Connect with us

Percepat Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Kemensos Bakal Salurkan Bansos kepada 18,8 Juta KPM di Tahun 2021

Jakarta – Untuk menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar program perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin dengan pola pendekatan pemberdayaan terpadu berkelanjutan.

Implementasi dari program ini adalah bantuan sosial sembako, bantuan sosial tunai (BST), rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH), dan pendampingan sosial.

Di tahun 2021, Kemensos melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) akan kembali melaksanakan program yang ditetapkan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut.

  1. Bantuan sosial sembako selama 12 bulan untuk 18.800.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 200 ribu.
  2. Bantuan sosial tunai (BST) selama 6 bulan untuk 10 juta KPM dengan indeks Rp 200 ribu.
  3. Rehabilitas sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) untuk 9 ribu KPM dengan indeks Rp 15 juta.

Bantuan sosial pada 2021 diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi dan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Sehubungan dengan ini, Sekretariat Dirjen FPM menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran (TA) 2021 di lingkungan Dirjen PFM, berlokasi di Hotel The Rich Jogja, Yogyakarta, pada 25-28 Oktober 2020.

Dirjen PFM, Asep Sasa Purnama membuka dan memberi arahan pada rapat tersebut. Ia menyampaikan amanah tambahan dalam menjalankan program sembako yang sebelumnya diberikan kepada 12,2 juta KPM, saat ini menjadi 20 juta KPM.

“Tidak mudah bekerja dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu kita perlu mengapresiasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memperbarui data, termasuk apresiasi untuk Korda dan TKSK yang turut serta menyelesaikan masalah di lapangan,” ucap Sasa dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

Sasa menyatakan pentingnya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam program penanganan fakir miskin. Menurunya DTKS tidak hanya menjadi sumber informasi internal Kemensos, tapi juga bisa digunakan kementerian dan lembaga lain.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen PFM, Nurul Farijati mengatakan dengan pertemuan ini diharapkan adanya komitmen dengan pemerintah daerah terkait bersama warga penerima bantuan.

Guna menangani fakir miskin, diperlukan data terpadu yang digunakan oleh kementerian/lembaga terkait serta bisa diakses seluruh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data yang ada juga perlu diverifikasi dan divalidasi serta berbasis teknologi dan dijadikan data terpadu.

Sebagai informasi, peserta rapat ini adalah perwakilan Dinas Sosial daerah provinsi di 34 provinsi di Indonesia. Turut hadir pula Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan; Plh. Direktur PFM Wilayah I, La Ode Taufik; dan Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Charles Purnama.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’

Oleh

Fakta News
Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022 yang diselenggarakan pada Minggu (14/6/2022) bertempat di Gedung Djakarta Theatre. Puan ditunjuk sebagai salah satu tokoh yang menyerahkan award kepada pemenang PAB XVIII 2022. Dalam acara itu, ia pun turut memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima award PAB.

“Saya mengucapkan selamat kepada tokoh dan lembaga yang mendapatkan Penghargaan Achmad Bakrie XVIII 2022 berkat karya-karyanya yang luar biasa dan inspiratif serta manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022).

Puan mengapresiasi Yayasan Achmad Bakrie yang bekerjasama dengan Freedom Institute dan Kelompok Usaha Bakrie karena telah menghelat acara PAB. Menurutnya, penghargaan seperti ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung SDM unggul Indonesia. “Apresiasi atas komitmennya memberi penghargaan kepada para ilmuwan, tokoh-tokoh lain, serta lembaga yang mendedikasikan hidupnya demi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Dalam acara PAB XVIII 2022, Puan memberikan award kepada pemenang untuk kategori kedokteran, yakni dr. Erlina Burhan dan dr. Tonang Dwi Ardyanto. Keduanya mendapat penghargaan karena telah memberi sumbangsih sinergis antara bidang klinis-epidemiologis dan pulmonologis-kesehatan publik yang membantu Indonesia menghadapi pandemi global Covid-19 dengan hasil yang mendapat pujian dunia internasional.

“Dedikasi dan penerapan ilmu yang diberikan para dokter dalam penanggulangan Covid-19 telah membantu masyarakat bertahan dari badai pandemi. Sumbangsih para dokter sudah sepatutnya mendapat penghargaan, terutama yang memiliki dampak besar seperti dr. Erlina dan dr. Tonang,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Terdapat 4 kategori lain yang juga diberikan dalam acara PAB XVIII 2022, yakni penghargaan diberikan kepada Nirwan Dewanto untuk kategori sastra, Mohtar Mas’oed kategori pemikiran sosial, Tim Peneliti Arkeologi Lukisan Gua Purba Indonesia untuk kategori sains, serta R. William Liddle untuk penghargaan khusus sebagai Ilmuwan Internasional yang berjasa untuk Indonesia. “Terima kasih kepada seluruh tokoh dan lembaga yang telah memberikan karya nyata dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo

Oleh

Fakta News
Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, usai insiden tabrakan antara truk yang dikendarai sopir truk dengan mobil yang ditumpangi Paspampres. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun sudah memanggil kedua belah pihak. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyayangkan tindakan arogan anggota Paspampres tersebut, sebab perilakunya tidak pantas dilakukan.

“Tindak arogan dari oknum Paspampres ini tidak bisa diterima dan menunjukkan masih marak arogansi aparat TNI yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022). Meutya mengatakan kejadian arogansi prajurit TNI terhadap masyarakat bukan pertama kali terjadi. Ia lantas mengingatkan 8 wajib TNI yang harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat.

“Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi antara masyarakat dengan TNI. Kami mengingatkan setiap anggota TNI harus memahami dan terus menjalankan 8 Wajib TNI yang berisi di antaranya bersikap ramah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat, serta mengimplementasikan slogan yang sering diutarakan TNI, yaitu ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meutya juga meminta jajaran TNI untuk terus menjaga disiplin dan profesionalitas. Mengungkit beberapa kasus melibatkan anggota TNI, Meutya mengartikan ada masalah di kedisiplinan prajurit. “Saya juga meminta kepada TNI untuk terus menjaga dan terus meningkatkan disiplin dari profesionalitas prajurit. Beberapa kasus yang saya dengar seperti penembakan istri TNI oleh suami anggota TNI, penganiayaan oleh senior TNI di Papua menunjukkan adanya masalah dalam kedisiplinan anggota,” ujar Meutya.

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu mengapresiasi respons cepat TNI yang langsung menyikapi kejadian tersebut. Meutya juga berharap anggota yang terlibat itu dikenai sanksi. “Kami apresiasi respons yang cepat dari TNI terhadap kejadian-kejadian ini dan berharap dengan respon cepat TNI dapat dicintai rakyat. Ya, (anggota Paspampres) perlu diberi sanksi. Sanksi kan tahapannya banyak, teguran juga masuk sanksi. Tinggal dilihat bobot pelanggarannya sejauh mana,” lanjut Meutya.

Baca Selengkapnya

BERITA

RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama

Oleh

Fakta News
RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama
Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin menilai Rumah Sakit (RS) Dian Harapan Abepura, Papua sudah layak sebagai provider Jasindo dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP, dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya, apabila terjadi kondisi kedaruratan. Ia melihat RS tersebut meski baru berproses mitra dengan Jasindo sudah menunjukkan komitmen untuk memberikan penanganan dan perawatan kepada pasien VVIP dengan semaksimal mungkin.

“Kita ingin memastikan bahwa Rumah Sakit Dian Harapan ini layak untuk menerima Anggota DPR RI, baik istri/suami dan tiga orang anaknya, jika sewaktu-waktu membutuhkan perawatan kesehatan,” ujar Hamid usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua, Selasa (9/8/2022).

Dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup, terutama dokter-dokter spesialis, Hamid berharap RS Dian Harapan dapat mempersiapkan diri dan cepat tanggap apabila ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan Anggota DPR RI di Papua, sehingga apabila terjadi kondisi kedaruratan dapat dengan cepat Anggota DPR RI maupun keluarganya untuk mendapat perawatan.

“Maka harapan kami rumah sakit yang menjadi provider-nya jasindo, yang diberikan amanah jika ada perawatan Anggota Dewan dan keluarganya sudah betul-betul mensiapkan diri dan memiliki database terkait Anggota Dewan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Karenanya, Hamid menekankan Jasindo dalam bermitra, perlu betul-betul memperhatikan kelayakan RS yang ditunjuk dalam memberikan perawatan kepada pasien Jamkestama. Menurut legislator dapil Jawa Tengah IV itu, RS Dian Harapan sudah memenuhi standar dan layak memberi perawatan kepada pasien VVIP.

Baca Selengkapnya