Connect with us
Direktur Utama Perum Bulog, Drs. Budi Waseso, S.H:

“Perum Bulog Nanti Akan Membuat Beras ‘Receng’ yang Isinya 200 Gram”

Perum Bulog

Setiap musim panen padi, para petani kerap kesulitan untuk mengeringkan gabah mereka. Apalagi, panen tersebut terjadi pada musim hujan. Untuk membantu petani keluar dari masalah ini, pemerintah melalui Perum Bulog akan membagikan 1.000 unit dryer (pengeringan gabah) kepada kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan).

Harapannya, dengan adanya pengering tersebut, nantinya poktan atau gapoktan membeli gabah petani sehingga gabah tersebut dibeli Bulog sesuai ketetapan pemerintah dalam Inpres No. 5 Tahun 2015. Dengan begitu, harga gabah di petani tidak akan turun, sedangkan harga beras di konsumen juga tidak melonjak.

Dryer tersebut, menurut  Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso, akan digunakan petani untuk mengeringkan padi sehingga kadar airnya bisa memenuhi standar untuk diserap oleh Bulog. “Selama ini, kendalanya karena kami diikat oleh aturan yang menyatakan kadar air gabah sekian baru bisa diserap. Ini kan merugikan petani,” kata Buwas sapaan akrab Dirut Perum Bulog ini.

Baca Juga: 

Nah, hasil penyerapan gabah petani (Sergap) itu sendiri akan digunakan sebagai media atau alat stabilisasi harga di tingkat eceran atau konsumen, bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), dan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Adapun, realisasi pengadaan gabah dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog hingga 8 Mei 2018 sebesar 678.238 ton.

Rabu tiga pekan lalu, usai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) antara Perum Bulog, Kementerian Pertanian (Kementan), dan TNI mengenai program percepatan Sergap, di Kantor Perum Bulog, Jl. Gatot Subroto, Kav. 49, Jakarta, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini menjelaskan kepada wartawan Fakta.News Ade Ong terkait upaya Bulog melakukan percepatan Sergap tersebut. Berikut kutipan wawancaranya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ridwan Kamil Umumkan Kabupaten/Kota di Jabar yang Laksanakan The New Normal dan Lanjutkan PSBB Proporsional

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pelaksanaan the new normal (Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB) hanya diizinkan untuk 60 persen daerah atau 15 Kabupaten Kota. Sisanya akan melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional.

Daerah yang Diizinkan Melakukan The New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru) yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.

Sedangkan wilayah yang melanjutkan PSBB proporsional adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil berdasarkan data, evaluasi pelaksanaan PSBB tingkat provinsi hingga kajian dari ilmuwan. Salah satu ukuran yang diambil adalah angka reproduksi Covid-19 selama 14 ke belakang rata-rata berada di angka satu, bahkan dalam dua hari terakhir berada di angka 0,7. Mengikuti standar dari World Health Organization (WHO), wilayah dengan angka 1 itu dinyatakan bisa mengendalikan virus.

Kemudian, laju orang dalam pengawasan (ODP) menurun, tidak terlepas dari kinerja kepolisian bisa menahan masyarakat mudik. Polda Jabar ia sebut sudah menahan belasan ribu kendaraan dari Jawa Tengah tidak melintas ke Jawa Barat untuk tujuan DKI Jakarta.

Indikator terakhir yang menjadi acuan keputusan adalah angka pasien positif yang dirawat di Rumah Sakit turun. Kinerja dokter dan tenaga kesehatan bisa menekan pasien tidak perlu dirawat. Saat ini, angka keterisian ruang perawatan maupun isolasi pasien Covid-19 di Jawa Barat berada di angka 30,2 persen.

“Kami adalah provinsi yang sudah melakukan PSBB secara masif mungkin paling besar se-Indonesia, PSBB Provinsi mengawal 50 juta warga Jabar. Seluruh warga Jabar yang hampir 50 juta itu tidak ada yang tidak melalui sebuah proses screening yang namanya PSBB,” kata Ridwan Kamil saat konferensi pers daring, Jumat (29/5).

“Kami setiap mengambil keputusan harus berdasarkan data. Tidaklah ada keputusan yang tidak berbasis data. Kami tidak ingin gegabah, tidak ingin asal asalan dalam mengambil keputusan,” ujar dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bappenas Susun Protokol dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Oleh

Fakta News
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan ketiga kriteria itu juga sekaligus menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah sebelum menerapkan kenormalan baru.

“Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO,” jelas Subandi di Media Center GugusTugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun kriteria yang pertama adalah epidemologi. Dalam hal ini, angka reproduksi dasar daya tular awal untuk COVID-19 berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Artinya satu orang dapat menularkan virus kepada 2 sampai 6 orang. Hal itu sangat tinggi, dan harus dapat diturunkan hingga di bawah satu.

“Daya tular harus di bawah satu,” jelas Subandi.

Kriteria yang ke dua adalah sistem kesehatan, yang mana hal ini dengan mengukur kemampuan pelayanan kesehatan. Sebagaimana syarat yang dianjurkan oleh WHO bahwa suatu wilayah harus mampu memiliki kapasitas tempat tidur 20 persen lebih banyak dari adanya kasus baru.

“WHO memberikan syarat bahwa jumlah kasus baru rata-rata harus dapat dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak dari penderita kasus baru,” jelas Subandi.

Kemudian kriteria selanjutnya adalah surveillance yang cukup. Subandi mengatakan bahwa syarat lain yang harus ditegakkan untuk menuju kenormalan baru adalah dengan menjamin bahwa jumlah pengawasan melalui tes dapat tercukupi.

“Jumlah tes yang cukup. Bappenas telah mengarahkan agar merujuk pada WHO 1 dari 1.000 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brasil,” kata Subandi.

Selanjutnya data dari ketiga kriteria itu akan dikumpulkan ke dalam dashboard yang dikoordinatkan oleh sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 untuk kemudian dianalisa.

Dari analisa itu maka dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi tiap-tiap daerah apakah sudah dapat mengendalikan kasus COVID-19 atau belum.

Dalam hal ini, Bappenas juga telah mengumpulkan seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meminta dukungan data harian real time sebagai analisa yang lebih kredibel.

Menurut Subandi, dalam melaksanakan tiga kriteria tersebut juga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Sebab melawan pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran unsur lainnya dalam ‘pentaheliks’ meliputi dunia usaha, akademisi/komunitas, masyarakat dan media massa sehingga tercipta pemahaman yang sama.

“Melawan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus paham dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga nanti bagaimana bisnis melakukan itu, termasuk media yag bisa menyampaikan informasi yang betul untuk pemahaman yang sama,” tutup Subandi.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kota Bogor Kembali Gelar Shalat Jumat Berjamaah, Masjid Ikuti Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Bima Arya Shalat Jumat
Wali Kota Bogor Bima Arya saat melaksanakan Shalat Jumat berjamaah bersama warga di Masjid Baitur Ridwan, Semplak, Bogor Barat, Jumat (29/5/2020)

Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya melaksanakan Shalat Jumat berjamaah bersama warga di Masjid Baitur Ridwan, Semplak, Bogor Barat, Jumat (29/5/2020). Ini merupakan Shalat Jumat yang pertama sejak diberlakukannya pembatasan sosial di sejumlah tempat publik, termasuk rumah ibadah sekitar tiga bulan lalu.

Memasuki halaman masjid, seluruh jamaah termasuk Wali Kota Bogor tidak luput dari pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Setelah itu, jamaah diarahkan memasuki masjid melewati bilik desinfektan dan melumuri telapak tangan dengan hand sanitizer.

Tak lupa, Bima Arya yang datang mengenakan peci dan baju koko panjang warna hitam itu juga membawa sajadah sendiri dari rumah. Ia kemudian duduk di titik yang sudah diatur oleh DKM agar posisi antar jamaah miliki jarak atau physical distancing.

Bertindak sebagai khatib dalam ibadah Jumat tersebut adalah KH Ade Sarmili dan Imam Ustadz Suryadi Suryanullah. Dalam ceramahnya, KH Ade Sarmili mengingatkan jamaah untuk meyakini bahwa wabah Covid-19 ini merupakan ujian keimanan dan kebersamaan bagi kita semua.

Usai shalat Jumat, Bima Arya diminta pengurus DKM untuk memberikan arahan kepada para jamaah yang hadir. Menurut Bima, perang melawan virus Covid-19 ini sungguh berat karena bertempur melawan musuh yang tidak terlihat, logistiknya terbatas dan yang harus diselamatkan banyak.

“Sungguh sangat berat. Sampai hari ini tidak ada tandingannya. Dulu di abad 14 ada wabah black death di Eropa, puluhan ribu yang meninggal. Satu abad yang lalu pernah ada Spanish Flu di Amerika dan sebagian Eropa. Tapi Covid-19 hari ini adalah paling dahsyat sepanjang sejarah umat manusia. Rata di muka bumi ini yang terdampak,” ungkap Bima.

Menurut Bima, banyak yang kita tidak ketahui tentang virus ini. Terlalu berat cobaan yang kita hadapi. Karena itu, tidak lain dan tidak bukan jawabannya adalah kembali kepada Allah SWT.

“Allah SWT berfirman dalam surat Al-An’am ayat 42 yang berbunyi ‘Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri.” katanya.

“Dokter bukan menyembuhkan, hanya mengobati. Pemkot tidak bisa menjamin semuanya, tapi Insya Allah jawabannya hanya kembali kepada Allah SWT, bersimpuh kepada-Nya. Kita yakini ada skenario baik yang disiapkan bagi orang-orang yang terpilih dan beriman kepada Allah SWT. Kita yakini sebagai umat terpilih menjalani ini. Kalau kita kembali kepada Allah, kalau kita memohon hanya kepada-Nya, Insya Allah skenario terbaik yang maslahat akan ada di depan kita semua,” tambahnya.

Baca Selengkapnya