Peringati Harkitnas, Puan Ajak Ibu-ibu dan Perempuan di Sukabumi Perangi Bahaya Stunting Pada Anak
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Di peringatan Harkitnas 2023, Puan mengajak ibu-ibu untuk memerangi stunting pada anak yang masih menjadi permasalahan di Indonesia.
Dalam kunjungan kerjanya ke Sukabumi, Puan menghadiri kegiatan sosialisasi bahaya stunting bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo di Gedung Harsa, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (20/5/2023). Acara tersebut bertajuk ‘Sukabumi Melawan Stunting’.
Tiba di lokasi, Puan disambut antusias peserta acara yang mayoritas adalah perempuan. Termasuk kelompok ibu-ibu, peserta acara yang datang merupakan anggota 50 komunitas dari berbagai macam profesi.
“Di Hari Kebangkitan Nasional ini, saya mengajak Ibu-ibu semua di sini dan seluruh perempuan di Indonesia agar turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia. Turut singsingkan lengan baju untuk membuat Indonesia jaya, sehingga Indonesia bisa masuk masa kejayaan era ke-emasan Indonesia,” kata Puan.
Di awal kedatangannya, Puan menyempatkan meninjau sejumlah kegiatan yang diselenggarakan pada acara tersebut. Mulai dari pengobatan gratis hingga pemeriksaan bagi calon pengantin. Puan juga mendatangi sejumlah stan yang ada di lokasi, di antaranya stan makanan sehat anti-stunting.
Bahkan di stan Genre Zone, Puan bermain ular tangga bersama para pengunjung. Stan yang dibuka oleh BKKBN ini bertujuan untuk melatih generasi muda berpikir kritis sekaligus sebagai sarana sosialisasi tentang kesehatan reproduksi.
Saat mengunjungi stan-stan itu, Puan berbincang hangat dengan sejumlah ibu dan perempuan muda yang hadir. Seperti saat ia mengunjungi stan alur pendampingan pasca persalinan yang didirikan untuk memberikan penjelasan kesehatan ibu dan anak sejak dini, khususnya mengenai bahaya stunting.
Puan pun sempat dikagetkan dengan sambutan flash mob dari berbagai komunitas perempuan dan ibu-ibu di Sukabumi. “Terima kasih atas sambutan meriahnya,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Saat menyampaikan sambutan, Puan kembali berbicara mengenai bahaya stunting bagi anak. Ia mengatakan, perempuan-perempuan sebagai calon ibu wajib mengetahui tentang bahaya stunting pada anak.
Menurut Puan, stunting berkontribusi pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Sebab anak-anak yang menderita stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterbatasan pendidikan, kesempatan kerja yang terbatas, dan kemiskinan di masa dewasa.
“Karena itu perempuan harus benar-benar tahu dan paham tentang bahaya stunting, bagaimana agar anak-anak kita tidak terkena stunting, bagaimana agar anak-anak kita bisa lahir dan tumbuh besar dengan sehat. Sehingga mereka bisa menjadi kebanggaan orang tua, keluarga dan bangsa,” ujar Puan.
Mantan Menko PMK ini menjelaskan, stunting dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu saat masa kehamilan ibu sampai anak berusia dua tahun. Puan mengingatkan, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting.
“Seperti cukupi konsumsi protein hewani, lalu Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali dan jangan lupa ASI ya Ibu-Ibu,” imbaunya.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.