Peran Penting Perpustakaan Tingkatkan Minat Baca di Kalangan Milenial
Jakarta – Perpustakaan memilki peranan penting dalam memberikan akses terhadap literasi yang mampu meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat. Rendahnya peringkat minat baca masyarakat Indonesia, tidak sebanding dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak nomor dua di dunia. Data Perpustakaan Nasional mengungkap, Indonesia saat ini sudah memiliki sebanyak 164.610 perpustakaan, di bawah peringkat satu yakni India yang berjumlah 363.605, diatas Rusia dengan 113,440 dan China dengan 105,831 perpustakaan.
Hadir dalam Bibliobattle #3 yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-75 DPR RI dan Hari Kemerdekaan RI, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai pentingnya peran perpustakaan meningkatkan budaya literasi kepada publik. Sebagai salah satu supporting system yang belum banyak diketahui masyarakat, Perpustakaan DPR telah mampu menjadi pusat referensi dan menjadi sarana inklusif yang bisa dinikmati semua kalangan, termasuk generasi milenial.
“Generasi kita itu generasi yang lebih bisa meningkat minat bacanya, karena sebagaimana kita tahu, literasi Indonesia juga termasuk rendah, kita orang yang lebih suka ngomong dari pada baca. Sementara kan, tugas-tugas kita di dunia ini, di negara ini sangat berat, tentu harus ditunjang oleh pengetahuan yang memadai. Jadi acara seperti ini harapannya bisa lebih ditingkatkan lagi frekuensinya supaya nanti kita bisa sama-sama mengajak masyarakat untuk meningkatkan minat bacanya,” kata Puteri kepada Parlementaria usai menjadi narasumber pada Bibliobattle #3, Jumat (28/8/2020).
Memaknai arti buku dalam kehidupan sehari-hari, politisi Partai Golkar ini menganggap literasi memegang peranan penting. Dalam mengemban tugas sebagai anggota dewan misalnya, sehari-hari dirinya selalu memerlukan insight dari berbagai macam sources dalam bentuk buku, selain sumber media online. Terlebih disela-sela kesibukannya, Puteri juga gemar membaca buku-buku bertema self-motivation seperti yang dibawanya dalam Bibliobattle, buku berjudul “Becoming” karya mantan Ibu Negara AS, Michelle Obama.
“Kalau di waktu senggang, saya suka baca buku-buku yang self-motivation gitu seperti yang tadi saya bacakan, Becoming oleh Michelle Obama. Kenapa? Karena kadang-kadang di tengah rutinitas kita jadi terjebak terus terhilang kan motivasinya. Jadi, untuk baca buku-buku seperti itu, membuat dorongan bagi saya untuk maju lagi,” jelas legislator daerah pemilihan Jawa Barat VII tersebut. Ke depannya, Puteri mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam memberikan kemudakan akses terhadap perpustakaan bagi masyarakat Indonesia.
“Kalau kita, saya tahu banyak anggota DPR juga yang secara berkala menyumbangkan buku-buku, dalam kondisi layak, ke daerah-daerah pemilihannya, itu dari Sabang sampai Marauke tuh anggota DPR ada dan saya yakin banyak yang melakukan itu. Jadi sekarang kita melakukan apa yang kita mampu, selain sosialisasi melalui media virtual seperti ini juga terus menyumbangkan buku-buku yang memang berkualitas dan patut dan layak untuk dibaca oleh masyarakat, sehingga harapan literasinya jadi lebih meningkat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam Bibliobattler dalam acara bertajuk “Semangat Hari Kemerdekaan RI & HUT DPR Melalui Keterbukaan Parlemen, Perjuangan SDGs dan Bangkit dari Covid-19” tersebut diantaranya Anggota DPR RI Dyah Roro Esti dan Farah Puteri Nahlia yang hadir secara virtual, Kepala Pusat Penelitian DPR RI Indra Pahlevi, Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen Endah Tjahjani, dan Tenaga Ahli Komisi X DPR Hasan Basri. Acara ditutup dengan memberikan cenderamata dari Perpustakaan DPR RI dan foto bersama. (alw/sf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
