Permintaan Domestik yang Solid dan Geliat Sektor Riil Jadi Penopang Berlanjutnya Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional
Jakarta – Aktivitas ekonomi domestik terus menunjukkan tren pemulihan yang terakselerasi. Kondisi ini tercermin dari aktivitas sektor riil yang semakin bergeliat dimana Angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2022 kembali berada di level ekspansif yakni pada posisi 51,3. Posisi PMI Juli 2022 juga lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya (Juni 2022) yang sebesar 50,2.
Level ekspansif PMI Indonesia telah tercatat sejak September 2021 atau selama sebelas bulan beruntun. Bahkan, level ekspansi Indonesia masih di atas beberapa negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (51,2), Filipina (50,8), Malaysia (50,6), dan Myanmar yang masih mengalami kontraksi sebesar 46,5.
“Tentu pencapaian ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam proses percepatan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19, khususnya dalam mendorong peningkatan permintaan domestik dan mendukung kegiatan dunia usaha,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (1/08/2022).
Kinerja impresif pada aktivitas sektor riil tersebut menjadi bukti ketahanan ekonomi domestik di tengah berbagai tantangan global yang terus berlangsung. Bahkan kinerja ini berhasil dicapai di tengah adanya potensi perlambatan pemulihan global. Sebagaimana laporan IMF terbaru periode Juli 2022 yang kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan global tahun 2022 menjadi hanya sebesar 3,2% (yoy), atau mengalami penurunan sebesar 0,4% dibandingkan laporan bulan April 2022. Kondisi ini berimplikasi pada potensi permintaan luar negeri yang diperkirakan akan melemah.
Berdasarkan hasil survei, level ekspansi PMI manufaktur Indonesia ini mengalami laju peningkatan tertinggi sejak April 2022. Umumnya karena ditopang permintaan domestik yang semakin solid. Peningkatan permintaan domestik menjadi insentif bagi dunia usaha untuk terus meningkatkan produksi. Hasilnya, lapangan pekerjaan baru juga terbuka luas yang berdampak positif secara lebih inklusif.
Aktivitas sektor riil yang semakin bergeliat juga dikonfirmasi oleh Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada Triwulan II 2022. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,13%, lebih tinggi dari SBT Triwulan I 2022 sebesar 8,71%. Peningkatan kinerja usaha sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai daerah, kemudian perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang mendorong permintaan, serta ketersediaan sarana produksi.
Selain itu, menguatnya kapasitas output di berbagai sektor turut mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari-Juni 2022 bahkan telah mencapai US$141,07 miliar atau tumbuh sebesar 37,11% (ctc). Pencapaian di sisi ekspor ini menjadi penopang neraca perdagangan Indonesia yang secara konsisten telah mengalami surplus selama 26 bulan beruntun.
“Pemerintah akan terus mendorong bangkitnya aktivitas produksi, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda yang besar. Selain itu, penyederhanaan berbagai regulasi juga terus diupayakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Berbagai indikator makroekonomi yang semakin membaik menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi berbagai negara. Hingga Triwulan II 2022, realisasi investasi telah mencapai Rp302,2 triliun atau meningkat 35,5% (yoy), dan menciptakan lapangan kerja untuk sebanyak 320.534 Tenaga Kerja Indonesia. Capaian investasi ini, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp163,2 triliun atau tumbuh 39,7% (yoy) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp138 triliun dengan pertumbuhan sebesar 30,8% (yoy).
Tantangan muncul dari kenaikan harga bahan baku internasional, sebagai dampak inflasi global. Namun demikian, inflasi Indonesia masih relatif terjaga di tengah peningkatan inflasi signifikan di berbagai negara. Pada Juli 2022, inflasi tercatat sebesar 0,64% (mtm), 3,85% (ytd) dan 4,94% (yoy). Inflasi Juli terutama disumbang oleh kenaikan harga cabai merah, tarif angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit.
Selain itu, inflasi inti juga tercatat naik menjadi 2,86% (yoy), lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 2,63% (yoy), dan ini menggambarkan bahwa fundamental ekonomi masih stabil. Inflasi akibat krisis energi global dapat diredam dampaknya melalui kebijakan subsidi Pemerintah, sementara inflasi pangan lebih disebabkan oleh gangguan suplai domestik pada komoditas volatile food akibat kondisi cuaca.
Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah telah menyusun pedoman langkah-langkah responsif antara lain yaitu (i) Menjaga keterjangkauan harga pangan melalui kegiatan operasi pasar, (ii) Meningkatkan pasokan komoditas pangan, melalui peningkatan produktivitas, (iii) Perampingan distribusi pasokan komoditas pangan, (iv) Melakukan komunikasi efektif untuk membentuk ekspektasi masyarakat atas harga, (v) Melaksanakan kerja sama daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, serta (vi) Mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan sisi pasokan dan permintaan.
Terakhir, fundamental ekonomi yang tangguh terus didukung dengan reformasi regulasi yang afirmatif guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai langkah strategi dan kebijakan yang tengah dioptimalkan Pemerintah di antaranya peningkatan realisasi investasi dengan mengoptimalkan peran lembaga alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi melalui Indonesia Investment Authority (INA), percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas unggulan, seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
