Connect with us

Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Presiden Jokowi: Pemerintah Tuntaskan Pembangunan 17 Bendungan di Tahun 2021

Presiden Joko Widodo

Wajo – Pemerintah tengah giat membangun infrastruktur bendungan di berbagai daerah di tanah air untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pada tahun 2021 ini pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan 17 bendungan. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian Bendungan Paselloreng dan Bendung Gilireng, di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kamis (09/09/2021) siang.

“Tahun ini akan dan sudah diselesaikan sampai Desember nanti 17 bendungan. Kita harapkan dengan bendungan, bendungan, bendungan yang ada ini, sekali lagi, ketahanan pangan kita akan bisa kita perkuat dan kita tingkatkan,” ujarnya.

Bendungan Paselloreng ini merupakan bendungan ke-8 yang telah diselesaikan pemerintah dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2021. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar, yaitu 138 juta meter kubik dan mampu mengairi sawah seluas 8.500 hektare.

Sebelumnya, pada 14 Februari Kepala Negara meresmikan Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim). Infrastruktur bendungan pertama yang diresmikan oleh Presiden di tahun 2021 ini memiliki kapasitas mencapai 8,68 juta meter kubik dan dapat mengairi irigasi lahan pertanian seluas 600 hektare.

Selanjutnya, selang beberapa hari, pada 18 Februari 2021, Presiden meresmikan Bendungan Tapin yang terletak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Infrastruktur ini memiliki kapasitas 56,77 juta meter kubik serta mampu menyediakan irigasi untuk 5.472 hektare lahan.

Masih di bulan yang sama, tepatnya 23 Februari 2021, Kepala Negara meresmikan Bendungan Napun Gete, di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan yang terletak di Kabupaten Sikka ini mempunyai kapasitas tampung 11,22 juta meter kubik dan mampu menyuplai irigasi untuk 300 hektare sawah di sekitar.

Kemudian pada bulan Maret 2021, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Sindangheula yang berlokasi di Kabupaten Serang, Banten. Bendungan yang diresmikan pada tanggal 4 Maret tersebut memiliki kapasitas mencapai 9,30 juta meter kubik dan ditargetkan dapat memberikan manfaat irigasi terhadap 1.289 hektare sawah yang ada di Banten.

Selanjutnya, di penghujung bulan kemerdekaan RI, tepatnya tanggal 31 Agustus, Kepala Negara meresmikan Bendungan Kuningan yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Jabar). Bendungan yang memiliki kapasitas tampung sebesar 25,90 juta meter kubik ini akan menyuplai air irigasi secara kontinu bagi 3.000 hektare areal sawah masyarakat yang berada di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon di Jabar hingga Kabupaten Brebes di Jawa Tengah (Jateng).

Infrastruktur ke-6 adalah Bendungan Way Sekampung, yang berlokasi di salah satu provinsi lumbung pangan nasional, tepatnya di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Bendungan yang diresmikan pada tanggal 2 September ini memiliki kapasitas tampung sebesar 68 juta meter kubik dan dapat mengairi 55 ribu hektare daerah irigasi yang ada saat ini ditambah dengan 17.500 hektare areal pertanian baru.

Selanjutnya, bendungan ke-7 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun ini adalah Bendungan Bendo yang berlokasi di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jatim. Infrastruktur yang diresmikan pada 7 September 2021 ini memiliki kapasitas sebesar 43 juta meter kubik dan akan menyuplai air irigasi untuk 7.800 hektare areal pertanian.

Ditambah dengan Bendungan Paselloreng yang diresmikan pada hari ini, maka total terdapat delapan infrastruktur bendungan yang telah diresmikan oleh Presiden, menyisakan sembilan bendungan lainnya. Adapun sembilan bendungan yang akan diresmikan tersebut, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), adalah Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Sulsel; Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat; serta Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yang direncanakan akan diresmikan pada bulan Oktober.

Selanjutnya Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, di Kabupaten Bogor, Jabar serta Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Jatim yang akan diresmikan pada November 2021. Kemudian Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, Jatim; Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jateng; dan Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang ditargetkan akan diresmikan pada penghujung tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya