Pimpin ‘General Debate’ IPU, Puan Bicara Pemerataan Vaksin Hingga Transparansi DPR
Jakarta – Memimpin sesi debat umum dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani membahas berbagai isu dibahas mulai dari pemerataan vaksin Covid-19 hingga peran parlemen dalam penanganan pandemi. Sebanyak 45 pimpinan parlemen dari berbagai negara sepakat isu-isu yang dibahas oleh Puan relevan untuk dibahas pada masa pandemi.
“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” tutur Puan dalam Bahasa Inggris di hadapan forum yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Sabtu (27/11/2021).
Dalam tajuk ‘Contemporary challenges to democracy: Overcoming Division and Building Community’, politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan parlemen harus berperan dalam menjaga demokrasi di tengah krisis yang dialami seluruh dunia, seperti prediksi lebih dari 800 juta orang tahun depan kekurangan gizi, belum meratanya vaksinasi Covid-19, hingga pemanasan global.
Tidak hanya itu, Puan menyebutkan, dunia juga akan mengalami krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan yang tentu akan berpengaruh pada politik, ekonomi dan sosial negara. Di saat yang sama, masyarakat terpapar oleh berita hoaks yang jika dibiarkan semakin memperbesar polarisasi. Kemudian, ia menilai, krisis-krisis tersebut semakin diperparah oleh ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan.
“Tantangan ini menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi. Maka kita harus mengambil pelajaran tentang bagaimana memperkuat ketahanan demokrasi. Memperkuat demokrasi berarti menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya,” terangnya.
Oleh karena itu, Ketua DPR RI perempuan pertama itu menegaskan demokrasi harus segera diperkuat demi selamat dari dampak krisis akibat pandemi ini. Dirinya meminta setiap negara di dunia harus segera mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut, ia menekankan pemerintahan yang baik harus dibangun selama krisis Covid-19, termasuk peran parlemen yang turut mendorong kinerja terbaik. Dengan mengakomodasi aspirasi rakyat serta memfasilitasi dialog, maka negara bisa mengetahui prioritas sekaligus bertindak dengan tepat dan efektif.
“Parliament must be at the heart of the efforts to strengthen democracy. Parlemen harus tetap menjadi pusat upaya untuk memelihara masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Parlemen harus mampu menopang goncangan dunia kita yang terus berubah,” tegas Puan.
Tidak berhenti menjaring aspirasi masyarakat, parlemen, menurutnya, harus menerapkan check and balance. Hal ini menjadi vital untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan berekspresi. “Parlemen harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Melalui parlemen, ia ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam bekerja. Hingga kini, semua pertemuan atau sidang-sidang di DPR harus terbuka dan transparan, kecuali terdapat pertimbangan khusus. DPR RI berkomitmen terhadap keterbukaan parlemen dan memutuskan untuk memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Keterbukaan Parlemen.
“Kami merangkul partisipasi publik dalam pekerjaan DPR. Beberapa inisiatif telah dilakukan seperti sistem layanan informasi publik online sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” papar legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.
Puan menerangkan tidak ada solusi sederhana untuk menghadapi tantangan demokrasi terutama pascapandemi. Namun, dirinya optimis negara akan segera pulih jika solidaritas global yang dijalin semakin menguat. “Mari bekerja sama, tidak hanya untuk mengalahkan pandemi, tetapi juga untuk tumbuh lebih kuat dan membangun dunia yang lebih setara di era pasca Covid-19,” pungkas Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
