Connect with us

Penyebar Hoaks COVID-19 Diancam Sanksi Kurungan dan Denda 1 Miliar

penyebar hoaks, polisi, penyerangan masjid

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) terkait COVID-19 dan lainnya dengan denda hingga 1 miliar.

Dalam hal ini pelaku penyebaran hoaks termasuk dalam tindakan hukum, sehingga baginya akan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoaks adalah tindakan melanggar hukum. Itu berpotensi dikenakan pasal pidana yang bisa sampai lima hingga enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Sabtu (18/4).

Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Untuk mengatasi penyebaran hoaks, Kominfo bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Hingga saat ini Kominfo dibantu Polisi telah menangkap 89 tersangka, dengan rincian 14 pelaku telah ditahan, sedangkan 75 orang lainnya masih dalam proses.

Kominfo juga menemukan adanya 554 isu hoaks yang tersebar di 1.209 platform digital, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter maupun Youtube hingga hari ini.

Berdasarkan temuan Kominfo, hoaks lebih banyak tersebar di Facebook, yakni mencapai angka 861 kasus, disusul Twitter dengan 204 kasus, empat di Instagram, dan empat kasus di Youtube.

Dari seluruh hoaks yang tersebar di 1.209 platform itu, sebanyak 893 di antaranya sudah dilakukan proses take down, sedangkan 316 lainnya, pihaknya masih dalam proses permohonan kepada platform-platform digital agar segera ditindak lanjuti.

“Saatnya kita batasi diri kita dan gunakan ruang digital, smartphone dan seluruh fasilitas yang dimiliki dengan baik,” pungkasnya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Minta Kepala Daerah di Semarang Raya Terapkan PKM

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Semarang – Pemerintah Kota Semarang memperpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) terkait pandemi virus Corona atau COVID-19 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta daerah di sekitar Kota Semarang juga menerapkan PKM.

“Banyak evaluasi yang kita lakukan, kita sedang cek sisi kewilayahan dulu. Semarang Raya masih jadi perhatian, maka Insya Allah hari ini atau besok kita akan sampaikan kepada Bupati atau Wali Kota di Semarang Raya untuk membuat kebijakan PKM,” kata Ganjar usai rapat penanganan virus Corona di kantornya, Senin (6/7/2020).

Untuk diketahui, daerah Semarang Raya yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Ganjar juga menyampaikan harapannya agar rapid test dan swab dilakukan massal di Semarang Raya.

“Makanya kalau Semarang Raya bisa PKM, bisa semua, kalau satu-satu ya sama saja, penyakit tidak kenal wilayah,” kata Ganjar.

Untuk diketahui, PKM Kota Semarang jilid 4 sudah berakhir namun akhirnya diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Kami memutuskan PKM harus diteruskan. Sebagai payung hukum untuk kegiatan patroli yang melibatakan TNI Polri dan Pemkot. Perpanjangan perwal berikutnya tanpa periode,” kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat jumpa pers di Kantor Dinkes Kota Semarang, Jl Pandanaran, Semarang, Minggu (5/7) malam.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Khofifah Sambut New Normal, Siapkan Alat Protokol Kesehatan untuk Pembukaan Kembali 479 Desa Wisata di Jatim

Oleh

Fakta News
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Jakarta – Desa wisata menjadi sektor yang dipersiapkan matang dalam penerapan tatanan kenormalan baru. Desa wisata yang diharapkan menjadi pengungkit ekonomi berbasis masyarakat dan kearifan lokal juga tengah dipersiapkan untuk kembali lagi dibuka.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan total ada sebanyak 479 titik desa wisata di Jawa Timur. Sebelum dibuka secara bertahap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa setiap destinasi desa wisata sudah memenuhi standar protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19.

“Kita akan memberikan support khususnya dalam hal penegakan protokol kesehatannya. Kita kirimkan thermal gun, face shield dan masker untuk petugas yang berjaga, dan juga fasilitas seperti sarana untuk mencuci tangan,” kata Khofifah, Senin (6/7/2020).

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga akan memberikan support berupa sanitizer dan juga sabun untuk memudahkan pengunjung yang datang ke desa wisata bisa mudah mengakses pembunuh virus. Serta yang tak ketinggalan juga adalah APD dan perangkat desinfektasi.

Pengiriman bantuan tersebut dikoordinasikan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim dan juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim.

Membuka sektor wisata, dikatakan Khofifah memang tidak bisa dilakukan semerta-merta. Melainkan harus melalui pertimbangan yang matang.

Oleh sebab itu gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan SE Gubernur Nomor: 650/28404/118.1/2020, perihal tatanan kenormalan baru sektor pariwisata Jatim dan ditindaklanjuti dengan SK Kadisbudpar Jatim Nomor 556/199/118.5/2020, Tentang Petunjuk Teknis SOP Protokol Kesehatan di Lingkungan Usaha Pariwisata. Penerapan protokol kesehatan untuk diterapkan di sektor pariwisata di era tatanan kehidupan baru di tengah pandemi covid-19.

Dua surat tersebut diharapkan turut diterapkan di desa wisata. Seperti penegakan protokol kesehatan wajib mengenakan masker baik pengelola dan pengunjung, kemudian adanya batasan pengunjung 50 persen dari kapasitas total destinasi wisata, penerapn physical distancing, hingga pengaturan arus keluar masuk pengunjung di destinasi wisata.

“Pembukaan destinasi wisata ini ada penilainya, yang terdiri dari gugus tugas, pemkab pemkot dan juga pemprov. Pemkab pemkot nantinya yang akan memberikan izin boleh tidaknya destinasi wisata itu dibuka, dengan tetap ada supervisi dari Pemprov juga. Namun parameternya adalah kesiapan penerapan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam mempersiapkan pembukaan ulang destinasi wisata khususnya desa wisata di Jatim, maka dalam pekan ini distribusi bantuan alat pelindung diri dan juga perangkat penegakan protokol kesehatan akan segera dilakukan. Distribusi akan dilakukan merata di desa wisata yang sudah dibuka maupun yang persiapan akan dibuka.

Sebab saat ini memang sudah ada beberapa desa wisata yang sudah dibuka operasionalnya. Namun desa wisata yang sudah buka pun, tetap dalam pantauan tim supervisi elemen gabungan. Jika penegakan protokol kesehatan tidak dijalankan maka bisa saja destinasi wisata yang sudah dibuka akan ditutup kembali.

“Pada dasarnya semangat yang ingin kita bangun adalah bagaimana ekonomi tetap berjalan, tapi keamanan masyarakat dari penularan covid-19 tetap bisa terjaga, itulah pentingnya protokol kesehatan,” pungkas Khofifah.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Tercatat 12.526 Orang, 8.039 Sembuh dan 659 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta mengumumkan jumlah kasus positif Corona bertambah 231 orang. Dengan penambahan itu, jumlah kasus positif COVID-19 di Ibu Kota menjadi 12.526 orang.

“Update COVID-19 berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta pada 6 Juli 2020, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 231 kasus. Sehingga jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 12.526 kasus,” ujar Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia dalam acara daily brief yang disiarkan melalui Channel YouTube Pemprov DKI, Senin (6/7/2020).

Dwi mengatakan 8.039 orang dinyatakan sembuh dan 659 orang meninggal dunia. Selain itu, masih ada 493 pasien COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit.

“Dari jumlah tersebut 8.039 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 659 orang meninggal dunia,” ucapnya.

Sebanyak 3.340 orang masih melakukan isolasi mandiri. Dwi mengatakan saat ini ada 731 orang dalam pemantauan (ODP) dan 511 orang pasien dalam pemantauan (PDP).

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, hingga Minggu (5/7), Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan PCR terhadap 344.439 sampel. Sementara data per Senin (6/7), sampel tes PCR sebanyak 3.234.

“Pada tanggal 6 Juli dilakukan tes PCR pada 3.234 orang, 2.748 di antaranya dilakukan untuk diagnosis untuk kasus baru dengan hasil 231 positif dan 2.517 negatif,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan rapid test dengan total sampel sebanyak 251.264 orang. Hasilnya, ada 8.700 orang yang reaktif dan nonreaktif 242.564 orang.

Dwi mengimbau masyarakat agar senantiasa menjalankan protokol kesehatan selama masa PSBB transisi. Dia meminta masyarakat tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya