Pertemuan Sherpa ke-2, Indonesia Dorong Negara Anggota G20 Bersatu untuk Mengatasi Permasalahan Global
Jakarta – Presidensi G20 Indonesia meyakini bahwa konsensus akan dicapai para delegasi dalam mempertimbangkan jalan keluar untuk isu-isu yang menjadi prioritas. Keyakinan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan opening remarks secara virtual pada Pertemuan Sherpa ke-2, Minggu (10/07/2022).
“G20 sebagai forum ekonomi global utama harus bertindak bersama mengatasi tantangan global yang multidimensi dan saling terkait. Pada hari ini kita memiliki tanggung jawab untuk memikirkan orang lain dan memberikan solusi yang nyata,” ujar Menko Airlangga.
Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa jutaan orang yang terkena dampak konflik antar negara mendambakan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan, yang sempat “hilang” karena konflik atau perang.
“Rasa kemanusiaan harus dikedepankan dan menjadi yang utama dalam pertemuan Labuan Bajo. Tanggung jawab kita adalah memberikan solusi untuk mengatasi keluhan mereka, memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sehingga tidak ada orang, negara, atau wilayah yang ditinggalkan. Dengan demikian, G20 dapat memberikan jalan bagi stabilitas, pemulihan, dan kemakmuran global,” tegas Menko Airlangga.
Inflasi serta ketahanan pangan dan energi dikhawatirkan akan menghambat ekonomi global sekaligus mempersulit upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai salah satu negara Champions dari Global Crisis Response Group (GCRG), Indonesia juga diharapkan dapat membantu memberikan solusi atas krisis keuangan, pangan, dan energi yang terjadi di dunia.
Forum ekonomi utama ini harus mampu menunjukkan kepemimpinan global dengan memberikan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada saat ini maupun dalam jangka panjang. Indonesia juga mengharapkan dukungan dari seluruh negara anggota G20 untuk mendapatkan konsensus bagi aksi yang praktis dan konkret untuk menunjukkan bahwa G20 benar-benar merupakan forum ekonomi utama, termasuk di dalamnya tiga prioritas Presidensi yakni kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.
“Meskipun konteksnya cukup sulit, grup dengan keanggotaan yang beragam ini memiliki kemampuan untuk membuat kemajuan. Presidensi menghargai dukungan anggota untuk membentuk Financial Intermediary Fund (FIF) bagi manajemen kesiapsiagaan dan pencegahan pandemi, yang dihasilkan dalam pertemuan Joint Health and Finance Task Force bulan lalu,” jelas Menko Airlangga.
Kepercayaan dan sikap saling menghormati di antara anggota G20 merupakan kunci untuk mengedepankan dialog dan konsensus. Di samping itu, Sherpa bertugas untuk memelihara hubungan kerja kondusif yang menjadi faktor sangat penting dalam mengubah saran berupa kebijakan dan permasalahan teknis yang kompleks menjadi berbagai tindakan berani dan nyata bagi seluruh kepala negara anggota G20.
Kelompok G20 juga harus mampu melihat ke depan dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi global. Agenda 2030 untuk SDGs juga harus menjadi pedoman negara anggota G20, terutama membantu meningkatkan kehidupan di negara-negara berkembang yang rentan. Indonesia memahami situasi dunia saat ini, sehingga Sherpa menyerukan persatuan supaya dapat dihasilkan solusi atas kebijakan dan keuangan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dunia saat ini.
“G20 harus menjadi restoran yang luar biasa dan menyajikan menu yang luar biasa pula. Makanan tidak pernah akan tersajikan jika para chef sibuk bertengkar di dapur. Sangat penting dalam masa krisis ini bagi G20 untuk meningkatkan kepercayaan sebagai forum ekonomi utama global. Presidensi berharap suasana yang nyaman di Labuan Bajo dapat mendukung Sherpa mencapainya, di mana para chef G20 dapat menyajikan menu yang luar biasa dan bisa dinikmati seluruh dunia,” ujar Menko Airlangga saat mengakhiri sambutannya dengan sebuah analogi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut memberikan opening remarks dan menyampaikan bahwa terlihat komitmen kuat untuk berkolaborasi, dan memperkuat ketahanan pangan dan energi global, di mana hampir semua peserta sepakat tentang pentingnya mengatasi gangguan dalam rantai pasokan pangan dan energi global.
Dalam perhelatan kali ini, hadir juga perwakilan dari organisasi-organisasi internasional yakni International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization/International Renewable Energy Agency, dan Food and Agriculture Organization (FAO), yang menyampaikan pandangan mereka mengenai kondisi ekonomi global dan tantangan yang akan dihadapi dalam upaya untuk memulihkan keadaan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Acara pembukaan kali ini dilaksanakan secara hybrid, dengan dihadiri oleh 20 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Hal ini menunjukkan semangat para pihak untuk mewujudkan tujuan utama diadakannya pertemuan ini, yaitu memastikan setiap Working Group dalam Sherpa Track berjalan lancar, serta untuk mengidentifikasi langkah berikutnya yang akan diambil setiap Working Group agar dapat memenuhi deliverables yang ditargetkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
