Peringatan Dini Mencairnya Es Kutub Utara
Jakarta – Akibat pemanasan global, National Aeronautics and Space Administration (NASA) pada Maret 2017, mencatat jumlah lapisan es di Arktik, Kutub Utara mencapai level terendahnya di musim dingin. Kondisi tersebut, rupanya menjadi peringatan bagi negara-negara kepulauan untuk bersiap-siap menanggung akibat fenomena alam tersebut.
Seperti Indonesia, kendati letaknya sangat jauh dengan kutub, namun mencairnya lapisan es di kutub utara akan berdampak sosial dan ekonomi yang cukup besar. Hal ini terungkap dalam forum Diskusi Kelompok Terarah atau forum group discusi (FGD), yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada Senin (7/8/2017).
Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Basilio Dias Araujo pada kesempatan itu mengungkapkan, bahwa pemerintah perlu menyusun strategi untuk mengatasi efek mencairnya es di Arktik bagi Indonesia. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu segera disikapi oleh pemerintah. Pertama, apabila terjadi pencairan es di kutub utara maka akan terjadi perubahan dan peralihan alur pelayaran dari Belanda menuju Asia khususnya menuju Cina, Jepang dan Korea. Atau terjadi perubahan melalui jalur timur atau jalur Rusia karena jumlah hari layar hanya sekitar 15 sd 20 hari dari semula 30 hari melalui terusan Suez.
Selanjutnya dari sisi perdagangan. “Kalau kita menaruh pusat perdagangan di China, Jepang dan Korea, dengan mencairnya es di Kutub Utara, maka jalur menuju Rusia menjadi terbuka,”ujar Basilio. Dengan terbukanya jalur di Rusia, maka alur pergadangan berubah dari wilayah barat ke utara akan berdampak pada Indonesia. “Indonesia dan Singapura bisa kehilangan kesempatan luar biasa besar karena kapal-kapal dagang yang menuju ke Jepang atau China tidak lagi melalui Selat Malaka,” bebernya.
Selain itu, lanjut Basilio, Indonesia dapat mengalami dampak khususnya ancaman hilangnya pulau-pulau di dataran rendah. “Bila es di kutub utara mencair, maka permukaan air laut lama kelamaan akan naik, hal ini dapat menyebabkan beberapa pulau kita hilang tanpa kita sadari,” tuturnya. Basilio menyebutkan, Indonesia sebagai negara penyumbang pemananasan global ketiga terbesar dunia, mempunyai tanggungjawab besar untuk turut menghentikan pencairan es di kutub utara.
Lebih jauh, Basilio mengungkapkan, Indonesia perlu mengambil peran lebih besar dalam mengatasi dampak perubahan iklim. “Sudah menjadi tanggungjawab kita untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi dampak pemanasan global karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon terbanyak di dunia,” tegasnya.
Salah satu bentuk kontribusi tersebut, adalah dengan keterlibatan Indonesia sebagai pengamat dalam Dewan Arktik. Lembaga yang beranggotakan delapan negara di kawasan Arktik untuk mengatasi isu perubahan iklim disana. “Ada 13 observer, antara lain Singapura, Jepang, dan China. Sementara Indonesia yang merupakan negara besar justru tidak ada di dalamnya,”kata Basilio.
Dalam kesempatan yang sama, pakar Arktik dari Moscow State Institute of International Relations Muhammad Ardhi menyarankan, agar Indonesia ikut berperan dalam dewan Arktik. “Efek perubahan iklim isunya riil, Indonesia perlu bergabung dalam organisasi agar bisa memperoleh informasi dan tukar menukar pengalaman untuk mengatasinya,” sarannya.
Senada, pakar Arktik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo menjelaskan bahwa mencairnya es di kutub utara karena perubahan iklim berpengaruh pada ketahanan pangan. “Masyarakat perlu segera diberikan edukasi tentang pengaruh perubahan iklim dan mencairnya es di Kutub Utara,”pungkasnya.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
