Connect with us

Pertemuan dengan Rabithah Alam Islami, Kemenag Siap Kerja Sama dengan Sukseskan Religion 20

Pertemuan Menag dengan Sekjen Rabithah Alam Islami

Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersilaturahim dengan Sekjen Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) Syaikh Ahmad al-Issa di Makkah, Arab Saudi. Hadir juga dalam pertemuan ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf yang juga tengah menunaikan ibadah haji.

Di kantor Rabithah, ketiga tokoh ini mendiskusikan upaya penguatan dialog antar umat beragama dalam mewujudkan perdamaian dunia. Didiskusikan juga upaya kerja sama para pihak dalam penyelenggaraan Religion 20 atau R20 yang rencananya digelar November 2022 di Bali, bersamaan dengan keberadaan Indonesia sebagai Presidensi G20.

Kepada Ahmad Al-Issa, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap bekerja sama dengan Rabithah Alam Islami dalam acara R20. Menurutnya, gagasan dialog antarumat beragama dalam R20 sangat penting.

“Kemenag siap kerja sama dengan Rabithah dalam menyukseskan Religion 20 atau R20,” ujar Menag di Makkah, Selasa (12/7/2022) malam.

“Keharmonisan, perdamaian antarumat beragama penting untuk dijaga dan ditingkatkan. Untuk itu saya menyambut baik kerja sama ini dan menyukseskan R20. Kerja sama Rabithah-Kementerian Agama- NU akan sangat berarti sekali untuk dunia Islam dan global,” sambungnya.

Kehadiran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf disambut oleh Syaikh Ahmad al-Issa. Selaku Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami, Ahmad Al-Issa mengaku senang dan bangga bisa menjalin hubungan lebih erat dengan Indonesia.

“Kehadiran Indonesia ini sangat penting, bukan hanya karena merupakan negara dengan mayoritas muslim yang besar, juga karena peradaban dan budaya masyarakatnya tetap memelihara harmoni di tengah perbedaan,” terang Syaikh Ahmad al-Issa.

Peradaban dan budaya Indonesia yang memperkuat harmoni itu, menurut Syaikh Ahmad Al-Issa, sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jalan keluar dari berbagai masalah berat yang dihadapi dunia Islam secara keseluruhan.

Usai pertemuan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengkonfirmasi kesediaan Rabithah Alam Islami untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan R20. Bentuk kesedaiaan itu antara lain ditandai dengan kesiapan Rabithah Alam Islami untuk terus membantu pengelolaan sekretariat permanen R20 di dalam Center for Shared Civilizational Values (CSCV). Sekjen Rabithah Alam Islami akan menunjuk perwakilan untuk melakukan diskusi lebih lanjut.

“Saya sebagai ketum PBNU berharap bahwa dalam waktu dekat ini bisa disepakati dan ditandatangani nota kesepahaman antara dua belah pihak, sehingga persiapan-persiapan menuju pelaksanaan R20 bisa dikonsolidasikan secepatnya,” ujar Gus Yahya, panggilan akrabnya.

Muktamar Internasional Fiqih Peradaban (Religion-20) akan digelar sebagai bagian dari Peringatan Satu Abad NU. Kick off peringatan Satu Abad NU ini diresmikan dalam rapat pleno pimpinan PBNU di Jakarta, 20 Juni 22. Gus Yahya menilai, kesediaan Rabithah Alam Islami dalam R-20 ini membawa angin segar bagi Indonesia.

“Peran Rabithah Alam Islami sangat penting sekali. Karena Liga Muslim Dunia (Rabithah Alam Islami) memiliki jaringan luas di dunia Islam khususnya di kalangan para ulama. Rabithah Alam Islami juga didukung dengan kuat oleh kerajaan Saudi Arabia. Dengan ikut sertanya Rabithah Alam Islami dalam agenda ini, maka akan ada akselerasi yang signifikan dalam dunia Islam,” tandas Gus Yahya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya