Pidato Lengkap Ganjar Pranowo Saat Pembukaan Debat Capres Perdana di KPU RI
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat perdana Pemilihan Presiden 2024 di kantor mereka Jalan Imam Bonjol nomor 29, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. Debat dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga ini diikuti oleh tiga calon presiden yakni nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Saat menyampaikan visi misi di acara tersebut Ganjar Pranowo mengutip keluhan rakyat dari pengalamannya keliling ke sejumlah daerah bersama wakilnya Mahfud Md sejak masa kampanye dimulai.
“Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat. Apa yang dirasakan oleh rakyat sehingga ketika kontestasi lima tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satu pikiran perkataan dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting,” kata Ganjar.
Ganjar menggambarkan salah satu pengalamannya di Merauke, di mana ia bertemu dengan seorang pendeta bernama Pak Leo. Pendeta Leo terpaksa membantu seorang ibu yang ingin melahirkan karena tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai. Pendeta Leo bahkan belajar dari YouTube untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak.
“Maka kita sampaikan kepada pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada,” ungkap Ganjar, menunjukkan keseriusan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Berikut pidato lengkap Ganjar saat menyampaikan visi misi dalam acara debat perdana calon presiden di Kantor KPU.
Pidato Lengkap Ganjar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, rahayu.
Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat.
Apa yang dirasakan oleh rakyat sehingga ketika kontestasi lima tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran perkataan dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting.
Di Merauke kami menemukan pendeta namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari Youtube, sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat.
Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana, ada juga guru agama di sana.
Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada, mesti kita lakukan jauh lebih cepat. Lebih sat-set dan perhatian itu mesti diberikan.
Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan, agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang lukur dengan moderasi agama yang ada.
Bapak Ibu cerita ini belum cukup. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana, “Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet, padahal kami butuh belajar. Tidak sama dengan yang di Jawa.”
Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini.
Kami bergeser lagi kemudian ketemu tawan-kawan penyakit dan disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras, agar dia bisa setara dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu.
Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus selesai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau government terjadi.
Maka yang ada di Kalimantan kami temukan. Masyarakat dayak mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintah hanya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan.
Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu. Kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
