang sakit harus menggunakan masker. Keempat, pastikan gizi seimbang dan jangan lupa olahraga rutin bersama. Dan kelima, ciptakan suasana tenang di rumah, berantas hoaks dan jauhi sumber kepanikan.

“Mari kita cegah penambahan kasus dari rumah. Lindungi anak, orang tua dan sanak keluarga kita. Lakukan lima langkah tadi, dan salam hangat untuk mereka. Selamat menikmati akhir pekan yang sehat dengan keluarga, perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga tetap sehat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Airlangga: Vaksinasi Covid-19 Diperkirakan Berlangsung Desember atau Awal Januari 2021

Oleh

Fakta News
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan pemberian vaksinasi Covid-19, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 atau awal Januari 2021.

“Terutama mendorong persiapan baik melalui pengetesan. Diharapkan Desember atau awal Januari (2021) kita sudah bisa memulai vaksinasi,” katanya melalui tayangan resmi Kemenko Perekonomian, Jumat (25/9/2020).

Sebelum memulai vaksinasi tersebut, lanjut dia, pemerintah sedang merancang peraturan presiden (perpres) serta peta jalan (road map) terkait dengan distribusi vaksin Covid-19. Airlangga menjelaskan ada beberapa hal yang akan diatur dalam perpres tersebut nantinya.

“Kemudian, terkait distribusi vaksin, ini ada beberapa dimasukkan dalam rancangan perpres. Yaitu yang pertama, terkait dengan pengaturan uang muka. Kemudian penjelasan mengenai kondisi force majeure,” katanya.

Airlangga kembali menjelaskan bahwa keputusan pembelian vaksin covid tersebut akan menjadi ranah dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Menteri Kesshatan yang nanti sebagai pengambil keputusan pembelian vaksin ini,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai peta jalan atau road mapnya telah diatur calon penerima vaksin covid berdasarkan kriteria dan tahapannya.

“Ada yang garda terdepan jumlahnya 1,3 juta, pelayanan publik, dan aparatur negara. Kemudian, ada tahap pertama, kedua, dan ketiga yang sudah disiapkan untuk total 86 juta daripada penerima (vaksin). Yang terbagi dari usia produktif, kemudian peserta BPJS dan penerima bantuan iuran,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mengatakan, sebanyak 30 juta dosis vaksin Covid-19 akan diterima oleh Indonesia pada kuartal IV tahun ini. Vaksin tersebut akan didistribusikan ke masyarakat untuk vaksinasi pada kuartal I 2021.

Airlangga juga menyebut, adanya kerja sama Indonesia dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), G42 Healthcare Holdings yang akan menghasilkan vaksin Covid-19 hingga 110 juta dosis.

Baca Selengkapnya