Periksa 92 Ribu Pemudik yang Balik ke Jakarta, Polda Metro Jaya Ungkap Ada 596 Orang Dinyatakan Positif Covid-19
Bekasi – Polda Metro Jaya terus menggencarkan pemeriksaan terhadap warga yang mudik dan kembali ke Jakarta. Total, ada 92 ribu warga mudik yang telah dilakukan pemeriksaan COVID-19.
“Saya informasikan di sini, selama sembilan hari setelah Lebaran, kita sudah memeriksa sekitar 92 ribu warga yang arus pulang mudik warga wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari kesemuanya ini, ada 596 yang positif,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Selasa (25/5/2021).
Yusri menyampaikan ratusan warga yang terpapar virus Corona itu dilakukan tes di pos-pos penyekatan arus balik mudik. Selain itu, ada warga pemudik yang dites swab antigen di polsek.
“Kita temukan di titik-titik penyekatan maupun juga yang dilakukan pemeriksaan swab antigen oleh para Bhabinkamtibmas maupun Kapolsek langsung di polsek-polsek,” ucap Yusri.
Dia mengandai-andai, jika satu dari ratusan orang yang terpapar COVID-19 itu lolos, dapat menularkan tiga orang lainnya. Lalu, jika ke-596 orang tersebut lolos, belasan ribu orang akan tertular COVID-19 hanya dalam kurun waktu sehari.
“Kita berandai, satu orang saja lolos yang positif ini, bisa menularkan minimal tiga orang. Bagaimana kalau 596 orang ini lolos, berarti bisa dikali tiga. 1.800-an yang akan positif, minimal itu, menularkan ke 1.800 orang, dalam satu hari,” kata Yusri.
Lebih jauh, Yusri juga berandai-andai, jika hal tersebut berjalan dua hingga tiga hari, penyebaran COVID-19 tak akan usai.
“Sampai kapan COVID ini akan selesai. Nah, ini yang kita gugah hatinya masyarakat,” tutur dia.
Yusri juga menyebut ada sekitar 1,5 juta warga DKI Jakarta yang melaksanakan mudik Lebaran. Padahal pemerintah telah melarang hingga polisi pun sudah melakukan penyekatan pemudik.
“Kebijakan pemerintah melarang mudik ini kan sudah jelas, bukan untuk menyusahkan warga-warga kita, tetapi kebijakan ini untuk kita menekan penyebaran COVID-19. Masih saja 1,5 juta kurang-lebih warga Jakarta yang masih membandel untuk mudik,” ujar Yusri.
Oleh sebab itu, Yusri menyebut pihaknya masih melakukan pemeriksaan COVID-19 di masa arus balik mudik, meskipun Operasi Ketupat Jaya telah berakhir.
“Makanya Operasi ketupat sudah selesai, tetapi kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD). KRYD ini kita lanjutkan terus sampai 31 (Mei),” ucapnya.
“Apakah diperpanjang, nanti kita melihat situasi. Kita masih menghitung jumlah warga DKI Jakarta dan sekitarnya ini atau Jadetabek ini apakah sudah pulang semuanya. Dari mana datanya, dari RT, Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” kata Yusri.
Dia menjelaskan pihaknya akan menarik personel di lapangan apabila seluruh pemudik telah kembali ke rumah masing-masing. Sebab, jika satu orang saja pemudik yang ternyata positif COVID-19 lolos dari pemeriksaan, warga lain akan ikut terpapar.
“Kalau sudah pulang semuanya, baru kita tarik anggota di lapangan. Karena kalau lepas saja satu, dua, tiga orang terus positif, yang saya sampaikan tadi, itu berapa (yang akan terpapar COVID-19), ya,” tutur dia.
Lebih jauh Yusri menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran akan terus memantau personelnya dalam pelaksanaan pemeriksaan arus balik mudik. Dia lantas memeriksa masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Terakhir, tolong masyarakat, kita ingatkan lagi prokes, 5M. 3M plus 2M, menghindari kerumunan, membatasi kegiatan. Ini tetap harus kita laksanakan. Ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia dan khususnya di Jakarta,” pungkas Yusri.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
