Peringati Tahun Baru Hijriah, Puan Ajak Umat Islam Pupuk Kepedulian Bagi Bangsa dan Sesama
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak Umat Islam di Indonesia untuk menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang jatuh pada 19 Juli 2023 ini sebagai momentum untuk menjaga kebersamaan. Ia juga berharap perayaan 1 Muharram bisa menjadi ajang refleksi spiritual Umat Islam dalam semangat memperkuat persatuan dan kebangsaan.
“Tahun Baru Hijriah menjadi momentum bagi Umat Islam untuk merefleksikan diri dalam iman dan takwa agar bisa semakin lebih baik lagi dalam mengamalkan ibadah dan berbuat kebajikan,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Puan meminta Umat Islam tidak hanya sekadar menjadikan Tahun Baru Islam sebagai pergantian tahun. Ia mengajak seluruh Umat Islam untuk mengingat kembali peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah dan mengambil pesan yang terkandung kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Perayaan Tahun Baru Islam harus bisa membawa Umat Islam terpacu untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Di momen pergantian Tahun Baru Islam, hendaknya Umat Islam dapat berhijrah dengan meninggalkan hal-hal buruk dan sikap tercela menuju perilaku yang lebih terpuji,” papar Mantan Menko PMK ini.
“Bagaimana umat muslim dapat berhijrah dari sifat-sifat yang memicu konflik, menjadi pribadi yang mengedepankan rasa perdamaian, kerukunan, dan toleransi sekaligus semakin memupukkan rasa kepedulian terhadap sesama,” lanjutnya.
Puan juga mengajak umat muslim untuk memaknai pergantian Tahun Islam sebagai waktu yang tepat dalam merefleksikan nilai-nilai kebangsaan. Umat Islam juga diingatkan agar tak hanya memupuk kepedulian dalam lingkungan bermasyarakat, tapi juga meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan bernegara.
“Umat Islam juga dapat merefleksikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat menjaga kebersamaan, membangun persatuan, serta memupuk nasionalisme dan rasa bangga terhadap identitas Indonesia sebagai negara yang penuh dengan keberagaman,” ucap Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun berharap semangat berhijrah di Tahun Baru Islam dapat memperkokoh kesatuan bangsa. Sebab, menurut Puan, Allah SWT telah memberikan berkah bagi Bangsa Indonesia atas keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang menjadikan negara ini semakin kuat. “Namun di balik kemegahan keberagaman ini terdapat suatu tanggung jawab besar yang harus dipelihara oleh seluruh umat di Indonesia dengan teguh, yaitu persatuan dan kesatuan,” tuturnya.
Untuk itu, Puan mengajak Umat Islam agar memandang keberagaman di Indonesia sebagai harta karun nusantara. Menurutnya semboyan Bangsa Indonesia, Bineka Tunggal Ika harus diamalkan dalam setiap lingkungan kehidupan bermasyarakat.
“Jadikanlah perbedaan dari keragaman di Indonesia sebagai sumber kekuatan dan inspirasi untuk maju bersama. Semoga Tahun Baru Islam semakin mengokohkan semangat kebersamaan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia,” sebut Puan.
Cucu Bung Karno ini pun mengapresiasi umat Islam Indonesia yang menyambut Tahun Baru Islam lewat berbagai kegiatan budaya. Seperti, kata Puan, dengan pawai obor, kirab 1 suro, dan tradisi lainnya. “Bangsa kita kental akan budaya, yang semakin memperindah harmoni dalam keberagaman di Indonesia. Melestarikan budaya-budaya nusantara menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa,” terangnya.
Puan menambahkan, hanya dengan memelihara persatuan dan kesatuan, Indonesia akan terus tegak berdiri sebagai negara yang bermartabat, adil, dan sejahtera. Ia berharap Tahun Baru Hijriah dapat menjadi sumber inspirasi bagi umat muslim dalam menjaga keutuhan bangsa demi membangun Indonesia yang semakin maju.
“Tentunya atas rida Allah SWT, negeri ini akan terus tumbuh dan berjaya, dengan para pemimpin yang mampu menghadirkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan.
“Selamat merayakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah untuk seluruh umat Islam. Mari memasuki 1 Muharram dengan kebahagiaan sambil berbagi berkah kepada sesama demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan di Tanah Air,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
