Di Tengah Permulihan Ekonomi Global IMF Menilai Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sudah Tepat
Washington – Pemulihan ekonomi global masih terbatas di dalam negeri. Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi global terkerek. Maurice Obstfeld Kepala Ekonom IMF mengatakan, hal ini disebabkan tiga hal penting. Pertama, pemulihan tersebut masih terbatas di dalam negeri. Pasalnya, pertumbuhan upah riil masih tetap rendah.
Kelesuan upah terjadi beberapa tahun, dengan pertumbuhan pendapatan riil kelas menengah yang lebih lambat, bahkan stagnan. Penggerak ekonomi termasuk perkembangan teknologi dan perdagangan memiliki efek tidak merata.
“Penghasilan dan ketidaksertaan pendapatan semakin tinggi telah memicu kekecewaan dan skeptimisme ekonomi tentang keuntungan dari globalisasi, sehingga pemulihan berisiko,” kata Maurice dalam konferensi pers, Selasa (10/10/2017).
Kedua, terbatasnya pemulihan antarnegara. Meksipun hampir semua berbagi di perbaikan ekonomi kali ini, negara berkembang dan eksportir komoditas yang berpenghasilan rendah – terutama eksportir energi – terus menghadapi tantangan.
Hal tersebut serupa dengan beberapa negara yang mengalami kerusuhan dan gejolak politik di Timur Tengah, Afrika Utara, sub-Sahara, dan Amerika Latin. Banyak negara kecil telah berjuang.
Sekitar seperempat dari semua negara, mendapat pertumbuhan pendapatan per kapita yang negatif pada 2016. Kendati meningkat pada kemajuan hari ini, hampir seperlima dari mereka diproyeksikan masih tidak beranjak pada 2017.
Ketiga, di balik perkembangan yang positif kali ini, tren pertumbuhan pendapatan per kapita dalam jangka panjang di beberapa negara, akan lebih rendah dibandingkan dengan tren pertumbuhan di masa lalu. Setiap negara memiliki latar belakang masing-masing terkait tren ini.
Naik Tipis
Seperti diketahui, dalam rilis laporan World Economic Outlook (WEO) Oktober 2017, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini dan tahun depan masing-masing 3,6% dan 3,7%. Angka ini naik tipis dari estimasi sebelumnya pada April 2017 yakni 3,5% dan 3,6%.
Maurice Obstfeld, Kepala Ekonom IMF mengatakan gambaran perekonomian kali ini sangat berbeda dari tahun lalu, saat perekonomian dunia menghadapi goncangan pertumbuhan dan turbulensi pasar finansial.
IMF, sambung Maurice, melihat akselerasi perbaikan siklus kali ini didorong oleh Eropa, China, Jepang, Amerika Serikat dan negara berkembang di Asia. Apalagi, angka estimasi ini sudah jauh di atas realisasi pada tahun lalu sebesar 3,2%, terendah sejak krisis finansial global. “Untuk 2017, peningkatan outlook lebih banyak untuk ekonomi negara maju, sedangkan revisi positif pada 2018 lebih banyak peran dari emerging market dan developing economies,” ujarnya.
Terhadap proyeksi akselerasi ekonomi global saat ini, Maurice meminta agar para pemangku kebijakan dapat memanfaatkan momentum. “Pasalnya, momentum ini harus terus diperkuat dengan berbagai kebijakan yang ambisius dan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi di masa mendatang,” pungkasnya.
Perekonomian Indonesia
Seiring dengan estimasi berlanjutnya pemulihan global, tahun ini IMF menaikkan proyeksi ekonomi Indonesia. Dalam laporan World Economic Outlook bertajuk “Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, Long-Term Challenges” yang dirilis Selasa (10/10/2017), perekonomian Indonesia tahun ini diproyeksikan sebesar 5,2%, naik tipis dari estimasi pada April 2017 sebesar 5,1%.
Dengan demikian, proyeksi tersebut sama dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok dalam APBNP 2017. Estimasi ini menjadi sama dengan rata-rata proyeksi Asean-5 sebesar 5,2%, naik dari sebelumnya 5%.
“Secara gabungan ini dikarenakan lebih kuatnya demand dari China dan Eropa,” tulis IMF dalam laporan tersebut.
Di antara negara Asean-5, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berada di posisi ketiga tertinggi setelah Filipina sebesar 6,6% dan Vietnam 6,3%. Sisanya, yakni Malaysia dan Thailand masing-masing sebesar 5,4% dan 3,7%.
Kendati merevisi ke atas proyeksi laju produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun ini, IMF tidak mengubah outlook tahun depan. IMF masih mempertahankan estimasi perekonomian Indonesia tumbuh 5,3% pada 2018.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
