Pidato Lengkap Ganjar Pranowo Saat Pembukaan Debat Capres Perdana di KPU RI
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat perdana Pemilihan Presiden 2024 di kantor mereka Jalan Imam Bonjol nomor 29, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. Debat dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga ini diikuti oleh tiga calon presiden yakni nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Saat menyampaikan visi misi di acara tersebut Ganjar Pranowo mengutip keluhan rakyat dari pengalamannya keliling ke sejumlah daerah bersama wakilnya Mahfud Md sejak masa kampanye dimulai.
“Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat. Apa yang dirasakan oleh rakyat sehingga ketika kontestasi lima tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satu pikiran perkataan dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting,” kata Ganjar.
Ganjar menggambarkan salah satu pengalamannya di Merauke, di mana ia bertemu dengan seorang pendeta bernama Pak Leo. Pendeta Leo terpaksa membantu seorang ibu yang ingin melahirkan karena tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai. Pendeta Leo bahkan belajar dari YouTube untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak.
“Maka kita sampaikan kepada pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada,” ungkap Ganjar, menunjukkan keseriusan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Berikut pidato lengkap Ganjar saat menyampaikan visi misi dalam acara debat perdana calon presiden di Kantor KPU.
Pidato Lengkap Ganjar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, rahayu.
Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat.
Apa yang dirasakan oleh rakyat sehingga ketika kontestasi lima tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran perkataan dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting.
Di Merauke kami menemukan pendeta namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari Youtube, sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat.
Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana, ada juga guru agama di sana.
Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada, mesti kita lakukan jauh lebih cepat. Lebih sat-set dan perhatian itu mesti diberikan.
Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan, agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang lukur dengan moderasi agama yang ada.
Bapak Ibu cerita ini belum cukup. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana, “Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet, padahal kami butuh belajar. Tidak sama dengan yang di Jawa.”
Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini.
Kami bergeser lagi kemudian ketemu tawan-kawan penyakit dan disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras, agar dia bisa setara dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu.
Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus selesai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau government terjadi.
Maka yang ada di Kalimantan kami temukan. Masyarakat dayak mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintah hanya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan.
Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu. Kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
