Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Tujuan Utama Pembangunan Infrastruktur
Yogyakarta – Seminar terbatas dengan tema, “Peluang dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur, Perspektif Komprehensivitas Perencanaan Wilayah”, pada Kamis (19/10/2017), semakin banyak masukkan baik dari para pemantik materi maupun dari pesertanya yang hadir. Seperti dari Prof Bakti Setiawan Guru Besar Ilmu Perencanaan Kota Fakultas Teknik UGM, bahwa infrastruktur yang telah dibangun Presiden Jokowi dalam tiga tahun pemerintahannya, tidak dimanfaatkan oleh daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sekitar infrastruktur yang dibangun.
“Dengan kata lain, daerah-daerah tidak melakukan capitalizing opportunity atau memaksimalkan peluang yang sudah dibuka oleh pembangunan infrastruktur yang massive untuk pengembangan daerah,” kata Bakti yang akrab dipanggil Boby itu.
Karena itu, lanjut Boby, pemerintah akhirnya sekarang ini juga harus menyiapkan daerah untuk bisa merespon peluang infrastruktur yang tengah dibangun oleh pemerintah pusat. “Pasalnya, infrastruktur bisa memicu produktivitas,” ujarnya.
Contoh sederhananya, setelah jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) terbangun, berapa kabupaten yang bisa dan siap memanfaatkan Suramadu.”Nah, apakah daerah-daerah di sekitar Suramadu bisa memanfaatkan infrastruktur itu untuk mengkerek pertumbuhan ekonomi atau tidak? Itulah yang kini sebagian besar belum bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah,” tutur Boby.
Padahal, imbuh Boby, seperti diungkapkan Bima pembicara dari Sarana Multi Infrastruktur (SMI) daerah-daerah itu memiliki program kapasitatif, tapi hambantannya komitmen pemerintah daerah (pemda) itu terbatas untuk meresponnya. “Jadi tidak adanya kemauan politik atau gregetnya teman-teman daerah terutama leader atau walikota atau bupati itu masih dipertanyakan, untuk menggulirkan manfaat infrastruktur bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya,” tuturnya.
Karena itulah, menurut Boby, persoalan itulah yang harus diperhatikan dan dimonitor. “Jadi next step-nya, Presiden Jokowi harus menyiapkan kapasitas daerah, karena selama ini kan kita bisa tahu proses mana yang dibangun itu sangat topdown. Menginformasikan manfaatnya bagi daerah, mungkin banyak dari mereka yang tidak tahu manfaatnya. Kuncinya adalah seberapa jauh pemerintah daerah mengetahui sumber daya lokal,” papar Boby.
Jadi pemerintah daerah, menurut Boby, perlu dukungan smart people dan pendampingan untuk daerah yang belum punya kapasitas memanfaatkan peluang. Menurut Bakti, tujuan pembangunan infrastruktur hendaknya memenuhi 2 tujuan utama, yaitu mengurangi pengeluaran publik dan meningkatkan produktivitas.
Dari sisi lain, perkembangan kota ini begitu cepat. Menurut Boby, urbanisasi adalah sebuah keniscayaan dan pesat sekali. 20 tahun ke depan, lanjutnya, akan terjadi 3/4 penduduk akan tinggal di kota. “Challenge nya adalah menjadi kan kota sebagai lokomotif pengembangan bagi daerah-daerah sekitarnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Harun Alrasyid pakar sipil transportasi dari ITB menilai, bahwa disisa Pemerintahan Jokowi, banyak hal yang perlu dikritisi. “Pertama pembiayaan infrastruktur sudah megap-megap, karena itu perlu dilakukan beberapa hal, yaitu mengembangkan pekerjaan infrastruktur ke swasta tak seperti sekarang melulu dikerjakan BUMN,” katanya.
Dengan sudah megap-megapnya biaya pembangunan infrastruktur, Harun mengkhawatirkan, bahwa semakin cepatnya kebijakan infrastruktur yang diimplementasikan oleh Presiden Jokowi, maka akan menjadi suatu kemubaziran. “Jadi pemerintah harus melakukan perencanaan terlebih dahulu mana yang harus di investasikan terlebih dahulu dari pembangunan yang makro sampai ke mikro,” tutupnya.
Riz dan AP
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
