Connect with us
PT Perusahaan Gas Negara Tbk

PGN Kolaborasi dengan Kawasan Industri BUMN Tingkatkan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional

PGN Kolaborasi dengan Kawasan Industri BUMN Tingkatkan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional

Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas Pertamina, berkomitmen dalam upaya mendorong daya saing industri agar dapat menumbuhkan ekonomi nasional serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional. Sesuai dengan arahan KBUMN, PGN sebagai pemasok gas bumi dapat menjadi penyedia dan berkolaborasi dengan Kawasan Industri (KI) BUMN untuk menyediakan kebutuhan energi yang ramah lingkungan dan mendukung daya saing produk dengan efisiensi gas bumi.

Direktur Utama PGN, M. Haryo Yunianto mengungkapkan bahwa PGN akan mendukung pengembangan Kawasan Industri Baru sesuai RPJM 2020-2024 di luar Pulau Jawa selaras dengan program gasifikasi Pembangkit Listrik sesuai Permen ESDM 13/2020 yang sedang dijalankan PGN untuk mendorong pertumbuhan industri di kawasan Indonesia Timur.

Dengan portofolio pasokan terkontrak dengan pemasok di hulu ±1.000 BBTUD, PGN diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan gas bumi di KI.

“Target PGN dalam jangka pendek adalah segera melaksanakan joint study bersama dengan pengelola Kawasan Industri untuk memetakan potensi kebutuhan gas bumi beserta moda transportasinya di Kawasan Industri. Saat ini Indonesia juga sudah memasuki era LNG, sehingga infrastruktur pendukung seperti virtual pipeline dapat dibangun untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur secara lebih luas,” ujar Haryo dalam Rakor Bersama Kawasan Industri BUMN di Yogyakarta, (26/05).

Rakor Bersama KI BUMN ini juga dihadiri oleh PT Danareksa – PT PPA sebagai pemimpin Kluster KI BUMN, PT Kawasan Industri Medan (KIM), PT JIEP, PT Kawasan Industri Makasar (KIMA), PT Kawasan Berserikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Kolaborasi dengan KI BUMN sejalan dengan target Kemenperin untuk terciptanya 156 Kawasan Industri dengan jumlah lahan 65.000 ha Industri hingga akhir tahun 2021. Per juni 2020, terdapat 118 kawasan industri di Indonesia dengan lahan sekitar 51.861 ha.

Secara keseluruhan, PGN telah menyalurkan gas bumi kepada 75 Kawasan Industri di Indonesia. Di Sumatera sebanyak 14 KI, Jawa Barat sebanyak 42 KI, dan Jateng & Jatim 19 KI. Jumlah pelanggan industri yang dilayani sebanyak 636 Industri dengan volume sebesar 236 BBTUD. Beberapa sektor industri yang menyerap volume besar adalah petrokimia, industri logam dan baja, keramik, kaca/ glassware, pulp & paper, tekstil hulu.

Milestone penting terkini mengenai kerjasama dengan kawasan adalah PGN telah menandatangani pokok-pokok perjanjian (HOA) penyediaan pasokan gas dan infrastruktur pendukungnya dengan KI Kendal dengan estimasi kebutuhan gas sebesar 37 BBTUD dan KIT Batang sebesar 10 BBTUD.

“PGN terus mendorong agar kerjasama dengan kawasan industri dapat segera terealisasi, khususnya di KI di wilayah Indonesia Timur. Mengingat sampai saat ini, KI di Indonesia masih dominan di wilayah Indonesia Bagian Barat,” ujar Haryo.

“Agar tepat mutu dan biaya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, commercial to End User by PGN akan diberlakukan. Hal ini dikarenakan PGN akan langsung menyalurkan gas bumi ke pengguna akhir. Dalam hal ini mengacu kepada pasca terbitnya Permen ESDM 6/2016 yang melarang penjualan atau niaga gas bumi bertingkat. Skema gas agent atau kerjasama komoditas sudah tidak diperkenankan,” papar Haryo.

PGN juga mendukung upaya menuju Eco-Industrial Park/ Estate dengan aspek lingkungan (environment), sosial (social), dan tata Kelola perusahaan (governance) pada kawasan industri. Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan daya saing kawasan.

Gas bumi sendiri mempunyai nilai lebih yaitu lebih rendah emisi, sekitar 50-60 Ton CO2/ TJ. Nilai kalornya tinggi yaitu sebesar 12.500 kcal/ kg, dua kali lebih tinggi dari batu bara yang nilai kalornya sebesar 6.000 kcal/kg. Gas bumi juga terbukti lebih ramah lingkungan dan dapat mendorong efisiensi energi.

Konsep kerjasama ini juga sejalan dengan investasi berbasis Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) yang tidak mengejar keuntungan semata, melainkan memperhatikan segi kebermanfaatan usaha bagi lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Dengan begitu dapat membuat nilai perusahaan menjadi naik secara signifikan dalam jangka panjang, serta meningkatkan kemungkinan insentif yang diberikan Lender dengan biaya rendah.

“PGN akan menggunakan parameter-parameter kunci komersial yang tepat dalam kolaborasi antara PGN dan pengelola Kawasan Industri sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Di sisi lain tetap memperhatikan faktor teknis yang tepat dalam pengembangan infrastruktur gasnya agar pemanfaatan gas bumi dapat benar-benar meningkatkan daya saing industri guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas,” tutup Haryo.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pabrik Pipa PE PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Oleh

Fakta News
Pabrik Pipa PE di PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen mendukung pemerataan ketersediaan jaringan gas hingga ke pelosok negeri. Melalui Anak Perusahaan, PT PGAS Solution, PGN menghadirkan Pabrik Pipa PE (Polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jawa Barat dengan luas area 3000m2. Pabrik ini merupakan Pabrik Pipa PE pertama di Pertamina Group dan siap mendukung program kerja Holding Migas.

Edi Armawiria selaku Direktur Operasi PT PGAS Solution menyampaikan bahwa Pabrik Pipa PE menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pipa PE yang digunakan sebagai material utama konstruksi jaringan pipa gas rumah tangga.

Adapun pipa yang diproduksi oleh Pabrik Pipa PE milik PGAS Solution diberi merek Solfipe. Solfipe sendiri memiliki jenis diameter mulai dari 20mm, 32mm, 63mm, 90mm dan 110mm dan terdiri dari dua tipe, yaitu MDPE-80 (Medium Density Polyethylene) untuk jaringan gas dan HDPE-100 (High Density Polyethylene) merupakan jenis pipa yang biasa digunakan untuk subduct, fiber optic, air, dan masih banyak lagi.

Perlu diketahui, Solfipe untuk Pipa Gas MDPE-80 sudah memiliki nilai TKDN diatas 25%, dan untuk Pipa HDPE-100 dengan nilai TKDN diatas 48%. Selain itu, Solfipe juga sudah mendapatkan sertifikat dari LEMIGAS yang proses pengujiannya telah menggunakan standard ISO 4437, merupakan Standard Pengujian Kualitas Pipa Polyethylene, sehingga dapat dipastikan semua pipa telah sesuai standar dan sudah aman.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar memaparkan bahwa pabrik pipa PE merupakan inovasi dan pencapaian dari PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangunan. Selain itu, massifnya pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu juga didukung dengan ketersediaan stok pipa PE. Di sisi lain, hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan produk TKDN guna mendukung proyek strategis jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk proyek jargas jangka pendek menengah tahun 2021-2022.

“Tingginya biaya investasi konstruksi jaringan gas menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Biaya material menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, komitmen Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui Jaringan Gas Rumah Tangga tetap harus dilaksanakan dan didukung penuh,” ujar Achmad.

“Kami harap dengan hadirnya Pabrik Pipa PE di PGAS Solution dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur gas, karena selama ini biaya material selalu menjadi porsi terbesar dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur gas. Pabrik Pipa PE kami juga dapat memenuhi kebutuhan pipa PE pihak lain dan siap beroperasi 24 jam untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pipa,” imbuh Achmad.

Pemerataan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, serta penyediaan energi bersih yang lebih murah. Sehingga, masyarakat dapat melakukan penghematan secara langsung dan dapat menggunakan energi yang aman, efisien dan ramah lingkungan. PGN berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jargas secara masif guna mencapai bauran energi nasional dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi 20 Tahun Pelaksanaan Otsus, Tito Karnavian: Total APBD Papua dan Papua Barat 10 Besar di Indonesia, Namun Belum Optimal Berikan Dampak Besar bagi Masyarakat Asli

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan beberapa catatan terhadap 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Khusus mengenai dana Otsus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu dinilai belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Papua.

“Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua,” kata Tito dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua dengan Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia mengungkapkan, APBD Papua berada di urutan nomor 6 terbesar secara nasional. Adapun urutan pertama APBD terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara itu, lanjut Tito, untuk APBD Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-9 secara nasional.

Tito melihat bahwa indikator kesejahteraan masyarakat justru belum optimal di Papua, meski berada pada urutan 10 besar APBD.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua. Ini menunjukkan bahwa fakta implementasi distribusi kabupaten/kota yang lebih rendah dari segi nominal,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua sebesar Rp 6,4 Triliun dari 2013-2019, sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 Triliun di periode yang sama.

Menurut Tito, besarnya SILPA tersebut menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa laporan penggunaan dana Otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.

Sementara informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua belum mampu ditangkap.

“Jadi informasi tentang realisasi penggunaan dananya. Ini yang perlu lebih dipertajam. Sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana keluaran dan outcome-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, belum adanya grand design pemanfaatan dana Otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan juga menjadi faktor belum berdampaknya pelaksanaan Otsus Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal itu menurutnya untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah revisi UU ini karena menilai belum optimalnya tata kelola dana tersebut.

“Keberlanjutan dana Otsus dipandang perlu, selain mengingat masa berlakunya yang akan habis pada 21 November 2021. Sehingga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus,” terangnya.

Perlu diketahui, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan dalam pasal Dana Otsus. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Sebut Peningkatan Penularan Covid-19 Saat Ini Ada Kaitannya dengan Libur Idul Fitri

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan libur Idul Fitri 2021. Pada periode libur Idul Fitri tersebut terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.

“Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

“Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang,” lanjutnya.

Wiku menjelaskan, pada awal Februari hingga pertengahan Mei 2021 kondisi kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS rujukan Covid-19 juga mencapai rata-rata 30 persen di Indonesia.

“Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di indonesia. Dan kemudian setelah ada libur panjang Idul Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada kalau terkait libur panjang,” ungkap Wiku.

Sementara itu, untuk mengetahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini apakah terkait dengan varian baru virus corona, Wiku menegaskan masih perlu penelitian lebih jauh.

“Yang jelas kita lihat kaitannya dengan libur panjang. Perlu penelitian lebih jauh yang menghubungkan ditemukannya whole genome sequence dari varian-varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,” tambah Wiku.

Baca Selengkapnya