Piawai Memasak, Megawati Dedikasikan Resep Masakan untuk Cegah Stunting
Jakarta – Di tengah kesibukannya, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri ternyata piawai memasak dan mengolah makanan yang lezat dan bergizi. Tak hanya itu, Megawati juga telah merangkum resep masakannya dalam sebuah buku berjudul Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil untuk Generasi Emas Indonesia.
Kepiawaian memasak ditunjukkan dalam Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Puri Ardhya Garini di Kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (08/08/2022).
“Kurang kerja apa saya. Sebagai presiden, saya tidak pernah ketinggal untuk memasak (di rumah). Minimal satu atau dua menu. Tidak ada alasan untuk perempuan tidak bisa memasak. Ibu-ibu pejabat juga harus bisa memasak,” kata Megawati.
Menurut Megawati, memasak adalah upaya untuk merekatkan hubungan dan kasih sayang dalam berkeluarga. Dan hal itu ia peroleh dari orang tuanya, yang juga Ibu Negara pertama Indonesia Fatmawati.
Karena itu, Megawati mengajak seluruh kaum perempuan untuk bisa memasak dan juga berkarier. Sebab hal tersebut bukanlah suatu pertentangan.
“Kaum perempuan harus bisa masak, apa pun profesinya. Kaum perempuan koq lembek? Ayo bergerak! Tunjukkan bahwa kaum perempuan itu tidak lemah! Saya kalau berbicara lugas, kenyataan yang saya sampaikan, bukan seremonial. Ayo ibu-ibu, bangun!” kata Megawati yang disambut tepukan dan teriakan siap dari para hadirin Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting yang didominasi oleh kaum perempuan itu.
Megawati juga menjelaskan kalau permasalahan di Indonesia saat ini adalah stunting, yang tingkat prevalensinya mencapai 24,4%.
“Kalau saya inginnya, stunting di Indonesia itu nol persen,” kata Megawati.
Dalam sambutan sekitar 1,5 jam itu Megawati lebih banyak membahas persoalan prevalensi stunting dan upaya-upaya percepatan penurunan prevalensinya.
Selesai menyampaikan sambutan, Megawati kemudian mendemonstrasikan cara memasak dengan bahan yang murah dan bergizi yang diambil dari buku resep masakannya. Dipandu comedian Cak Lontong dan Akbar, Megawati memasak dua menu makanan, yakni Bobor Daun Kelor dan Opor Singkong. Kedua menu ini merupakan resep untuk Makanan Pendamping ASI bagi bayi usia 12 bulan hingga 24 bulan.
Dalam demonstrasi memasak, Megawati didampingi Dian Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa, dr. Dwi Kisworo Setyowireni Hasto Wardoyo, Sp.A., dan Hevearitaa Gunaryanti Rahayu.
Bobor Daun Kelor berbahan beras, daun kelor mentah, santan, ikan lele, minyak, buah pir. Total biaya untuk memasak makanan ini hanya sebesar Rp3.700,- Dalam makanan semurah ini tersedia 12 jenis gizi dalam resep makanan ini. Selanjutnya Megawati juga memasak Opor Singkong yang berbahan singkong, daging ayam, tahu, santan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp3.200,- dan terdapat 12 gizi yang terkandung di dalamnya.
Buku Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil; untuk Generasi Emas Indonesia ditulis oleh Hevearita G. Rahayu berdasarkan resep-resep masakan yang dimiliki Presiden kelima RI Megawati Sukarno Putri. Buku ini sebagai bentuk jawaban atas keprihatinan terhadap masalah stunting yang dialami anak-anak Indonesia. Sumber dan bahan pangan yang kaya gizi sangat melimpah dan beraneka ragam di Indonesia. Namun, anak-anak justru mengalami stunting.
Karena itu sang penulis buku, Heavirita atau biasa disapa Mbak Ita mengatakan buku resep makanan Megawati Sukarno Putri didedikasikan dan ditujukan untuk mengatasi permasalahan utama anak-anak Indonesia, yakni stunting.
Kondisi stunting di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan di mana satu dari empat balita di Indonesia mengalami stunting. Padahal stunting merupakan ancaman bagi masa depan anak-anak Indonesia.
“Buku ini bisa menjadi edukasi sehingga masyarakat bisa membuat masakan yang betul-betul penuh dengan gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak usia di bawah dua tahun,” kata Mbak Ita yang juga Wakil Wali Kota Semarang ini.
Buku setebal 235 halaman dan berisi 164 resep makanan ini menurut Mbak Ita, ditulis dan disusun selama enam bulan. Proses penyusunannya telah mendapat kajian dan telaahan dari ahli gizi.
Dalam pengantar di buku resepnya, Megawati menyatakan penulisan buku Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil untuk Generasi Emas Indonesia didasari oleh semangat berdaulat di bidang pangan, mengangkat keseluruhan khazanah kuliner Nusantara, pentingnya makanan bergizi dengan harga terjangkau, sebagai pedoman praktis dalam mengatasi stunting dengan memberikan resep makanan guna memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan generasi muda Indonesia dari umur 6 bulan hingga 24 bulan.
Buku resep makanan ini mengambil bahan-bahan makanan yang bisa ditanam secara berdikari atau dibeli dengan harga terjangkau.
Gerakan mencukupi makanan bergizi bagi anak-anak di bawah usia dua tahun (baduta) dilakukan dengan mengedepankan semangat gotong royong.
“Kecukupan gizi sejak berada di dalam kandungan,” pernyataan tegas dari Megawati.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutan di dalam buku ini menyebutkan hadirnya buku resep-resep Megawati ini adalah sebuah wujud nyata dalam upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan dalam mengatasi stunting.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakI Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya mengatakan menu dalam buku ini menyajikan secara rinci tentang kandungan nutrisi, porsi makanan, dan variasi menu yang mencukupi sesuai usia bayi di bawah usia dua tahun. Resep masakan berbasis pangan lokal yang mudah didapat, aman, sehat, dan murah.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) mengatakan buku berisi berbagai resep, bahan makanan berikut berat bahan makanan serta cara memasak ini ditulis secara rinci.
Buku resep ini juga mencantumkan nilai gizi untuk membantu mengedukasi para ibu di Indonesia mengenai pemenuhan nutrisi anak. Ditambah keterangan tambahan mengenai harga yang dibutuhkan untuk menyediakan makana tersebut sehingga bisa menjadi bahan acuan jika ingin berwirausaha kuliner untuk pemberdayaan ekonomi keluarga.
Menurut dr. Hasto, salah satu upaya pencegahan stunting adalah melalui perbaikan pola makan. dr. Hasto juga mengapresiasi Megawati sebagai Presiden kelima RI dalam memberi inspirasi dan sumbangsih dalam mewujudkan strategi Trisakti untuk percepatan penurunan stunting di Indonesai.
Hadir dalam Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting itu Presiden Kelima RI Megawati Sukarno Putri, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D., Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Agus Subiyanto, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Irjen Polisi dr. Asep Hendradiana, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Brigjen Polisi dr. Hariyanto, Sp.PD.
Selain itu juga hadir Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa, Ketua Jalesenastri Vero Yudo Margono, Ketua PIA Ardhya Garini Inong Fadjar Prasetyo, Ketua Dharma Wanita Persatuan BKKBN dr. Dwikisworo Setyowireni Hasto Wardoyo,Sp.A, anggota DPR RI Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, dan Sadarestuwati, serta Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hadir secara virtual Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawanita, SE., M.Si.
Acara Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting dengan tema Kolaborasi Demi Anak Negeri untuk Mewujudkan SDM Unggu Indonesia Maju ini dipandu oleh master of ceremony (MC) Gilang Dirga dan Azizah Hanum. n (KIS/FBA/AND/AHS)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
