Pilkada Solo, Gibran-Teguh Dapat Nomor Urut 1
Surakarta – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa, mendapatkan nomor 1, dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) dapat nomor 2 dalam acara pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada Surakarta 2020 yang digelar oleh KPU di Hotel Sunan Solo, Kamis (24/9).
KPU Surakarta dalam acara rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020 tersebut dengan mengundang paslon Gibran-Teguh dan Bajo, masing-masing perwakilan satu orang partai pengusung atau tim penghubung, dan dua anggota Baswalu setempat.
Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti, dalam berita acara pengundian nomor urut paslon tersebut menetapkan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa nomor urut 1, dan Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo nomor urut 2 pada Pilkada Surakarta 2020.
Menurut Nurut Sutarti, pada rapat pleno terbuka tahapan KPU pengundian nomor urut pasangan calon tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Hal tersebut, kata Nurul, sesuai Peraturan KPU RI No.6/2020, kemudian perubahan PKPU No.13/2020, tentang Pelaksanaan Tahapan Masa Pandemi COVID-19, maka yang diundang dibatasi yakni kedua paslon, satu perwakilan tim penghubung, dan dua anggota Bawaslu.
Selain itu, Nurul juga mengatakan pada tahapan pengundian pertama dengan mengambil nomor dengan menggunakan sebanyak sembilan botol hand sanitizer, untuk mengingatkan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020, akan digelar pada 9 Desember pendatang.
Pada tahapan kedua acara pengundian kedua paslon baik Gibran-Teguh dan Bajo, pengambilan nomor urut dengan gentong padasan atau tempat air untuk cuci atau wudhu. Hal ini, filosofinya setiap rumah pada zaman dahulu pasti ada padasan untuk membersihkan diri atau untuk mencuci tangan, dan atau airnya bisa diminum.
Hal tersebut, kata Nurul, maknanya lebih menekankan kedua paslon, siapa pun yang terpilih dalam Pilkada Surakarta 2020 bisa mengalirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pada masa pandemi sekarang ini, kebijakan yang bisa mewujudkan berkaitan dengan pencegahan COVID-19.
“Masyarakat yang terdampak bisa dialiri, diayomi, dan diberikan jaminan kesehatan serta mencari rejeki dengan lancar,” kata Nurul usai menetapkan nomor urut paslon Pilkada Surakarta.
Pada tahapan berikutnya, kata Nurul, kedua paslon akan diundung acara deklarasi kampanye damai pada masa kampanye yang digelar di Hotel Sunan Solo, pada tanggal 26 September mendatang. Pada acara deklarasi kampanye damai tetap dengan menerapkan protokol kesehatan.
Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya bersama pak Teguh bersyukur dapat nomor urut 1 dalam Pilkada Surakarta 2020.
Namun, kata Gibran yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo itu, pada acara pengundian nomor urut paslon di Solo, berjalan lancar dan aman.
“Saya dengan pak Teguh mendapatkan nomor 1, tetapi nomor 1 dan 2 sama baiknya,” kata Gibran usai acara penetapkan Nomor 1 Pilkada Surakarta 2020 oleh KPU Surakarta.
Calon Wali Kota Surakarta Bagyo Wahyono mengatakan mendapat nomor urut 2, artinya kejayaan atau victory. Nomor 2 ini
Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera mengaku kaget karena adanya undangan agenda rapat Baleg untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada siang ini, Selasa (14/5/2024). Mardani pun berpendapat, terhadap wacana penambahan kementerian ini, reformasi birokrasi haruslah selalu diutamakan.
”Saya tetap berpendapat reformasi birokrasi harus dijalankan. Apa itu? miskin struktur, namun kaya fungsi. Kalau makin banyak kementerian khawatir akan susah koordinasi, susah sinergi, susah kolaborasi. Kalau ikut jalan reformasi birokrasi, mestinya kementerian justru mengecil, bukan membesar,” kata Mardani saat ditemui Parlementaria usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Politisi Fraksi PKS ini juga menyampaikan kekhawatirannya terkait wacana penambahan kementerian ini, yang dinilainya bisa mengganggu rencana Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
”Saya cuma khawatir kalau makin besar berarti biaya pegawai akan makin besar, koordinasi sinergi akan makin sulit. Dan kita makin jauh dari reformasi birokrasi. Karena pembangunan institusi salah satu syarat. Malah ini bisa mengganggu rencana kita masuk OECD,” kata Anggota Komisi II DPR RI ini.
Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif untuk menyusun kabinet. ”Tentu itu hak prerogatifnya Presiden. Enggak tahu presiden terpilih atau presiden yang sekarang. Karena masa sekarang, mestinya itu kolaborasi kali ya. Yang saya melihatnya, besar kecilnya sangat tergantung dari kemampuan leadership sebetulnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, belakangan muncul isu jumlah kementerian akan ditambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dari situ pula muncul wacana revisi UU Kementerian Negara akan dibahas di DPR.
Pasalnya, menambah jumlah kementerian maka harus merevisi UU Kementerian Negara yang didalamnya mengatur jumlah kementerian paling banyak 34. Dengan rincian, empat menteri koordinator dan 30 menteri bidang. Untuk diketahui, revisi UU Kementerian Negara masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah.
Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Obon Tabroni menyampaikan pendapatnya tentang maraknya peristiwa pemutusan hubungan kerja (PHK) pada awal 2024 di berbagai perusahaan. Menurutnya sebagian besar perusahaan yang merumahkan para pegawainya banyak dari perusahaan manufaktur.
Melihat fenomena ini, ia mendesak agar pemerintah segera membuat program konkret untuk mengatasi pengangguran. “Untuk itu persoalan ini agar bisa segera kita selesaikan, instansi terkait kementerian tenaga kerja, membuat program konkret terhadap persoalan yang ada,” papar Obon saat menyampaikan instruksinya pada rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/14/2024).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat selama periode Januari-Maret 2024 sudah ada 2.650 pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat. Sedangkan daerah tertinggi yang paling banyak merumahkan pegawainya ada di DKI Jakarta, yakni 8.876 pekerja. Disusul Jawa Tengah sebanyak 8.648 orang.
Obon berpendapat pemerintah belum maksimal dalam mengatasi maraknya persoalan PHK. Padahal seharusnya pemerintah memberikan jaminan bagi warga negara yang terkena PHK. “Apa yang harus dilakukan pemerintah tentu bersama dengan kita, pemerintah sudah mengeluarkan aturan tentang jaminan yang diberikan pemerintah kepada yang terkena PHK,” ujarnya.
Padahal saat ini sudah ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). “Yang dalam hal ini pelaksanaannya belum maksimal, administrasi masih semrawut, termasuk juga pelatihan-pelatihan bagi saudara kita yang kena PHK, dan banyak lagi persoalan-persoalan lain,” ungkap Obon.
Jakarta – DPR RI Periode 2019-2024 memiliki masa sidang yang tinggal tersisa dua kali persidangan. Di sisa masa sidang ini, DPR RI berkomitmen menuntaskan tugas-tugas konstitusional DPR RI dengan optimal.
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan penyelesaian pembahasan sebanyak 43 (empat puluh tiga) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam pembicaraan tingkat I. Pembahasan bersama pemerintah tersebut dilakukan dengan memperhatikan syarat formal pembentukan undang-undang yang telah menjadi norma dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Dalam masa sidang yang tersisa hingga berakhirnya DPR RI periode 2019-2024, maka menjadi komitmen kita bersama pemerintah untuk dapat menuntaskan pembahasan (43) RUU tersebut,” kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat membacakan pidato Ketua DPR RI dalam Pembukaan Masa Sidang V, Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Adapun 43 RUU dalam pembicaraan tingkat I tersebut diantaranya adalah: RUU tentang Daerah Kepulauan; RUU tentang Hukum Acara Perdata; RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa; RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan; RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; RUU tentang Desain Industri; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan; RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten; RUU tentang Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh.
RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh; RUU tentang Kabupaten Pidi di Provinsi Aceh; RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh; RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh; RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh; RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh; RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Provinsi Aceh; RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara.
RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara.
RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung; RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung; dan RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung.
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
DPR Komitmen Selesaikan Pembahasan 43 RUU
Kerja Sama Antar Lembaga Kunci Utama Ibadah Haji Sukses Terlaksana
Evaluasi Kecelakaan di Subang, Legislator Serukan Bus Harus Layak Uji KIR
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
