Penuhi Perintah Presiden, Menko PMK Terjun Langsung ke Lokasi Bencana Kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi langsung daerah terdampak bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pada Kamis, (3/8/2023).
Kunjungannya tersebut memenuhi perintah Presiden RI Joko Widodo, di mana Presiden memerintahkan Menko PMK untuk menangani secara langsung bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Kabupaten Puncak.
“Alhamdulillah, kemarin setelah tertunda karena cuaca, pada hari ini tadi saya dengan Bapak Kepala BNPB bisa berkunjung langsung ke daerah sasaran,” jelas Menko PMK di Bandara Mozes Kilangin usai mengunjungi Kabupaten Puncak.
Menko PMK bertolak ke Kabupaten Puncak menumpangi pesawat caravan pada pukul 08.50 WIT dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Bandara Sinak Kabupaten Puncak.
Dalam kunjungannya itu Menko PMK didampingi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam Cendrawasih Izak Pangemanan, dan Bupati Kabupaten Puncak Wilem Wandik.
Sebanyak 2 pesawat caravan membawa Menko PMK dan rombongan disertai dengan pengawalan 2 helikopter TNI. Perjalanan menuju Bandara Sinak memakan waktu sekira 50 menit dan disertai dengan cuaca cerah berawan. Pemandangan Pegunungan Jayawijaya termasuk juga Puncak Cartenz mewarnai pemandangan sepanjang perjalanan.
Setibanya di Bandara Sinak, sekitar 200 orang warga dari tiga distrik terdampak dari Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri menyambut kedatangan Menko PMK.
Sambutan hangat serta situasi yang aman dan kondusif menyertai kunjungan itu. Kedatangan masyarakat juga bertujuan untuk mengambil bantuan logistik. Di kesempatan itu juga Menko PMK berinteraksi hangat dengan warga dan menjajal salam khas masyarakat adat.
Dalam kunjungannya di Kabupaten Puncak itu, Menko PMK menyerahkan secara langsung bantuan pada masing-masing Kepala distrik terdampak dari Distrik Agandugume, Lambewi, Oneri. Dia meminta kerja sama semua pihak untuk untuk menjaga keamanan wilayah. Termasuk juga rencana akan dibangunnya lumbung pangan di wilayah Distrik Agandugume
Menurutnya, keamanan menjadi faktor penentu kelancaran penyaluran bantuan logistik yang akan disalurkan pemerintah. Selain itu juga, Menko Muhadjir juga mengatakan bantuan diupayakan untuk disalurkan secara periodik mengikuti musim kekeringan dan embun beku yang melanda Kabupaten Puncak.
“Bantuan logistik akan kita terus suplai sampai betul-betul mereka lepas dari kondisi yang tidak baik ini, Dan tahun depan mudah-mudahan bisa kita tangani lebih baik lagi,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemensos, BNPB, TNI telah menyalurkan berbagai ragam bantuan logistik dan peralatan untuk membantu masyarakat Kabupaten Puncak yang terdampak bencana kekeringan dan kelaparan. Selain itu juga pihak swasta juga turut berkontribusi dalam memberikan bantuan yang diperlukan masyarakat.
Muhadjir menyampaikan, bantuan-bantuan tersebut sudah sampai di seluruh daerah yang terdampak. Nantinya, penyaluran kepada masyarakat dilakukan masing-masing Kepala Distrik. Bupati Puncak Wilem Wandik meminta Kepala Suku menyalurkan dengan tepat sasaran.
“Yang jelas bantuan sudah sampai dan diterima para Kepala Suku. Dan tadi sudah dijelaskan, biasanya nanti pembagiannya diatur oleh Kepala Suku,” ujar Menko PMK.
Dalam kesempatan itu juga Menko PMK mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar lebih banyak infrastruktur yang dibangun di wilayah Kabupaten Puncak supaya akses ke tiap daerah bisa terjangkau. Termasuk juga salah satu jembatan yang longsor di Distrik Sinak yang merupakan pengubung ke tiap distrik.
Menko PMK menampung aspirasi tersebut dan menyampaikan akan membawa masalah itu ke pusat. Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman Papua Tengah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
