Pertumbuhan Kuartal II 2020 Modal Penting Hadapi Tekanan Eksternal
Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 di level 5,44 persen (year on year/yoy). Sehingga, lanjut Said, selama 1 semester di tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi akumulatif Indonesia mencapai 5,23 persen. Menurutnya, hal itu terlihat daru sektor industri yang mulai bangkit paska pandemi yang tumbuh 4 persen (yoy).
Naiknya berbagai harga komoditas, lanjut Said, mendorong pertumbuhan sektor pertambangan yang tumbuh 4 persen (yoy), pada sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 21,27 persen (yoy) dan pada sektor perdagangan, hotel, restoran, listrik dan gas semuanya tumbuh fantastis hingga 9 persenan (yoy).
“Sektor-sektor ini kembali bergerak kembali karena keberhasilan kita mengendalikan pandemi Covid-19. Sehingga mobilitas masyarakat pulih seperti sebelum pandemi. Tekanan eksternal yang sejak perang Ukraina dan Rusia pecah pada akhir Februari 2022 terlihat masih terkelola dan termitigasi dengan baik oleh pemerintah,” ungkap Said melalui rilis yang diterima Parlementaria, Sabtu (6/8/2022).
Meskipun sedikit ada kenaikan inflasi, yakni di level 4,4 persen, namun lanjut Said, hal tersebut masih terkendali. “Inflasi dan pandemi yang sama sama terkendali membuat tingkat permintaan yang bertumpu pada konsumsi domestik, yakni pada rumah tangga tumbuh sangat baik di level 5,5 persen (yoy),” jelasnya.
Masih kata politisi PDI- Perjuangan itu, investasi juga menunjukkan prestasi yang menggembirakan ditengah kencenderungan investor memlih jalan konservatif, menempatkan investasi mereka di asset haven. Pertumbuhan konsumsi barang modal mencapai 3,07 persen (yoy). Selain itu kenaikan harga komoditas ekspor telah mendorong permintaan keluar lebih baik. Ekspor kita tumbuh 19,74 persen (yoy).
“Konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor yang tumbuh sangat baik telah menjadi lokomotif permintaan (demand) ke berbagai lapangan usaha. Capaian kita di Kuartal II 2022 ini modal sangat baik menghadapi situasi ke depan yang tampaknya masih akan menghadapi tingginya harga komoditas. Saya berharap ada beberapa hal yang perlu terus menjadi fokus perhatian kita ke depan,” jelas Said.
Di antaranya, mengupayakan semaksimal mungkin inflasi dan pandemi Covid-19 terkendali. “Memang harganya tidak murah, ongkos APBN 2022 sangat besar untuk menjaga daya beli rumah tangga, khususnya pada sektor makanan, dan transportasi sebagai core inflasi. Namun sejak awal APBN kita rancang sebagai shock absorber menghadapi tekanan eksternal, dan ancaman laten pandemi,” katanya.
Kemudian, Said mengingatkan pemerintah agar waspada dan membuat pembaharuan kalkukasi pada APBN 2022 bila gejala kenaikan suku bunga dan harga energi terus berlanjut. Selanjutnya, sebagai negara importir minyak bumi, pemerintah perlu terus mengambil langkah penting untuk pengadaan impor minyak bumi. “Sumber dan mekanisme pengadaan harus diawasi betul oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai momentum ini menjadi alat perburuan rente,” kata Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Kemudian, masih kata Said, pemerintah perlu terus memastikan pelaksanaan dilapangan terkait pelaksanaan subsidi BBM, listrik dan LPG. Langkah-langkah penyempurnaan kebijakan subsidi energi perlu terus diperbaiki tanpa menunda nunda waktu ditengah kemendesakkan agar subidi tepat waktu dan sasaran.
Said juga meminta para kepala daerah dan seluruh tim pengendali inflasi daerah terus waspada. Giatkan operasi pasar di daerahnya masing masing. “Kebijakan ini untuk mengantisipasi berbagai praktik curang berupa penimbunan berbagai barang komoditas yang menjadi hajat hidup orang banyak,” kata Said.
Terkahir, mengenai kenaikan angka Covid-19 di beberapa wilayah, khususnya DKI Jakarta, menurut Said pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM level 1 di semua daerah. Langkah kewaspadaan tinggi oleh Satgas Covid-19 perlu terus dilakukan. Pasalnya, adanya tantangan kemungkinan semakin abainya warga atas serangan virus Corona karena telah merasa mendapatkan suntikan vaksin booster. Kenaikan Covid-19 di saat yang sama Indonesia menghadapi tekanan eksternal akan membuat APBN kita lebih berisiko.
“Saya yakin dengan kedisiplinan semua pihak, khususnya pemerintah dalam menjaga disiplin keuangan sebagaimana rencana anggaran yang tertuang pada APBN 2022 yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perpres Nomor 98 tahun 2022 kita dapat menerukan prestasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun mencapai level 5 persenan,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI itu.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
