Pentingnya Peran Keluarga Tangguh Bencana dalam Pencegahan Covid-19
Jakarta – Rumah KerLiP (Keluarga Peduli Pendidikan) bekerja sama dengan Asah Pena Indonesia, Kultur Metamorfosa Indonesia, BNPB, Kemendikbud, Kemenag, dan Satgas Covid-19 mengadakan Webinar: Bincang Keluarga Inklusif (Bingkai) “Menuju Katana dengan 3M” pada Rabu (14/10). Webinar merupakan upaya edukasi perubahan perilaku pada bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada 5-31 Oktober 2020.
Tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan efektivitas guru dan tenaga kependidikan dalam memfasilitasi “Belajar Dari Rumah Menuju Katana dengan 3M” dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap adaptasi kebiasaan baru.
“Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orangtua untuk mendidik anak-anak usia sekolah khususnya di zona merah terhadap protokol kesehatan, serta dapat menurunkan jumlah kasus Covid-19,” bunyi keterangan tertulis KerLip, Rabu (14/10).
Masyarakat juga diingatkan untuk menerapkan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
Selain Covid-19, negara kita juga rawan bencana, terutama gempa besar. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bencana dan pengurangan risiko bencana (PRB) menimbulkan banyak korban ketika terjadi bencana. Gempa dapat terjadi setiap saat tanpa peringatan dan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
“Peningkatan ketangguhan diri sendiri dan keluarga dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting untuk kita semua,” paparnya.
Dikutip dari Buku Panduan Hari Kesiapsiagaan Bencana (BNPB) tahun 2018 tentang penyintas gempa besar Hanshin Awaji, Jepang, ditemukan bahwa penentu korban bisa menyintas dari bencana besar adalah 34,9% diri sendiri, 31,9% dukungan keluarga, 28,1% Teman/tetangga, 2,60% orang lewat, 1,70% regu penolong dan 0,90% lain-lain.
“Data di atas menunjukkan pentingnya keluarga bagi ketahanan diri seseorang,” lanjutnya.
Sementara itu Direktur Kesiapsiagaan BNPB Dra. Eny Supartini, MM dalam webinar ini menyampaikan dalam pelaksanaannya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja melainkan membutuhkan mitra baik itu dari komunitas, akademisi, lembaga usaha, dan media.
Menurutnya BNPB telah meluncurkan program KATANA (Keluarga Tangguh Bencana) untuk memperkuat kapasitas keluarga, terutama di masa pendemi Covid-19 ini. Sebagai salah satu garda terdepan dalam pencegahan Covid-19, peranan keluarga sangat penting dalam menekan laju penyebaran Covid-19.
KATANA adalah program Ketangguhan Keluarga, dimana keluarga harus memiliki pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana, cara menghindari dan mencegahnya, serta keluarga harus sadar bahwa mereka tinggal di wilayah rawan bencana dan selalu siap siaga.
“Program KATANA menyasar keluarga langsung agar tercipta keluarga yang : BERPENGETAHUAN, keluarga harus diberikan pengetahuan tentang ancaman, resiko, serta cara menghindari dan mencegah bencana; SADAR, menyadari bahwa mereka tinggal di wilayah rawan bencana dan menyesuaikan diri dengan misalnya membangun rumah tahan gempa, dll; BERBUDAYA, berperilaku selaras dengan prinsip pengurangan risiko bencana seperti membuang sampah pada tempatnya , menanam dan merawat pohon; serta TANGGUH, selalu siap siaga menghadapi bencana, mampu menghindar dan cepat pulih dari dampak bencana,”
Eny menyampaikan keluarga berperan aktif dalam segala aspek, seperti moral; kontrol sosial; agen perubahan; memiliki kompetensi, ketangguhan, kecerdasan serta jejaring untuk menginisiasi issu aktual yang berada dalam anggota keluarga serta lingkungannya; pemberdayaan; aktifasi antar lini/sektor.
Upaya pencegahan Covid-19 pada individu dan keluarga merupakan kunci dalam melaksanakan pencegahan terhadap Covid-19, baik dalam kehidupan keseharian secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama keluarga dan masyarakat umum.
“Kedisiplinan diri sendiri dan keluarga yang tumbuh berkat kesadaran diri terhadap ancaman Covid-19 yang dapat membahayakan jiwa manusia menjadi faktor penting dan krusial. Penerapan upaya pencegahan oleh diri sendiri keluarga secara umum meliputi memakai masker, melakukan cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan melakukan jaga jarak,” ujar Eny.
“Program KATANA merupakan bagian ikhtiar kita untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Untuk itu perkuat ketahanan keluarga dengan iman, imun dan aman,” imbuhnya.
Sedangkan penggerak pendidikan inklusif Dr. Triworo Parnoningrum, M.Pd. memaparkan bagaimana strategi berdamai dengan Co id-19 dengan menggerakkan KATANA melalui 3M pada warga sekolah.
Menurutnya segala bentuk aktivitas kehidupan harus tetap berjalan di masa pandemi Covid-19 ini, diantaranya bidang pendidikan. Salah satunya berdamai dengan menerapkan kedisiplinan 3M, agar keberadaan virus Covid-19 tidak menjadi penghalang dalam melakukan aktivitas kehidupan lainnya.
“Sekolah harus mampu menjadi penggerak dan tauladan 3M bagi warga sekolah dan menjadi keluarga tangguh di kelaurganya masing-masing,” tutur Triworo.
Adapun strategi berdamai dengan Covid-19 yakni dengan mempersiapkan skenario terburuk dalam manajemen sekolah, mempersiapkan SOP sekolah dengan pola tatanan baru.
“Kemudian membentuk karakter baru sekolah dengan smart inclusive school, serta ekosistem sekolah berbasis digital, inclusive, naturaly,” lanjut penguris KerLip Jawa Timur ini.
Selain itu, lanjutnya, sekolah dapat membuat kebijakan seperti:
- Sekolah membentuk Satuan Petugas Covid-19 dengan pedoman pelaksanaan tugas masing-masing Satgas Covid-19 di sekolah.
- Sekolah merumuskan dan menerbitkan pedoman dalam beraktivitas di masa pandemi.
- Sekolah merancang kebutuhan apa saja yang diperlukan di masa pandemi ini. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan APD yang diperlukan segera disiapkan. Hal ini selaras dengan himbauan dari WHO dan pemerintah tentang pencegahan covid-19.
- Sosialisasi Pedoman Peraturan protocol kesehatan secara daring kepada semua guru, karyawan, siswa dan orang tua. Tujuannnya untuk membuat kesepahaman bersama dengan seluruh warga sekolah.
- Monitoring dan evaluasi, pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 di sekolah setiap bulan.
Sementara untuk penerapan berdamai dengan Covid-19, sekolah dapat melakukan sosialisasi tentang virus Covid-19, dampak Covid-19 dan solusi pencegahan dan memutus mata rantai penularan dengan disiplin 3M
“Diawali pada lingkungan keluarga masing-masing kerjasama dengan Puskesmas dan diikuti seluruh guru, orang tua, dan siswa melalui daring,” ucap Triworo.
Kemudian sekolah menerapkan disiplin protokol kesehatan pada seluruh tamu atau warga sekolah di gerbang sekolah, seperti pengukuran suhu, wajib masker maupun face shield, cuci tangan atau gunakan hand sanitiser.
“Sekolah juga harus melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana untuk pencegahan penularan virus Covid-19, diantaranya melengkapi wastafel dan sarana lainnya seperti rambu dan tanda jaga jarak, batas pengantaran, imbauan,” kata Triworo.
“Selain itu, pembuatan dan publikasi simulasi video protokol kesehatan jika Pembelajaran Tatap muka mulai dilaksanakan melalui share link youtube ke orang tua dan siswa,” lanjutnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
