Connect with us
DPR RI

Persoalan Ketenagakerjaan Harus Diawasi Secara Berkelanjutan

Persoalan Ketenagakerjaan Harus Diawasi Secara Berkelanjutan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat foto bersama usai pertemuan dengan Jajaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) serta Perwakilan Serikat Pekerja Indonesia, Palu, Jumat (30/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Persoalan Ketenagakerjaan merupakan persoalan mendasar bagi seluruh masyarakat karena menyangkut hak-hak dasar warga negara serta pemenuhan kesejahteraan dan hak untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu Komisi IX DPR RI memandang penting pengawasan secara serius dan mendalam serta berkelanjutan setiap kebijakan dan program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat terutama persoalan ketenagakerjaan.

“Termasuknya yang masuk dan bekerja di Indonesia di Kabupaten Morowali. Komisi IX DPR RI merasa perlu melihat sejauhmana pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta upaya Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menangani persoalan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat memberikan manfaat lebih untuk steakholder Morowali,” kata Emanuel Melkiades Laka Lena saat pertemuan dengan Jajaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) serta Perwakilan Serikat Pekerja Indonesia, Palu, Jumat (30/9/2022).

Melkiades menjelaskan, kebijakan penggunaan (TKA) sesungguhnya telah lama digulirkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja akan tetapi hal ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Alih-alih ingin memulihkan ekonomi dengan membuka lapangan kerja, ternyata memberikan karpet merah bagi TKA.

“Sisi lain masuknya TKA semakin tidak terbendung terlebih dengan keluarnya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan segala kemudahan yang diberikan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mensyaratkan masuknya investor asing, bersamaan dengan pekerja yang dikenal dalam sistem Turn Key Project, Investor asing yang ada, seharusnya dijadikan alternative bagi tenaga kerja local untuk bekerja, dan jika tidak, maka investasi itu tidak memiliki added value,” jelas Melki.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menambahkan, pemerintah diharapkan cermat menentukan kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara TKA dengan tenaga kerja lokal. Sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membatasi TKA namun pada tataran di lapangan, banyak isu pelanggaran dan penyimpangan terkait ketenagakerjaan dan keimigrasian. Seperti TKA ilegal yang bekerja dengan visa kunjungan, investor asing yang membawa pekerja tanpa memiliki kualifikasi dan tidak memiliki keahlian, sementara regulasi kita mewajibkan TKA harus memiliki keahlian.

“Sebagaimana amanat Perpres 118 Tahun 2020 bahwa pelaksanaan alih tehnologi harus berbanding dengan alih kompetensi bagi pekerja lokal. Maka, poin pelaksanaan pengalihan menjadi nilai strategis dalam mengukur bagaimana indikator dan kompetensi tersebut berjalan dengan baik. Harapan besar tersebut agar masyarakat kita dapat bersaing dikancah global,” tutup Melki.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya