Peringati ‘May Day’, Ketua DPR Dorong Lingkungan Kerja Aman dan Sehat bagi Buruh Indonesia
Jakarta – Hari Buruh Internasional (May Day) yang kerap diperingati pada tanggal 1 Mei, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan aspirasi buruh di Indonesia. Melalui fungsi-fungsi yang melekat, DPR selalu berupaya memperjuangkan profesi tanpa membedakan golongan agar para buruh memperoleh perlindungan sesuai hak-haknya.
“DPR RI berkomitmen untuk terus berupaya memperjuangkan aspirasi buruh. Setiap masukan dan koreksi akan memberikan energi kepada DPR agar selalu bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh,” ungkap Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melalui rilis yang diterima Parlementaria pada Senin (1/5/2023).
Dirinya berharap, melalui kerja DPR, para buruh di Indonesia memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. “Melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dilakukan DPR, saya berharap teman-teman buruh makin sejahtera,” tuturnya.
Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu optimistis mengenai nasib perekonomian Indonesia yang mulai membaik. Di mana, kondisi ini, menurutnya akan berdampak positif terhadap kelompok buruh.
“Di tahun 2023 ini, kita yakini bersama perekonomian Indonesia mulai bangkit kembali. Ini akan menjadi momentum untuk memperbaiki kesejahteraan buruh dan buruh pun bisa ikut berperan dalam pemulihan perekonomian negara,” jelas Puan.
Pada peringatan Hari Buruh 2023 yang mengusung tema ‘Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat’, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berharap semua stakeholder bisa saling berdialog serta mencari jalan terbaik guna mewujudkan aspirasi yang diperjuangkan para buruh Indonesia.
Oleh karena itu, baik pekerja, pengusaha, pemerintah dengan bersama DPR bisa mengharmoniskan visi dan misi demi menuju hubungan industrial yang harmonis, serta berkeadilan. “Dengan lingkungan kerja yang baik, saya yakin para buruh akan memberikan hasil karya terbaiknya,” imbuhnya.
Secara khusus, ia ingin momentum ini juga menjadi pengingat kepada semua pihak bahwa betapa pentingnya memperhatikan kebutuhan para buruh, khususnya para buruh perempuan. Salah satunya, sebutnya, dengan memberikan cuti melahirkan yang layak dan fasilitas bagi ibu hamil/menyusui di tempat kerja.
“Hal ini yang sedang diperjuangan DPR lewat Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Kita ingin semua pekerja perempuan mendapatkan hak-hak sesuai kodratnya, tapi sekaligus juga memiliki kesempatan karir yang sama dengan laki-laki,” ucap cucu Bung Karno itu.
Di sisi lain, Puan mengingatkan para buruh yang akan turun memperingati Hari Buruh pada hari ini agar menyampaikan aspirasinya dengan tertib. “Jika ingin menyampaikan aspirasi, saya harap teman-teman menjaga ketertiban bersama agar peringatan May Day berlangsung damai. Pastikan aksi damai juga mengikuti anjuran protokol kesehatan,” imbau Mantan Menko PMK ini.
Ia pun meminta agar para aparat kepolisian mengawal proses penyampaian aspirasi para buruh dengan mengedepankan sisi humanis. Hal ini menjadi perhatiannya supaya tidak menimbulkan kekacauan yang melahirkan tindakan kekerasan selama aksi penyampaian aspirasi para buruh.
“Untuk aparat kepolisian yang mengawal proses penyampaian pendapat dari para buruh, utamakan selalu tindakan humanis. Beri perlindungan untuk teman-teman buruh yang tengah memperjuangkan hak-hak mereka. Kedepankan cara-cara persuasif,” tegasnya.
Terakhir, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk menghargai kerja-kerja para buruh karena buruh menjadi salah satu penopang perekonomian dunia.
“Selamat memperingati Hari Buruh untuk seluruh buruh Indonesia. Bekerjalah dengan hati dan motivasi untuk jejak karya terbaik demi kesejahteraan bersama. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan berkembang dan menjadi tolak ukur di mata dunia,” tutup Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
