Connect with us

Permintaan Domestik yang Solid dan Geliat Sektor Riil Jadi Penopang Berlanjutnya Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta – Aktivitas ekonomi domestik terus menunjukkan tren pemulihan yang terakselerasi. Kondisi ini tercermin dari aktivitas sektor riil yang semakin bergeliat dimana Angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2022 kembali berada di level ekspansif yakni pada posisi 51,3. Posisi PMI Juli 2022 juga lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya (Juni 2022) yang sebesar 50,2.

Level ekspansif PMI Indonesia telah tercatat sejak September 2021 atau selama sebelas bulan beruntun. Bahkan, level ekspansi Indonesia masih di atas beberapa negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (51,2), Filipina (50,8), Malaysia (50,6), dan Myanmar yang masih mengalami kontraksi sebesar 46,5.

“Tentu pencapaian ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam proses percepatan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19, khususnya dalam mendorong peningkatan permintaan domestik dan mendukung kegiatan dunia usaha,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (1/08/2022).

Kinerja impresif pada aktivitas sektor riil tersebut menjadi bukti ketahanan ekonomi domestik di tengah berbagai tantangan global yang terus berlangsung. Bahkan kinerja ini berhasil dicapai di tengah adanya potensi perlambatan pemulihan global. Sebagaimana laporan IMF terbaru periode Juli 2022 yang kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan global tahun 2022 menjadi hanya sebesar 3,2% (yoy), atau mengalami penurunan sebesar 0,4% dibandingkan laporan bulan April 2022. Kondisi ini berimplikasi pada potensi permintaan luar negeri yang diperkirakan akan melemah.

Berdasarkan hasil survei, level ekspansi PMI manufaktur Indonesia ini mengalami laju peningkatan tertinggi sejak April 2022. Umumnya karena ditopang permintaan domestik yang semakin solid. Peningkatan permintaan domestik menjadi insentif bagi dunia usaha untuk terus meningkatkan produksi. Hasilnya, lapangan pekerjaan baru juga terbuka luas yang berdampak positif secara lebih inklusif.

Aktivitas sektor riil yang semakin bergeliat juga dikonfirmasi oleh Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada Triwulan II 2022. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,13%, lebih tinggi dari SBT Triwulan I 2022 sebesar 8,71%. Peningkatan kinerja usaha sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai daerah, kemudian perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang mendorong permintaan, serta ketersediaan sarana produksi.

Selain itu, menguatnya kapasitas output di berbagai sektor turut mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari-Juni 2022 bahkan telah mencapai US$141,07 miliar atau tumbuh sebesar 37,11% (ctc). Pencapaian di sisi ekspor ini menjadi penopang neraca perdagangan Indonesia yang secara konsisten telah mengalami surplus selama 26 bulan beruntun.

“Pemerintah akan terus mendorong bangkitnya aktivitas produksi, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda yang besar. Selain itu, penyederhanaan berbagai regulasi juga terus diupayakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia,” kata Menko Airlangga.

Berbagai indikator makroekonomi yang semakin membaik menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi berbagai negara. Hingga Triwulan II 2022, realisasi investasi telah mencapai Rp302,2 triliun atau meningkat 35,5% (yoy), dan menciptakan lapangan kerja untuk sebanyak 320.534 Tenaga Kerja Indonesia. Capaian investasi ini, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp163,2 triliun atau tumbuh 39,7% (yoy) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp138 triliun dengan pertumbuhan sebesar 30,8% (yoy).

Tantangan muncul dari kenaikan harga bahan baku internasional, sebagai dampak inflasi global. Namun demikian, inflasi Indonesia masih relatif terjaga di tengah peningkatan inflasi signifikan di berbagai negara. Pada Juli 2022, inflasi tercatat sebesar 0,64% (mtm), 3,85% (ytd) dan 4,94% (yoy). Inflasi Juli terutama disumbang oleh kenaikan harga cabai merah, tarif angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit.

Selain itu, inflasi inti juga tercatat naik menjadi 2,86% (yoy), lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 2,63% (yoy), dan ini menggambarkan bahwa fundamental ekonomi masih stabil. Inflasi akibat krisis energi global dapat diredam dampaknya melalui kebijakan subsidi Pemerintah, sementara inflasi pangan lebih disebabkan oleh gangguan suplai domestik pada komoditas volatile food akibat kondisi cuaca.

Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah telah menyusun pedoman langkah-langkah responsif antara lain yaitu (i) Menjaga keterjangkauan harga pangan melalui kegiatan operasi pasar, (ii) Meningkatkan pasokan komoditas pangan, melalui peningkatan produktivitas, (iii) Perampingan distribusi pasokan komoditas pangan, (iv) Melakukan komunikasi efektif untuk membentuk ekspektasi masyarakat atas harga, (v) Melaksanakan kerja sama daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, serta (vi) Mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan sisi pasokan dan permintaan.

Terakhir, fundamental ekonomi yang tangguh terus didukung dengan reformasi regulasi yang afirmatif guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai langkah strategi dan kebijakan yang tengah dioptimalkan Pemerintah di antaranya peningkatan realisasi investasi dengan mengoptimalkan peran lembaga alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi melalui Indonesia Investment Authority (INA), percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas unggulan, seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

HUT Ke-77 RI, Naskah Asli Teks Proklamasi Kembali Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka

Oleh

Fakta News
Kepala BIro Administrasi, Setpres, Sony Kartiko meletakkan Naskah Asli Teks Proklamasi di ruang penyimpanan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/08/2022). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Jakarta – Naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno akan kembali hadir dan disandingkan dengan bendera pusaka dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2022 esok.

“Ini adalah tahun ketiga Setpres (Sekretariat Presiden) bekerja sama dengan ANRI dengan tujuan untuk menghadirkan dan menyandingkan naskah proklamasi tersebut dengan bendera pusaka di Istana Merdeka pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Tahun 2022,” ujar Kepala Biro Administrasi, Setpres, Sony Kartiko usai melakukan serah terima naskah asli teks proklamasi, Selasa (16/08/2022), di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Sony menjelaskan bahwa tim dari ANRI telah melakukan penilaian terhadap kondisi ruang penyimpanan naskah di Istana Merdeka, mulai dari suhu ruangan hingga tingkat kelembapan. Hal itu penting dilakukan mengingat naskah asli teks proklamasi tersebut merupakan bukti sejarah perjuangan bangsa yang memiliki nilai yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

“Alhamdulillah ruangan di Istana Merdeka telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara naskah proklamasi tersebut,” ucap Sony.

Selain itu, Setpres juga telah mengikuti proses penilaian risiko yang dilakukan oleh ANRI secara berkala setiap tahunnya sebagai upaya dari ANRI untuk menjaga memori kolektif bangsa. Sony pun yakin dokumen negara berupa naskah asli teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang diserahterimakan pada hari ini dalam kondisi terawat dengan baik.

Untuk itu, Sony menyampaikan apresiasi kepada ANRI yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan sehingga acara serah terima naskah asli teks proklamasi dapat berjalan dengan baik. Sony mengatakan bahwa Setpres akan segera mengembalikan naskah asli teks proklamasi kepada ANRI pada tanggal 18 Agustus 2022 mendatang.

“Kami mewakili pimpinan Setpres mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kerja sama dari ANRI atas terselenggaranya kegiatan ini,” tutur Sony.

Senada, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam acara serah terima naskah asli teks proklamasi selama tiga tahun terakhir untuk ikut serta dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Pagi ini tanggal 16 Agustus 2022, seperti kita telah lakukan di tahun-tahun sebelumnya ANRI dan Setpres, Sekretariat Negara, bersama-sama menyiapkan upacara penghantaran pusaka bangsa naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno asli ikut dalam prosesi suci Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ucap Imam.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Proyeksikan Penerimaan Negara Tahun 2023 Rp2.443,6 Triliun

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/2022). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara tahun 2023 sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

“Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/ 2022).

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan meneruskan reformasi perpajakan untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan.

“Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan PNBP, pemerintah akan melakukan reformasi mulai dari perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp598,2 triliun. Menurut Presiden, defisit anggaran tahun 2023 tersebut merupakan tahun pertama Indonesia kembali kepada defisit maksimal 3 persen terhadap PDB.

“Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Di samping itu, Kepala Negara juga mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro,” ujarnya.

Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, pemerintah mengharapkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen. Selain itu, indikator lain juga diharapkan sesuai dalam rentang angka yang diharapkan pemerintah.

“Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108,” pungkas Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Sampaikan Rincian RAPBN 2023

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani tiba di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/2022). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa anggaran belanja negara dalam Rencana Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp3.041,7 triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2022) siang.

“Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun serta transfer ke daerah Rp811,7 triliun,” ujar Presiden.

Presiden merinci, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kemudian, pemerintah mengalokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

“Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun.

“Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ujar Presiden.

Kepala Negara pun menekankan lima hal terkait upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia.  Pertama, peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Ketiga, penguatan link and match dengan pasar kerja. Keempat, pemerataan kualitas pendidikan. Serta kelima, penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” ujarnya.

Kemudian untuk pembangunan infrastruktur pemerintah menganggarkan sebesar Rp392 triliun. Anggaran ini diperuntukkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar dan mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Selain itu, juga untuk penyediaan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan,” ujarnya.

Terkait anggaran transfer ke daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp811,7 triliun.

“Kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) memperkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas; (4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat; serta (5) mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya