Pertumbuhan Kuartal II 2020 Modal Penting Hadapi Tekanan Eksternal
Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 di level 5,44 persen (year on year/yoy). Sehingga, lanjut Said, selama 1 semester di tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi akumulatif Indonesia mencapai 5,23 persen. Menurutnya, hal itu terlihat daru sektor industri yang mulai bangkit paska pandemi yang tumbuh 4 persen (yoy).
Naiknya berbagai harga komoditas, lanjut Said, mendorong pertumbuhan sektor pertambangan yang tumbuh 4 persen (yoy), pada sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 21,27 persen (yoy) dan pada sektor perdagangan, hotel, restoran, listrik dan gas semuanya tumbuh fantastis hingga 9 persenan (yoy).
“Sektor-sektor ini kembali bergerak kembali karena keberhasilan kita mengendalikan pandemi Covid-19. Sehingga mobilitas masyarakat pulih seperti sebelum pandemi. Tekanan eksternal yang sejak perang Ukraina dan Rusia pecah pada akhir Februari 2022 terlihat masih terkelola dan termitigasi dengan baik oleh pemerintah,” ungkap Said melalui rilis yang diterima Parlementaria, Sabtu (6/8/2022).
Meskipun sedikit ada kenaikan inflasi, yakni di level 4,4 persen, namun lanjut Said, hal tersebut masih terkendali. “Inflasi dan pandemi yang sama sama terkendali membuat tingkat permintaan yang bertumpu pada konsumsi domestik, yakni pada rumah tangga tumbuh sangat baik di level 5,5 persen (yoy),” jelasnya.
Masih kata politisi PDI- Perjuangan itu, investasi juga menunjukkan prestasi yang menggembirakan ditengah kencenderungan investor memlih jalan konservatif, menempatkan investasi mereka di asset haven. Pertumbuhan konsumsi barang modal mencapai 3,07 persen (yoy). Selain itu kenaikan harga komoditas ekspor telah mendorong permintaan keluar lebih baik. Ekspor kita tumbuh 19,74 persen (yoy).
“Konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor yang tumbuh sangat baik telah menjadi lokomotif permintaan (demand) ke berbagai lapangan usaha. Capaian kita di Kuartal II 2022 ini modal sangat baik menghadapi situasi ke depan yang tampaknya masih akan menghadapi tingginya harga komoditas. Saya berharap ada beberapa hal yang perlu terus menjadi fokus perhatian kita ke depan,” jelas Said.
Di antaranya, mengupayakan semaksimal mungkin inflasi dan pandemi Covid-19 terkendali. “Memang harganya tidak murah, ongkos APBN 2022 sangat besar untuk menjaga daya beli rumah tangga, khususnya pada sektor makanan, dan transportasi sebagai core inflasi. Namun sejak awal APBN kita rancang sebagai shock absorber menghadapi tekanan eksternal, dan ancaman laten pandemi,” katanya.
Kemudian, Said mengingatkan pemerintah agar waspada dan membuat pembaharuan kalkukasi pada APBN 2022 bila gejala kenaikan suku bunga dan harga energi terus berlanjut. Selanjutnya, sebagai negara importir minyak bumi, pemerintah perlu terus mengambil langkah penting untuk pengadaan impor minyak bumi. “Sumber dan mekanisme pengadaan harus diawasi betul oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai momentum ini menjadi alat perburuan rente,” kata Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Kemudian, masih kata Said, pemerintah perlu terus memastikan pelaksanaan dilapangan terkait pelaksanaan subsidi BBM, listrik dan LPG. Langkah-langkah penyempurnaan kebijakan subsidi energi perlu terus diperbaiki tanpa menunda nunda waktu ditengah kemendesakkan agar subidi tepat waktu dan sasaran.
Said juga meminta para kepala daerah dan seluruh tim pengendali inflasi daerah terus waspada. Giatkan operasi pasar di daerahnya masing masing. “Kebijakan ini untuk mengantisipasi berbagai praktik curang berupa penimbunan berbagai barang komoditas yang menjadi hajat hidup orang banyak,” kata Said.
Terkahir, mengenai kenaikan angka Covid-19 di beberapa wilayah, khususnya DKI Jakarta, menurut Said pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM level 1 di semua daerah. Langkah kewaspadaan tinggi oleh Satgas Covid-19 perlu terus dilakukan. Pasalnya, adanya tantangan kemungkinan semakin abainya warga atas serangan virus Corona karena telah merasa mendapatkan suntikan vaksin booster. Kenaikan Covid-19 di saat yang sama Indonesia menghadapi tekanan eksternal akan membuat APBN kita lebih berisiko.
“Saya yakin dengan kedisiplinan semua pihak, khususnya pemerintah dalam menjaga disiplin keuangan sebagaimana rencana anggaran yang tertuang pada APBN 2022 yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perpres Nomor 98 tahun 2022 kita dapat menerukan prestasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun mencapai level 5 persenan,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI itu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
