Connect with us

Persiapkan PON 2020, Kemenpora Bakal Berkantor di Papua

Menpora Zainudin Amali

Ambon – Kementerian Pemuda dan Olahraga akan berkantor untuk mempersiapkan pelaksanaan Pesta Olahraga Nasional (PON) ke-20 di Papua. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali akan berangkat bersama kementerian dan lembaga terkait pekan depan.

“Bahkan khusus untuk Kemenpora, kami akan bikin kantor sementara di sana (Papua) untuk pendampingan kepada Panitia PON,” kata Zainudin di stadion Mandala, Karang Panjang Ambon, Rabu (5/2/2020).

Hal itu dilakukan untuk memudahkan persiapan penyelenggaraan PON. Zainudin ingin mempermudah komunikasi pemerintah kota dan kabupaten yang terlibat dalam penyelenggaraan PON Papua 2020. Ia pun akan menunjuk utusan untuk berkantor di sana.

“Nanti mereka yang akan melaporkan, ada yang perlu diputuskan, ada yang perlu keputusan cepat dari para menteri nah itu akan kita lakukan,” jelas politikus Golkar itu.

Zainudin menyebut Presiden Joko Widodo ingin penyelenggaraan PON ke-20 Papua sukses. Oleh karena itu koordinasi seluruh pihak terkait harus ditingkatkan.

“Karena arahan Pak Presiden kita harus sukses laksanakan PON di Papua dan kita harus memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Papua sama dengan provinsi-provinsi lain di NKRI,” jelas Zainudin.

Pembangunan fasilitas penunjang di Mimika telah selesai. Pembangunan fasilitas itu telah dilakukan sebelum Papua ditetapkan sebagai tuan rumah.

Meski begitu, masih ada beberapa fasilitas yang harus direnovasi. Menurutnya, pembangunan sejumlah fasilitas pendukung yang dibiayai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Papua, akan rampung pada Maret 2020.

Sedangkan fasilitas yang dibiayai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) rampung pada Juli 2020.

“Jadi memang ada waktu, kalau masih ada yang kurang-kurang masih bisa sempurnakan dan kita berkoordinasi terus,” jelas Zainudin.

Papua menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON ke-20. Perhelatan olahraga terbesar di Indonesia akan digelar pada 20 Oktober-2 November 2020.

 

Chrst

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menteri PANRB Keluarkan Surat Edaran Imbau ASN Tidak Mudik

Oleh

Fakta News
MenPANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 36 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Korona (Covid-19).

Melalui SE tersebut, Menteri PANRB mengharapkan seluruh ASN berpartisipasi membantu semaksimal mungkin agar penyebaran Covid-19 ini tidak semakin meluas dan bisa ditekan semaksimal mungkin.

Beberapa poin penting dalam SE yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2020 tersebut, menurut Sekretaris Menteri PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah meminta kepada ASN untuk tidak mudik di dalam Idulfitri pada tahun ini.

“Kedua, dalam rangka mendukung langkah pemerintah untuk social distancing, ASN diminta mengurangi dan menekan penyebaran seminimal mungkin,” ujar Sesmen PANRB melalui konferensi video, Senin (30/3).

Para ASN, menurut Sesmen PANRB, juga diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di lingkungannya agar juga tidak ikut mudik.

“Jadi saya kira rekan-rekan ASN di seluruh tanah air bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak ikut mudik. Saya kira ini sekali lagi untuk mendukung upaya pemerintah tidak semakin meluas adanya Covid-19,” ujar Sesmen PANRB.

Selain itu, Sesmen PANRB juga sampaikan bahwa ASN juga dapat mendukung pemerintah dengan memberikan edukasi, memberikan pemahaman masyarakat mengenai social distancing maupun mengani physical distancing.

Ketiga, ASN juga diminta untuk peduli terhadap masyarakat lain yang sebagaimana diketahui banyak yang terdampak sebagai akibat Covid-19 ini.

“Kepedulian ASN ini bisa diberikan kepada kiri-kanan, tetangga yang diketahui kurang beruntung, supaya ada kepedulian sosial kepada masyarakat di lingkungannya,” ujarnya.

Keempat, ASN diminta ikut memberikan pemahaman masyarakat mengenai gerakan hidup sehat, cuci tangan, social distancing, serta pola hidup bersih dan hidup sehat (PHBS).

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Serahkan 18 Rekomendasi Terkait Penanganan Covid-19, Komnas HAM Usul Pelanggar Imbauan Berkerumun Kena Sanksi

Oleh

Fakta News
Pelanggaran HAM Berat
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

Jakarta – Komnas HAM menyerahkan 18 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan virus corona atau Covid-19. Dalam rekomendasi tersebut, Komnas HAM salah satunya menyarankan Presiden Jokowi agar menindak tegas orang yang masih berkerumun di tengah penyebaran virus corona supaya wabahnya tidak semakin meluas.

“Kebijakan mobilisasi dan kerumunan yang ketat. Sanksi denda dan pidana dalam peristiwa khusus,” demikian bunyi poin keempat dalam rekomendasi tertulis, Senin (30/3).

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan 18 rekomendasi yang ia serahkan ke Jokowi diberikan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalamnya, disebut Komnas HAM berwenang memberikan rekomendasi kepada Presiden RI. Taufan menjelaskan, dalam rekomendasi tersebut Komnas HAM merujuk pada sejumlah prinsip HAM dalam menangani penyebaran Covid-19.

Beberapa di antaranya yakni, ditetapkan berdasarkan hukum, pernyataan pemberitahuan dan penghentian darurat, tidak membatasi non derogable rights, benar-benar dibutuhkan (necessary), pengaturan jelas, ketat dan tidak multitafsir, dan proporsionalitas.

“Dalam upaya mengotimalkan penanggulangan COVID-19 yang sudah dalam situasi darurat, instrumen HAM telah memberikan prinsip dan pedoman bagaimana melakukan pembatasan, penundaan, dan pengurangan penikmatan HAM,” ujar dia.

Berikut rincian 18 rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden Jokowi terkait penanganan Covid-19:

  1. Penguatan legalitas.
  2. Platform kebijakan terpusat.
  3. Kebijakan karantina wilayah dan proporsional.
  4. Kebijakan mobilisasi dan kerumunan yang ketat. Sanksi denda dan pidana dalam peristiwa khusus.
  1. Informasi pergerakan sebaran yang up-to-date dan transparan.
  2. Pengurangan jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan dan tahanan.
  3. Perapan sanksi tegas berupa denda dan pidana pada peristiwa khusus.
  4. Penggunaan teknologi secara maksimal.
  5. Bantuan hidup langsung.
  6. Model pendidikan rumah yang tdak menambah beban.
  7. Terus menambahkan tenaga medis dan alat-alat penunjang kesehatan serta menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga medis.
  8. Membangun mekanisme khusus bagi Penyandang Disabilitas.
  9. Memerangi stigma bagi korban, keluarga dan membuat perlindungan khusus bagi pekerja medis dan relawan.
  10. Distribusi tenaga medis, relawan, sarana dan prasarana penunjang secara proporsional.
  11. Membangun solidaritas masyarakat dan menjamin kelancaran penanggulangan COVID-19.
  12. Kebijakan WNI diluar negeri khususnya buruh migran yang berada di negara COVID-19.
  13. Perlindungan bagi buruh dan para pekerja.
  14. Layanan kesehatan maksimal bagi korban, keluarga, ODP, PDP, dan masyarakat.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ditunda Karena Pandemi Corona, Olimpiade Tokyo Bakal Digelar 23 Juli hingga 8 Agustus 2021

Oleh

Fakta News

Jakarta – Komite Olimpiade Internasional (IOC) bersama Panitia Penyelenggara Tokyo 2020 memutuskan bahwa penyelenggaraan Olimpiade Tokyo, yang sebelumnya harus ditunda bakal digelar pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2021.

Keputusan itu diambil Senin atau lebih cepat daripada yang direncanakan sebelumnya. Pada Kamis (26 Maret) lalu, IOC mengatakan bahwa kepastian tanggal penyelenggaraan Olimpiade baru akan membuahkan hasil setidaknya dalam empat pekan ke depan.

Namun, menurut laporan Kantor Berita Jepang, Kyodo dilansir dari Reuters, Senin, Ketua Penyelenggara Tokyo 2020 Toshiro Muto mengatakan bahwa pihaknya amat mempertimbangkan semua pihak termasuk para penonton yang telah membeli tiket untuk Olimpiade 2020.

Ia tak ingin mengecewakan semua orang yang telah membeli tiket namun ternyata penyelenggaraannya diundur satu tahun berselang akibat pandemi global virus corona.

“Kami ingin menghormati harapan semua orang yang telah membeli tiket di tengah permintaan yang tinggi untuk bisa menyaksikan Olimpiade,” ujar Muto dalam konferensi pers, Senin.

Namun ia masih enggan untuk mengatakan berapa taksiran biaya tambahan yang harus digelontorkan atas penundaan itu.

IOC dan Pemerintah Jepang sebelumnya harus menyerah pada tekanan kuat dari para atlet dan beberapa komite olahraga di dunia yang mendesak untuk menunda pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020 akibat kekhawatiran penyebaran virus corona yang tak kunjung mereda.

Akhirnya, pada Kamis (24 Maret), kedua pihak sepakat untuk menunda Olimpiade Tokyo ke tahun depan.

Keputusan IOC untuk menunda Olimpiade 2020 itu menandai, untuk pertama kalinya pesta olahraga empat tahunan tersebut ditunda sepanjang sejarah, sekalipun sebelumnya tiga Olimpiade pernah dibatalkan akibat dua perang dunia dan dua Olimpiade tercoreng oleh boikot politik.

Meski digelar tahun depan, IOC memastikan bahwa mereka akan tetap mempertahankan nama resmi Olimpiade 2020 Tokyo sebagai nama pesta olahraga empat tahunan tersebut.

 

(hels)

Baca Selengkapnya