Pesan Dewan Pengarah dalam Refleksi Akhir Tahun KAPT
Refleksi, hakikatnya adalah melihat ke belakang atau dapat juga diartikan bercermin – melihat diri kita kembali, melihat jalan yang telah kita lalui selama ini. Maksudnya tidak lain adalah untuk memastikan arah yang kita lalui masih benar dan kembali memproyeksikan kearah mana kita akan melangkah.
Selama dua tahun ini, kita bersama telah menghadapi satu tantangan yang berat sebagai bangsa, dimana pandemi Corona virus telah menghantam berbagai sendi kehidupan kita. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah yang dipimpin Presiden yang kita sangat cintai – Bapak Jokowi – telah berhasil membawa kapal Indonesia melewati masa pandemi tersebut dan bersiap memasuki era endemi.
Kalau kita menapaki kilas balik sejak awal 2021, kita melihat bahwa di awal tahun, gelombang kedua pandemi telah menyebabkan perekonomian mengalami penurunan, keresahan masyarakat meningkat, anjloknya daya beli, dan suramnya prospek dan harapan akan kehidupan. Pemberlakukan PPKM yang ketat telah menyebabkan banyak orang kehilangan lapangan kerja, kehilangan pendapatan dan sebagainya.
Belum lagi keluarga-keluarga yang terdampak langsung virus corona. Bahkan di pertengahan Tahun 2021 kita menghadapi situasi dimana layanan kesehatan hamper saja lumpuh. Rumah sakit kekurangan tempat tidur, kekurangan ventilator, kekurangan oksigen, dan sebagainya yang telah memicu panik dan keresahan di masyarakat.
Namun usaha keras pemerintah dengan mendorong vaksinasi massal, melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, penggunaan protokol kesehatan, serta upaya-upaya kampanye preventif telah berhasil secara cepat menurunkan tingkat okupansi rumah sakit, menurunkan pasien, meningkatkan kesembuhan, serta menurunnya tingkat kematian akibat covid 19. Keberhasilan tersebut diakui dunia, dan telah berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Kita selayaknya bersyukur dengan pencapaian ini. Survey yang dilakukan salah satu lembaga survey menunjukkan pada bulan November 2021, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden menunjukkan angka 86,4% yang berarti bahwa kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi sangat tinggi.
Hal ini tidak mengherankan karena beliau telah bekerja keras dalam kondisi pandemic. Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas. Dalam kondisi dimana pergerakan masyarakat juga terbatas. Namun Bapak presiden tidak mengenal lelah, terus berjuang tanpa libur tanpa istirahat untuk memenangkan pertarungan melawan Covid 19.
Pembangunan juga tidak berhenti karena Pandemi. Pembangunan Proyek-proyek strategis nasional terus dilanjutkan. Sehingga meskipun dalam kondisi sulit, lapangan pekerjaan masih tersedia, daya beli masyarakat masih terjaga, dan ketersediaan kebutuhan rakyat juga tak pernah kurang.
Hal-hal seperti ini masti kita apresiasi dan tunjukkan dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, bahwa semua yang kita nikmati hari ini, perekonomian yang mulai bergerak, pemulihan, dan kesempatan kerja yang kembali terbuka, bukanlah diraih dengan begitu saja, tetapi dengan kerja keras pemerintah yang dipimpin Bapak Jokowi.
Dalam refleksi akhir tahun ini, KAPT mengambil thema Persatuan dan Solidaritas Nasional. Mengapa Persatuan dan Solidaritas Nasional ini menjadi concern KAPT? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena kita melihat bahwa masalah persatuan dan solidaritas nasional ini menjadi masalah yang crucial di negeri kita.
Kita dihadapkan pada tantangan jaman. Lanskap ideology politik dan ekonomi global saat ini juga penuh dengan disrupsi dan kompetisi. Setelah revolusi Industri 4.0 dalam 2 tahun ini disrupsi juga semakin dipertegas dengan Pandemi Covid 19. Dalam Kongres Kebangsaan yang dilaksanakan oleh MPR RI tanggal 28 Oktober lalu, Presiden Jokowi menyatakan :
“…Untuk bisa memenangkan persaingan global, Indonesia harus menjadi bangsa yang bersatu kekuatannya. Meskipun komitmen terhadap kebebasan individu dijamin oleh konstitusi, namun harus bisa menjadi bangsa Indonesia yang incorporated …”
Pernyataan ini menyiratkan kepada kita semua bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan dengan kerja-kerja lapangan. Sehingga Indonesia bias menjadi Indonesia yang incorporated, bagai sebuah kapal yang berlayar bersama, menghadapi ombak bersama, satu arah satu tujuan kemerdekaan.
Di penghujung Tahun 2021 ini kita bersyukur karena berhasil melewati masa-masa pandemi. Namun di sisi lain kita kedatangan tamu yang selalu hadir dalam kehidupan bangsa Indonesia. Apakah itu? Tidak lain adalah bencana alam. Setelah erupsi Gunung Semeru yang menewaskan 46 orang dan menyebabkan 10.000 jiwa lebih mengungsi, kita dihadapkan kembali kepada gempa bumi yang efeknya cukup besar bagi rakyat kita di Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Tenggara, dll.
Bencana ini telah menggerakkan kita – bangsa Indonesia- dalam satu thema kemanusiaan yakni solidaritas nasional. Solidaritas nasional ini harus bias kita jadikan soliditas nasional. Solid – Bersatu – Bersama, baik dalam suka maupun duka.
Situasi masa depan semakin sulit kita prediksi. Dalam Bahasa ilmiahnya menjadi VUCA. Volatile, Uncertainty, Complex, dan Ambique.
Volatile artinya mudah berubah. Disrupsi teknologi Indoustri 4.0 telah membuat segala perubahan dapat terjadi sekejab mata. Banyak barang dan jasa yang tersedia di 5 tahun lalu sekarang telah hilang dari pasar diganti dengan yang baru. Dalam situasi demikian, visi masa depan Indonesia mesti jelas sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam Bahasa lain, kita menghendaki Indonesia yang Mandiri, Berkepribadian dan Berdaulat.
Kedua, Masa depan semakin menunjukkan uncertainty atau ketidak pastian. Disinilah saya meminta teman-teman KAPT untuk memperkuat kemampuan menganalisis data – Big Data – sehingga kita tidak tergilas dari bangsa-bangsa lain yang lebih tinggi teknologinya.
Ketiga, Masa depan juga akan semakin complex. Semakin rumit. Saling berjejaring berkelindan satu dengan yang lain sehingga tidak ada lagi yang tidak terhubung. Kompleksitas tersebut hanya bias kita hadapi dengan melakukan kerja-kerja kolaborasi dan memperkuat komunikasi. Sebagai sebuah komunitas yang bertumpu pada originalitas gagasan, KAPT bekerja bersama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya baik sesama jaringan relawan, partai politik, organisasi massa, ataupun kelompok-kelompok kritis lainnya yang memiliki visi dana rah yang sama dalam cita-cita.
Ciri keempat dari situasi yang kita hadapi saat ini adalah ambiguitas (ambique). Sehingga tidak ada satu konsep final atau satu rekayasa sosial yang bersifat eksak. Sebagaimana disampaikan Bung Karno bahwa kita membangun lalu membongkar, kita bangun lagi, dan kita bongkar lagi. Begitulah proses alamiah perubahan sosial dilakukan.
Hari ini KAPT berdiri di tengah-tengah anak bangsa yang cinta pada bangsanya. CInta pada persatuan. Gandrung akan kebersamaan. KAPT akan bergerak dan terus bergerak membangun insiatif-inisiatif baru untuk membangun Republik yang kita cintai. Republik yang mandiri, berkepribadian, dan berdaulat sebagaimana digaungkan Nawacita.
KAPT akan bersama-sama kekuatan bangsa untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai perbedaan, serta menghargai perbedaan tersebut sebagai rahmat untuk menguatkan – bukan melemahkan- ke-Indonesiaan kita. KAPT selalu berada di garda terdepan untuk menolak segala macam narasi yang mengarah kepada segragasi dan pemikiran-pemikiran sektarian baik berlandaskan agama, suku, ras, dan golongan ataupun ideologi diluar ideologi Pancasila.
KAPT akan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yang diterjemahkan dalam Nawacita untuk diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Terimakasih atas semua dukungannya. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semua.
Billahit taufik wal hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb !
Salam sejahtera ! Syalom ! Om Santi santi Om ! Namo Budaya ! Salam kebajikan…
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
