Connect with us

Pertamina Tambah Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Papua

Peresmian SPBU Kompak, BBM 1 Harga di di Kecamatan Suasapor, Kabupaten Tambrauw Papua Barat Jumat (24/11)Foto Istimewah PT Pertamina

Tambrauw, Papua Barat  – Sebagai bentuk dukungan penerapan BBM satu harga di seluruh pelosok nusantara, PT. Pertamina (Persero) terus menambah jumlah lembaga penyalur penyedia BBM satu harga. Kali ini, Pertamina kembali meresmikan SPBU Kompak di Kecamatan Suasapor, Kabupaten Tambrauw Papua Barat pada Jumat (24/11).

Dalam peresmian SPBU Kompak ini juga dihadiri oleh Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa, Direktur Pengawasan Hilir Migas, Harya Adityawarman, Wakil Bupati Tambrauw Mesak Matusalak Yekwam dan General Manager Marketing Operation Region VIII Maluku Papua Made Adi Putra.

SPBU Kompak merupakan bagian dari Program BBM Satu Harga. Saat ini secara nasional Pertamina sudah merealisasikan 29 titik lembaga penyalur BBM di wilayah 3T di seluruh Indonesia. Sedangkan di Papua dan Papua Barat sudah tersedia dua belas titik lembaga penyalur BBM satu harga.

“Sampai Akhir Nopember 2017, untuk wilayah Papua & Papua Barat, Pertamina sudah merealisasikan 12 dari target 16 lokasi BBM 1 harga  sampai tahun 2017 sebagaimana ditugaskan pemerintah dalam lampiran Permen ESDM  No 36 tahun 2016.” ujar Made.

SPBU Kompak di Tambrauw akan menjual produk Solar dengan harga Rp5.150/liter dan Premium Rp6.450/liter.

Dalam Program BBM satu harga ini, SPBU Kompak terletak di daerah yang sulit diakses. Untuk menyuplai SPBU tersebut, Pertamina mengirim BBM dari Terminal BBM Sorong dengan menempuh medan perjalanan yang sebagian masih berupa tanah membuat perjalanan sulit ditempuh oleh truk tangki ukuran sehingga menggunakan truk kapasitas kecil 2.5 KL dan dibutuhkan beberapa kali ritase.

“Untuk mendistribusikan BBM ke Tambrauw, distribusi dari TBBM Sorong tantangan operasional belum bisa menggunakan mobil tangki berukuran besar sehingga untuk memenuhi kebutuhan alokasi di SPBU tersebut dilakukan pengiriman melalui truck kecil dengan beberapa kali ritase,” jelas Made.

BBM satu harga dicanangkan Pemerintah untuk mengupayakan pemerataan biaya di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (InPres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM No.36 Tahun 2016, perihal percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.

Wakil Bupati Tambrauw Mesak Matusalak Yekwam melalui sambutannya pada acara peresmian menyatakan apresiasinya kepada Pertamina yang telah mewujudkan program BBM 1 Harga di Kecamatan Sausapor Kabupaten Tambrauw.

“Mewakili masyarakat Tambrauw saya mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah mewujudkan keadilan di bidang energi bagi masyarakat setempat. Sebelumnya harga bbm di Tambrauw mencapai Rp 20.000 per liter, kini masyarakat dapat menikmati BBM premium dengan harga Rp6.450/liter dan solar seharga Rp5.150/liter. Tentunya hal ini akan meringankan beban masyarakat,” ungkap Mesak.

Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menegaskan bahwa pembangunan SPBU di wilayah 3T ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat geografis dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu diperhatikan tepar sasaran peruntukannya.

“Perlu ada monitoring dari Pemerintah Daerah dan Aparat agar penyaluran BBM Satu Harga ini tepat sasaran,” pungkas Fanshurullah.

Nyong Syarief

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi IX Apresiasi Kesuksesan Tanjungpinang Turunkan Angka Stunting

Oleh

Fakta News
Komisi IX Apresiasi Kesuksesan Tanjungpinang Turunkan Angka Stunting
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat pertemuan dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya di Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi keberhasilan Kota Tanjungpinang dalam menekan angka stunting di tahun lalu. Ibukota provinsi Kepulauan Riau ini tahun 2023 tercatat angka stuntingnya susut menjadi 15%, dimana tahun sebelumnya masih di level 18%.

“Kota kecil tapi luar biasa kemajuannya. Kita apresiasi angka harapan hidup dan juga penurunan angka stuntingnya menjadi 15%. Dimana tahun 2024 nanti secara nasional target pemerintah angka stunting di 14 persen. Mudah-mudahan dapat mengarah ke angka tersebut,” ujar Kurniasih usai pertemuan dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya di Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024).

Selain itu, Komisi IX juga menyerap aspirasi pemerintah kota soal ketersediaan alat kesehatan. Harapan mereka, fasilitas layanan kesehatan di Tanjungpinang dilengkapi dengan alat kesehatan (alkes) yang mumpuni.

Kota pun ini diketahui mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Menurut Kurniasih, DAK ini bisa jadi solusi mengentaskan kebutuhan alkes dengan cara diperbesar untuk pemenuhan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan Indonesia.

“Semoga bisa menambah faskes di kota ini. Sebab kami ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di seluruh RS di kota-kota kecil. Apalagi di sini belum ada RS tipe A. Maka Kami dorong supaya kedepan punya RS tipe A,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Dari tuturan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam enanganan stunting pemerintah daerah ini telah mengkoordinasikan setiap puskesmas agar dapat segera merujuk pasien yang mengidap stunting ke Rumah Sakit sehingga mendapatkan penanganan khusus oleh Dokter Spesialis Anak. Selain itu, pencegahan stunting dapat dimulai dari memberikan pemahaman terkait asupan nutrisi dan gizi terhadap ibu hamil.

Baca Selengkapnya

BERITA

Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es

Oleh

Fakta News
Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyebut kasus perundungan yang baru-baru ini mencuat di sekolah swasta dengan melibatkan anak dari tokoh terkenal, bagai fenomena puncak gunung es dari masalah yang lebih besar.

“Kasus ini terungkap karena aduan masyarakat digital di media sosial. Yang menimbulkan pertanyaan, apakah korban bullying dan lingkungan yang peduli merasa bahwa mengadu ke pihak sekolah bukan lagi solusi yang efektif?,” tanya Ratih dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (28/2/2024).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut bahwa isu perundungan menjadi isu yang mengkhawatirkan sejak lama, khususnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia menilai, kasus-kasus perundungan yang terjadi di instansi pendidikan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Fenomena ini sering kali disebut sebagai dosa besar pendidikan yang terus berulang tanpa adanya pertobatan yang nyata. Kita, sebagai masyarakat, harus bersatu untuk menyatakan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat lagi ditoleransi,” ungkap Ratih.

Ia mengungkapkan bahwa seringkali kasus perundungan yang tidak terdengar di publik. Bahkan, tidak mendapatkan penanganan yang memadai. “Lebih buruk lagi ditutup-tutupi oleh berbagai pihak yang berkepentingan,” jelas Ratih.

Berkaca pada kenyataan tersebut, tambah Ratih, menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang kita dambakan masih jauh dari kenyataan. Sehingga, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

“Sekolah, yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi siswa-siswi, mestinya menjadi tempat yang aman dan mendukung, bukan tempat yang menimbulkan trauma akibat tindakan bullying yang dilakukan oknum tertentu,” tukas Ratih.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang adil dan beradab, dan pihak sekolah harus mendukung hal itu dengan memberikan perlindungan kepada setiap siswa-siswinya. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang, baik itu dilakukan oleh kalangan pesohor atau mereka yang berasal dari keluarga supermampu.

“Pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan aman, bebas dari segala bentuk bullying dan diskriminasi,” pungkas Ratih.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan Sudah Sesuai Undang-Undang

Oleh

Fakta News
Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan Sudah Sesuai Undang-Undang
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, menuMeutia menyebut tidak perlu ada perdebatan lagi soal pemberian Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo. Hal itu, karena, menurutnya, sudah sesuai dengan Undang-Undang.

“Sesuai konstitusi, Pasal 10 dan 15 UUD 1945, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI AD, AL, AU, Presiden berhak memberi gelar tanda jasa dan lain-lain kehormatan, serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Meutya dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

“Bukan kali ini saja penganugerahan Jenderal Kehormatan diberikan, sejumlah Tokoh TNI juga telah mendapatkan penganugerahan Jenderal Kehormatan, seperti Jenderal TNI (Purn) Hari Sabarno dan Jenderal TNI (Purn) Soesilo Soedarman, yang mendapatkan gelar karena dedikasinya,” pungkasnya.

Meutya menegaskan, Menhan bukanlah orang baru dalam bidang pertahanan Indonesia. “Menhan Prabowo Subianto bukanlah orang baru dalam pertahanan Indonesia, banyak prestasi yang ditorehkan saat menjadi Prajurit TNI hingga Menteri Pertahanan RI. Karena itu Pak Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo,” ujar Meutya

Meutya menyebut penganugerahan Jenderal Bintang 4 Kehormatan TNI untuk Menhan Prabowo sudah diwacanakan sejak 2019. “Penganugerahan Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo bukanlah ujug-ujug, tetapi sudah menjadi wacana sejak beliau diangkat menjadi Menhan di 2019, sehingga sudah melalui proses yang panjang,” papar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya lantas mengungkapkan keberhasilan Menhan di dunia militer. Di antaranya, modernisasi alutsista TNI seperti pengadaan Pesawat Tempur Rafale dan penyerahan pesawat Super Hercules C130J. Menhan juga telah memodernisasi SDM Pertahanan mulai dari Universitas Pertahanan dari sisi fasilitas dan keilmuan, perluasan Akademi Militer serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi.

“Masyarakat bisa melihat kok, Pak Prabowo merupakan tokoh di TNI dan banyak berkontribusi bagi pertahanan Indonesia. Semasa menjadi Prajurit TNI telah berhasil melakukan Operasi Mapenduma di Papua,” tutur Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 ini.

Baca Selengkapnya