Peringati Hari Laut Sedunia, Menteri Trenggono Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kesehatan Laut
Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Menghilangkan kebiasaan buruk buang sampah sembarangan hingga gerakan restorasi karang dan mangrove digaungkannya sebagai langkah bersama dalam menghadirkan laut yang sehat dan berkelanjutan ekonomi.
Imbauan itu disampaikannya dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia pada 8 Juni dan Hari Segitiga Terumbu Karang (World Coral Triangle Day).
“Perayaan yang berdekatan ini menjadi simbol, bahwa laut dan terumbu karang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, serta perlu untuk terus dijaga dan dilestarikan,” ujar Menteri Trenggono di Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Kerusakan ekosistem laut sebagian besar ditengarai ulah manusia. Berdasarkan data ada jutaan ton sampah rumah tangga yang mencemari laut setiap tahunnya, utamanya plastik. Keberadaan sampah-sampah tersebut pada akhirnya mengganggu kelangsungan hidup biota laut di dalamnya.
Selain sampah, kerusakan terumbu karang dan mangrove juga menjadi persoalan tersendiri bagi kesehatan laut Indonesia. Sebagai upaya perbaikan, pemerintah melalui kementerian/lembaga dan instansi pemerintah lainnya menggalakkan sejumah program restorasi.
Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) misalnya, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun lalu berhasil merestorasi sekitar 74,3 hektare atau setara 93.685 berbagai jenis struktur terumbu karang yang ditempatkan di beberapa kawasan pesisir Pulau Dewata (Nusa Dua, Pandawa, Sanur, Serangan dan Buleleng).
Sedangkan untuk mangrove, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) sepanjang tahun lalu saja telah melakukan penanaman 2.975.129 batang mangrove dengan luas area mencapai 448,18 hektare. Luasan ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 200 hektare.
“Kami memiliki komitmen juga terhadap kesehatan laut, untuk melakukan restorasi terhadap wilayah pesisir yang kritis terhadap kerusakan tanaman mangrove. Dan ini sudah kami lakukan, total mangrove di Indonesia luasnya 3,3 juta hektare yang kritis 647 ribu hektare. Kami sudah melakukan restorasi kurang lebih sekitar 3.000 hektare,” tegasnya.
Sementara di tingkat internasional, Pemerintah Indonesia aktif mengikuti forum maupun dialog yang berkaitan dengan kesehatan laut. Misalnya pada 2009, Indonesia menginisiasi untuk menjaga dan memanfaatkan wilayah laut serta terumbu karang di daerah segitiga terumbu karang secara berkelanjutan.
“Laut tidak saja menjadi tanggung jawab Indonesia dan masyarakatnya, tapi laut harus menjadi tanggung jawab bersama. Karena kehidupan manusia adalah sangat bergantung pada laut,” paparnya.
Lebih lanjut Menteri Trenggono menjelaskan, bahwa pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus mengedepankan prinsip ekonomi biru. Dengan demikian, sumber daya alam perikanan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bertepatan dengan Hari Laut Sedunia 2021, Menteri Trenggono bertemu dengan Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin di Kantor KKP, Jakarta Pusat. Keduanya sepakat bahwa menjaga kelestarian ekosistem laut merupakan tanggung-jawab bersama, termasuk dalam memerangi praktik illegal fishing.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
