Connect with us

Penyaluran BLT UMKM Rp 2,4 Juta Ditargetkan Rampung Akhir Minggu Ini

Ilustrasi Pelaku UMKM

Jakarta – Kemenkop UKM menargetkan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta kepada pengusaha mikro bisa mencapai 100 persen pada akhir minggu ini. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman, Selasa (15/9/2020) menyatakan pihaknya memperpanjang program hingga pagu yang ditambahkan bisa tersalurkan secara keseluruhan.

Sementara itu di tempat berbeda Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Airlangga Hartarto menyatakan per tanggal 4 September 2020 yang lalu ada sebanyak 5.591.204 pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan bantuan.

Apabila dilihat berdasarkan provinsi, bantuan ini paling banyak disalurkan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

“Penyaluran BPUM ini apabila dilihat berdasarkan provinsi, didominasi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 1.147.173 pelaku usaha mikro,” ujarnya dalam pressconference secara virtual, Selasa (15/9/2020).

Untuk penyaluran BLT terkecil, disebutkan dia, terletak di Provinsi Papua Barat dengan jumlah pengusaha mikro yang mendapatkan bantuan sebanyak 4.620 pelaku usaha.

Dengan begitu, maka total anggaran realisasi penyaluran per 4 September 2020 tercatat ada sebesar Rp 13,42 triliun atau sekitar 46,5 persen.

Adapun target yang ditetapkan pemerintah untuk bantuan ini menyasar 12 juta pelaku UMKM dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Buka Konferensi Besar NU secara Virtual

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Gerakan ekonomi warga Nahdlatul Ulama (NU) penting untuk dibangun karena sektor ekonomi warga saat ini belum optimal dijalankan secara organisatoris.

“Selama ini yang dilakukan NU baru sebatas pertemuan-pertemuan (ijtima’at) dan keputusan-keputusan organisatoris (qaraaraat) tentang pengembangan ekonomi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka Konferensi Besar (Konbes) NU secara virtual, Rabu (23/09/2020).

Lebih lanjut, Wapres mengajak warga Nahdliyin untuk merealisasikan berbagai keputusan organisasi menjadi suatu program nyata, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.

“Namun keputusan-keputusan tersebut belum ditindaklanjuti secara program dan agenda yang lebih riil dalam bentuk gerakan ekonomi warga,” imbau Wapres.

Kalau tidak, kata Wapres, bisa dikatakan NU sampai saat ini kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi yang menjadi ketertinggalan umat.

“Padahal potensi dan jaringan yang dimiliki NU dalam bidang ini sangatlah besar,” ucapnya.

NU Telah Tanamkan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan Dalam Dakwah dan Perjuangan

Sebagai forum terbesar kedua setelah muktamar, Konferensi Besar (Konbes), diharapkan menjadi forum untuk merumuskan kebijakan penting organisasi agar Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam’iyah mampu menjalankan tugas-tugas besar dalam bidang kebangsaan dan keumatan. Untuk itu, Konbes merupakan ajang yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya organisasi.

“Salah satu bentuk evaluasi itu adalah di satu sisi kita bangga bahwa NU telah menjadi organisasi pioner yang mampu meletakkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan menjadi satu tarikan nafas dalam dakwah dan perjuangan,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres menuturkan, bahwa pemahaman kebangsaan di tubuh NU secara hirarkis telah relatif matang mulai dari pengurus besar sampai ke tingkat pengurus ranting.

“Ini adalah intangible asset (asset non fisik) yang tak banyak dimiliki oleh organisasi-organisasi keagamaan yang lain,” tuturnya.

Tetapi di sisi lain, kata Wapres, dalam menghadapi tantangan ke depan, intangible asset yang sangat berharga itu menjadi kurang berarti mana kala kita tertinggal dalam banyak hal penting yang harus dikelola secara baik.

“Kita ingat kata mutiara yang terkenal dari Sayyidina Ali, Al haqqu bilaa nidzoomin yaghlibuhul baathilu bin nidhoom (kebenaran yang tak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi secara sistemik). Saya optimis bahwa NU mampu menjawab semua tantangan yang dihadapinya, sehingga kita dalam berorganisasi tidak menjadi bagian yang dikhawatirkan oleh kata mutiara yang diucapkan oleh Sayyidina Ali tersebut,” tegasnya.

Selanjutnya, Wapres pun memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi NU mulai dari penguasaan teknologi, ekonomi, hingga pendidikan.

“Salah satu tantangan ke depan yang mesti kita jawab dalam berorganisasi adalah penguasaan teknologi digital (dalam bentuk media sosial dan lain-lain) sebagai alat dakwah masa kini dan masa depan. Sistem dakwah melalui teknologi digital akan lebih efektif karena memungkinkan masyarakat untuk menyimak dakwah kapan saja (anytime), di mana saja (anywhere), dan waktunya pun lebih fleksibel, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Walkot Hendi Bagikan Rekening Tabungan ke 1.000 Siswa SMP Tak Mampu di Semarang

Oleh

Fakta News

Jakarta – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi membagikan rekening tabungan kepada 1.000 pelajar SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pembagian rekening tabungan tersebut dilakukan untuk membantu dan meminimalisi dampak pandemi COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah.

Menggandeng Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jateng-DIY, masing-masing rekening yang dibagikan berisikan uang tabungan senilai Rp 200.000.

“Insya Allah nanti ditambahi lagi suatu saat, ini karena perjalanan ke depan menuntut ilmu masih panjang, masih harus melanjutkan ke jenjang SMA hingga Perguruan Tinggi,” ucap Hendi di Semarang, Selasa, (22/9).

“Ingat, hemat pangkal kaya, harus rajin menabung, semoga kelak semua menjadi orang yang sukses,” lanjutnya.

Menurutnya, selama pandemi COVID-19 banyak kendala yang dihadapi siswa selama mengikuti metode bejalar dari rumah.

Mulai dari kebosanan hingga problem kuota, yang membuat banyak siswa berkeinginan untuk dapat segera kembali bersekolah secara tatap muka.

“Tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah bisa melakukan pendidikan secara offline, syaratnya pertama orang tua murid harus setuju dulu, syarat lainnya sekolahnya ada di wilayah zona hijau atau zona kuning, bukan zona merah,” jelasnya.

Hendi berharap konsep belajar jarak jauh, atau belajar dari rumah juga dapat terus berkembang, sehingga dapat meminimalisir kendala – kendala yang hari ini dikeluhkan.

“Semuanya tidak ada yang mampu memprediksi bahwa akan ada yang namanya COVID-19, tapi tahun ini kehendak Gusti Allah ada pandemi COVID-19. Tetap semangat tetap harus berkreasi karena perjalanannya masih panjang,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Arteria Minta Hentikan Sebar Fitnah dan Hoax tentang PKI ke PDIP

Oleh

Fakta News
Kepentingan rakyat
Arteria Dahlan

Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta fitnah tentang PKI terhadap PDI Perjuangan segera dihentikan. Arteria berharap semua pihak yang berusaha memfitnah atau menista dengan informasi tidak benar tersebut untuk meminta maaf.

Para pihak yang melontarkan ucapan tak benar tersebut diharapkan dapat mengklarifikasi bahwa perbuatan dan informasi yang mereka sebarkan tidak benar.

“Keluarga memang masih berat dan meminta untuk tetap dilakukan upaya hukum, tapi saya berpikir lain. Saya ingin mengimbau untuk kita semua untuk berhenti menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian terlebih dengan memainkan isu PKI, isu agama, maupun isu SARA,” katanya di Jakarta, Selasa (22/9).

Arteria mengatakan bagaimana jika fitnah ini terjadi kepada orang lain yang tidak memiliki fasilitas untuk memberikan klarifikasi dan hanya dihakimi secara sepihak. Dampaknya dapat membuat sosok yang bersangkutan `mati` secara politik.

“Tentunya sebagai anggota Badan Sosialisasi MPR RI, saya memiliki kewajiban moral sekaligus kewajiban politik untuk memastikan bahwa isu-isu terkait dengan politik identitas harus segera diantisipasi dan dicermati secara lebih mendalam, karena di samping mengusik rasa kerukunan di tengah kebhinekaan kita, juga berpotensi menyerang keutuhan eksistensi NKRI,” ujarnya.

Politikus asal Sumatera Barat itu mengaku bersyukur, diberikan kesempatan untuk mempelajari negara-negara yang pernah besar yang luluh lantah dan porak poranda akibat isu SARA dan politik identitas. Diharapkan hal itu tidak terjadi di Indonesia.

Semoga permasalahan-permasalahan terkait politik identitas termasuk juga pengulangan atas isu-isu rutin tahunan seperti PKI di bulan September yang selalu menyerempet PDI Perjuangan dapat segera dihentikan,” ujarnya.

Arteria juga mengungkapkan dirinya juga sempat mengalami hal yang serupa saat keluarganya dituding lekat dengan stigma PRRI.

Namun pascareformasi, Indonesia sudah memiliki TAP MPR Nomor 1 Tahun 1998, di mana semuanya sudah diatur secara tegas dan berkepastian hukum.

“Sudah saatnya, berpikir waras tunjukan soliditas semangat kesetiakawanan untuk melawan krisis global di tengah pandemi Covid-19, jangan kita terbelenggu dengan menghalalkan segala cara sekadar untuk mendapatkan kekuasaan sesaat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya