Perbankan Perlu Tingkatkan Pendampingan Bagi Pelaku Sektor Usaha
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan, Bank BNI diarahkan untuk unggul pada International Banking, bahkan tahun lalu Bank BNI kembali dinobatkan sebagai bank yang memberikan pelayanan bisnis terbaik oleh Alpha Southeast Asia. Prestasi ini perlu dijaga dan ditingkatkan agar lebih banyak pelaku usaha Indonesia yang dapat menembus pasar global. Namun, penguatan fasilitas layanan internasional ini tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga agar meningkatkan pendampingan bagi pelaku usaha.
“Begitu pun penguatan dari segi promosi dan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fasilitas BNI ini,” ujar Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama Direksi Bank BNI dan Direksi Bank BTN untuk membahas kinerja perusahaan dan perkembangan terkini pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kamis (18/6/2021). Pada kesempatan tersebut, Puteri memberikan catatan atas kinerja perusahaan serta mengimbau evaluasi atas efektifitas penyaluran program PEN.
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar menyampaikan realisasi sejumlah program PEN yang dijalankan oleh Bank BNI. Salah satunya adalah pencairan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang mencapai Rp2,6 triliun untuk 2,19 juta penerima per Mei 2021. Puteri pun meminta agar Bank BNI dapat memperbaiki mekanisme pencairan stimulus tersebut.
“Sewaktu saya berkunjung ke dapil, saya menerima aduan dari masyarakat yang mengaku harus antri sejak subuh bahkan dini hari hanya untuk mendapatkan nomor antrian untuk pencairan dana program BPUM dari Bank BNI. Ternyata permasalahan serupa juga terjadi di daerah lain. Mohon hal ini menjadi perhatian Bank BNI untuk memperbaiki pelayanan sistem pencairannya,” tegas legislator dapil Jawa Barat VII itu.
Lebih lanjut, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengusulkan penambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sebanyak 60 ribu unit hingga akhir tahun 2021. Hal tersebut lantaran realisasi penyalurannya sudah mencapai 63 persen per Mei 2021, dan diperkirakan akan terserap sepenuhnya pada bulan Juli nanti. Puteri pun menegaskan agar tambahan kuota tersebut nantinya dapat tersalurkan secara maksimal oleh Bank BTN.
“Jika meninjau realisasi beberapa tahun terakhir menunjukkan realisasi penyaluran KPR Subsidi oleh Bank BTN cenderung tidak mencapai target. Hanya pada tahun 2019 saja, realisasinya telah melebihi target. Hal ini yang perlu menjadi perhatian Bank BTN untuk memastikan tambahan kuota dapat terealisasi sepenuhnya. Termasuk, jika usulan tersebut tidak dapat dipenuhi, Bank BTN perlu merumuskan solusi lain untuk mendorong kepemilikan rumah yang terjangkau,” urai Puteri.
Menutup keterangannya, politisi Fraksi Partai Golkar ini mengimbau Bank BTN untuk memastikan penyaluran KPR Subsidi untuk dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I-2020 menyebutkan pemanfaatan KPR yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti tidak dihuni atau disewakan dan dialihkan kepemilikannya oleh debitur.
“Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pemberian KPR bersubsidi atas rumah-rumah yang pemanfaatannya tidak sesuai ketentuan. Selain itu, Bank BTN juga harus memastikan dan memantau agar rumah subsidi ini dibangun dengan memenuhi standar kualitas yang ditentukan dengan didukung infrastruktur dasar, sehingga rumah tersebut layak huni. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi Bank BTN,” tutup Puteri.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
