Connect with us
Direktur Utama Perum Bulog, Drs. Budi Waseso, S.H:

“Perum Bulog Nanti Akan Membuat Beras ‘Receng’ yang Isinya 200 Gram”

Perum Bulog

Setiap musim panen padi, para petani kerap kesulitan untuk mengeringkan gabah mereka. Apalagi, panen tersebut terjadi pada musim hujan. Untuk membantu petani keluar dari masalah ini, pemerintah melalui Perum Bulog akan membagikan 1.000 unit dryer (pengeringan gabah) kepada kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan).

Harapannya, dengan adanya pengering tersebut, nantinya poktan atau gapoktan membeli gabah petani sehingga gabah tersebut dibeli Bulog sesuai ketetapan pemerintah dalam Inpres No. 5 Tahun 2015. Dengan begitu, harga gabah di petani tidak akan turun, sedangkan harga beras di konsumen juga tidak melonjak.

Dryer tersebut, menurut  Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso, akan digunakan petani untuk mengeringkan padi sehingga kadar airnya bisa memenuhi standar untuk diserap oleh Bulog. “Selama ini, kendalanya karena kami diikat oleh aturan yang menyatakan kadar air gabah sekian baru bisa diserap. Ini kan merugikan petani,” kata Buwas sapaan akrab Dirut Perum Bulog ini.

Baca Juga: 

Nah, hasil penyerapan gabah petani (Sergap) itu sendiri akan digunakan sebagai media atau alat stabilisasi harga di tingkat eceran atau konsumen, bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), dan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Adapun, realisasi pengadaan gabah dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog hingga 8 Mei 2018 sebesar 678.238 ton.

Rabu tiga pekan lalu, usai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) antara Perum Bulog, Kementerian Pertanian (Kementan), dan TNI mengenai program percepatan Sergap, di Kantor Perum Bulog, Jl. Gatot Subroto, Kav. 49, Jakarta, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini menjelaskan kepada wartawan Fakta.News Ade Ong terkait upaya Bulog melakukan percepatan Sergap tersebut. Berikut kutipan wawancaranya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

MK Batasi Jumlah Saksi Pemohon dan Termohon di Persidangan

Oleh

Fakta News
Sidang PHPU, Sidang MK, Saksi, Prabowo-Sandi, KPU, Termohon, Pemohon
Ilustrasi sidang MK.(Istimewa)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi membatasi jumlah saksi dari pihak pemohon kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan termohon, Komisi Pemilihan Umum, di persidangan. Masing-masing akan hanya boleh mengajukan 17 saksi.

“Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. 15 saksi keterangan dengan 2 saksi ahli,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim.

Keputusan RPH ini sudah diberitahukan sebelum sidang perdana digelar pada Jumat (14/6). Meski demikian, MK tidak menutup pintu bila ada pihak yang ingin mengajukan saksi lebih. Hal tersebut akan dibahas oleh majelis hakim MK.

“Sementara ini yang diatur dalam RPH itu 17. Kalau ingin lebih ya silakan disampaikan. Tapi nanti majelis hakim yang memutuskan,” katanya.

Hingga saat ini, MK belum menerima daftar saksi yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi dan KPU. Sidang kedua nanti akan diselenggarakan pada Selasa (18/6). Sidang mundur satu hari lantaran KPU meminta waktu karena tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan petitum dalam permohonannya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Litbang Kompas: 53,5 Persen Pemilih Prabowo-Sandi Terima Hasil Pilpres 2019

Oleh

Fakta News
Instruksi SBY, pemilih prabowo, hasil pilpres, litbang kompas
Ilustrasi pendukung Prabowo-Sandi dalam kampanye pilpres.(istimewa)

Jakarta – Pemilihan Presiden 2019 telah usai dengan kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Meski masih digugat di Mahkamah Konstitusi, 53,5 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima apa pun hasil pemilihan.

Hal ini didapatkan dari hasil sigi Litbang Kompas pada akhir Mei lalu. Adapun, pemilih paslon 02 yang menolak apa pun hasil pilpres hanya sebesar 36,8 persen. Total, 3,5 persen pemilih paslon 02 menerima hasil pilpres bila Prabowo-Sandi menang, 0,7 persen menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang, dan 5,5 persen pemilih 02 menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, dari sisi pemilih Jokowi-Maruf, sebanyak 96,4 persen menerima apa pun hasil pilpres. Sementara, hanya 2,3 persen pemilih 01 yang menolak apa pun hasil pilpres. Sisanya, 0,9 persen hanya menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang dan 0,4 persen hanya menerima hasil bila Prabowo-Sandi menang.

Litbang Kompas

Infografik: Litbang Kompas

Baca Selengkapnya

BERITA

Anies Dianggap Tak Serius Alihkan Pulau Reklamasi untuk Kepentingan Publik

Oleh

Fakta News
Anies Baswedan, Pulau Reklamasi,
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau reklamasi di Pulau D.(Istimewa)

Jakarta – Keseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengalihfungsikan pulau reklamasi untuk kepentingan publik dipertanyakan. Pasalnya, Anies telah menerbitkan IMB untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D yang sekarang bernama Pulau Kita dan Maju.

Elisa Satunudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, menilai, pulau reklamasi seharusnya tidak dikuasai swasta seperti saat ini. Langkah Anies menerbitkan IMB di dua pulau yang sudah disegel justru kontraproduktif dengan janji kampanyenya.

Apalagi, Anies menggunakan dalih Pergub yang dibikin oleh Gubernur sebelumnya dalam meloloskan IMB di Pulau C dan D. “Kalau dia bilang untuk kepentingan publik, itu harus tertuang di panduan rencana tata ruang kotanya, bukannya malah mengakomodasi panduan rancang kota Gubernur sebelumnya,” kata Elisa, seperti diberitakan Tirto.id, Jumat (14/6). Elisa menilai, seharusnya bila Anies serius, ia bisa saja mengajukan pembatalan Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

Hal senada juga diungkapkan Agus Pambagyo, pengamat kebijakan publik. Agus menilai untuk memperbaiki masalah reklamasi, Pemprov DKI yang dipimpin Anies harus berani mengambil langkah berani. Salah satunya membatalkan atau mengubah aturan-aturan yang sudah ada.

“Aturannya itu sudah enggak benar,” kata Agus seperti dikutip dari Tirto.id. Agus mengatakan aturan yang belum diubah menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya penerbitan IMB.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya