Connect with us

Penjelasan Gugus Tugas tentang 7 Arahan Presiden Terbaru terkait Percepatan Penanganan Covid-19

Kepala BNPB menyampaikan keterangan pers kepada wartawan usai Rapat Terbatas melalui konferensi video, Senin (30/3).

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) menyampaikan keterangan pers terkait hasil Rapat Terbatas (ratas) yang dilaksanakan melalui konferensi video.

Beberapa poin yang disampaikan Kepala BNPB berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Senin (30/3), adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah akan memperhitungkan dengan teliti, penuh kehati-hatian tentang penetapan status sehingga kesimpulan yang telah diambil oleh Presiden, yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar dengan mengacu kepada tiga dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dalam hal ini adalah darurat sipil.

“Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini negara, tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru,” ujar Doni.

Dalam konsep penanganan bencana, lanjut Doni, penyelesaian bencana tidak dibenarkan menimbulkan masalah baru atau bencana baru.

“Oleh karenanya, keseimbangan-keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum, selanjutnya nanti akan diterbitkan Perppu dalam waktu dekat ini,” imbuh Doni.

Kedua, Presiden telah memberikan instruksi lebih tajam tentang segera melakukan realokasi dan refocusing APBD dan juga APBN untuk prioritas kepada masyarakat yang terdampak dari bencana Covid-19 ini.

Ketiga, menyangkut keterbatasan fasilitas yang ada, terutama untuk alat mengetes kesehatan yang untuk mendeteksi orang-orang yang positif atau negatif, maka Presiden telah memberikan arahan, dibenarkan oleh swasta untuk menyelenggarakan tes PCR di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

“Sehingga nanti Bapak Menteri BUMN akan mengatur lebih lanjut swasta mana saja yang diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tes PCR ini,” imbuh Doni.

Mengingat keterbatasan dari laboratorium dan lembaga penelitian yang ada di daerah, Doni menyampaikan solusi yang bisa dipercepat adalah melibatkan swasta secara maksimal tentunya dengan SOP dan standar kesehatan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Keempat, menyangkut masalah mudik atau tidak mudik tadi sudah dibahas secara detail melibatkan para Gubernur.

“Jadi mohon bersabar dulu untuk keputusan ini akan dikeluarkan besok sore, siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketentuan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Kelima, pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di seluruh daerah, termasuk juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat, antara lain masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan.

“Menyangkut APD, APD ini menjadi masalah global, bukan hanya di Indonesia. Tetapi Bapak Menteri Pendustrian telah melapor kepada Bapak Presiden, terdapat 28 industri tekstil yang kelak di kemudian hari mampu memproduksi APD, walaupun sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor,” sambung Kepala BNPB.

Keenam, pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan domestik dan Gugus Tugas telah menyalurkan sekitar 165.000 unit APD ke seluruh Indonesia, terutama di Kota Jakarta.

“Kemudian juga hari ini mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan akan tiba 100.000 unit lagi APD dari industri tekstil yang sama. Jadi saya katakan berulang kali bahwa APD ini adalah APD produksi dalam negeri yang memang harusnya diekspor karena bahan bakunya berasal dari luar negeri,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan para menteri, lanjut Doni, terutama Menteri Luar Negeri dan juga 9 menteri lainnya, ada kesepakatan bahwa Indonesia juga mendapatkan hak dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Ketujuh, sejumlah warga masyarakat telah kembali ke kampung halamannya, Presiden mendapatkan masukan dan usulan dari sejumlah Menteri.

“Beliau menyetujui bahwa setiap kelurahan sebaiknya membuat dapur-dapur umum, terutama nantinya untuk menampung warga masyarakat kita yang kembali ke kampung halamannya. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk meningkatkan rasa gotong royong,” ungkap Doni.

Ia mengatakan bahwa dari awal Gugus Tugas telah membangun sebuah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas oleh karenanya diharapkan semua unsur-unsur, baik pusat dan daerah bersatu-padu untuk bisa menyelenggarakan berbagai upaya.

“Mulai dari upaya pencegahan, yang mana masyarakat yang masih sehat harus tetap kita jaga selalu sehat, yang kurang sehat harus menjadi sehat, dan yang sakit diobati bisa sembuh,” tambah Kepala BNPB seraya menambahkan bahwa hal itu diperlukan sebuah kesadaran kepada masyarakat dan keluarga untuk ikut memperhatikan anggotanya.

 

(ping)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Bima Arya Bagikan Face Shield untuk Pedagang di Pasar Sukasari Bogor

Oleh

Fakta News

Bogor – Para pedagang di Pasar Sukasari mulai menggunakan Face Shield usai Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakkir membagikan dan mengenakannya secara langsung kepada sejumlah pedagang di Plaza Sukasari, Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Kamis (4/6/2020).

Total ada 450 Face Shield yang dibagikan berasal dari bantuan Persatuan Sepakbola Bogor (PSB), Klub Basket Bogor Raya dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bogor yang dihimpun Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor.

Di hadapan semua yang hadir, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, ada dua solusi untuk menghadapi Covid-19. Pertama, meminta dan memohon doa kepada sang pencipta agar virus Corona segera dihilangkan. Kedua, menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.

“Insya Allah akan selamat dan sekarang saya meyakini hal itu. Saya ingin yang membedakan pedagang di Kota Bogor dengan tempat lain adalah pedagangnya tertib semua,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Bima juga menjelaskan, belum lama ini para kepala daerah di Jawa Barat mendapatkan arahan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Berdasarkan data perkembangan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat, seluruh daerah yang baik perkembangannya adalah kota atau kabupaten yang disiplin menggunakan masker.

“Kuncinya disini, semakin disiplin menggunakan masker Insya Allah angka penyebaran Covid-19 akan bisa ditekan, Insya Allah angka Covid-19 akan 0 (nol). Karena dengan mengenakan masker yang sakit tapi tanpa gejala kemungkinan kecil bisa menularkan dan yang sehat tidak akan tertular. Kita tidak pernah tahu Orang tanpa Gejala (OTG) gentayangan ke sana ke sini. Ini adalah benteng terakhir,” paparnya.

Di hadapan para pedagang Pasar Sukasari, Bima mengungkapkan kekhawatirannya mengingat resiko penularan Covid-15 cukup luar biasa. Ia mengaku kadang menemukan ada pedagang yang masih nakal, tidak menggunakan masker.

Ia menekankan, kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di pasar adalah memaksimalkan alat pelindung diri mengingat tingkat bahaya yang dihadapi hampir sama dengan tenaga kesehatan.

“Akan lebih bagus jika sudah menggunakan masker juga menggunakan face shield,” katanya.

Kepala Dispora Kota Bogor, Herry Karnadi menerangkan, inisiasi bantuan face shield untuk para pedagang di pasar Kota Bogor berangkat dari postingan Wali Kota Bogor melalui akun instagram pribadinya yang mengatakan akan membagikan face shield untuk para pedagang pasar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian semua pihak untuk membantu dan memberikan kontribusi bagi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bogor.

“Dari total face shield yang dibagikan jika masih ada lebihnya akan diberikan kepada para pedagang di pasar lain. Semoga ini menjadi edukasi protokol kesehatan bagi para pedagang pasar,” kata Herry.

Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor Samson Purba, Ketua PPI Kota Bogor Teguh Rahman Hakim, Ketua PSB Dodi Irwan Suparno dan Sekretaris Umum Klub Basket Bogor Raya Delvin Sahertian.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Menteri BUMN Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris Adhi Karya

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran dewan komisaris dan direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Hal itu diputuskan melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) hari ini, Kamis (4/6).

Melalui persetujuan dalam RUPST, diputuskan bahwa ditetapkan Entus Asnawi Mukhson sebagai direktur utama, menggantikan Budi Harto.

Begitu pula untuk jajaran dewan komisaris, pada jabatan komisaris utama terjadi perombakan, yang mana M Fadjroel Rachman digantikan oleh Dodi Usoho Hargo.

“RUPS sore ini ada perubahan tapi untuk operation-nya dari dalam yang menjadi direktur operasi 1. Satu lagi di direksi, Agung Darmawan dari BNI. Sehingga dengan masih dominannya yang dari internal (Adhi Karya),” kata Entus di Kantor Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2020).

Berikut jajaran dewan komisaris dan direksi baru Adhi Karya:

Dewan Komisaris:
Dodi Usoho Hargo (Komisaris Utama)
Cahyo R. Muzhar (Komisaris)
Yustinus Prastowo (Komisaris)
Widiarto (Komisaris)
Hironimus Hilapok (Komisaris Independen)
Abdul Muni (Komisaris Independen)

Direksi:
Entus Asnawi Mukhson (Direktur Utama)
Suko Widigdo (Direktur Operasi 1)
Pundjung Setya Brata (Direktur Operasi 2)
A.A G. Agung Darmawan (Direktur Keuangan)
Agus Karianto (Direktur SDM)
Partha Sarathi (Direktur Quality, Health, Safety and Environment dan Pengembangan)

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Keluarkan Surat Edaran Terkait Tuntunan dan Panduan Hadapi Covid-19, Termasuk Salat Jumat Dua Gelombang

Oleh

Fakta News
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Yogyakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan edaran No. 05/EDR/I.0/E/2020 tentang tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampak virus Corona (COVID-19). Selain itu, dalam edaran tersebut juga mengatur tentang salat Jumat dua gelombang.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, agama sangat diperlukan sebagai pemandu perilaku dan memberikan ketenangan jiwa. Masyarakat juga memerlukan rujukan dan panduan agama dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah mahdah maupun muamalah.

Padahal, menurut para dokter, ahli epidemiologi dan virologi, dari sudut kesehatan Indonesia masih dalam masa darurat COVID-19, hal itu ditandai terjadinya fluktuasi kasus setiap waktu. Meskipun demikian, sesuai laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdapat beberapa daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19.

Karena itu, umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya hendaknya senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil yang maqbulah/makbul, disertai fungsi ibadah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ihsan dalam kehidupan.

“Di daerah yang dinyatakan belum aman (zona merah), ibadah sunah dan fardu hendaknya dilaksanakan di rumah. Kemudian di daerah yang aman (zona hijau), salat sunah hendaknya dilaksanakan di rumah dan salat fardu kifayah sebaiknya dilaksanakan di rumah apabila syarat fardlu kifayah di masjid telah terpenuhi,” kata Abdul melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).

Selanjutnya, pernyataan status aman (hijau) atau darurat (merah) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Warga Muhammadiyah juga diminta agar selalu mengikuti perkembangan keadaan sehingga ketika ada perubahan status terkait pandemi Corona bisa melakukan tindakan yang diperlukan.

Lebih lanjut, untuk salat Jumat dapat dilaksanakan di masjid, musala atau tempat lain yang memungkinkan. Namun, pelaksanaan salat di masjid/musala wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan telah Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) atau Pemerintah setempat.

“Untuk memberikan kesempatan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah salat Jumat, pelaksanaan salat Jumat dengan protokol pencegahan COVID-19 dapat dilaksanakan lebih dari satu rombongan/sif atau diperbanyak tempatnya dengan memanfaatkan gedung/ruangan selain masjid/musala yang memenuhi syarat tempat salat,” ucapnya.

Abdul menambahkan umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya diminta tetap waspada disertai ikhtiar untuk mengatasi berbagai masalah pandemi COVID-19 baik kesehatan, sosial maupun ekonomi.

Selain itu, dalam beribadah hendaknya tetap mengutamakan pertimbangan kesehatan, kemaslahatan, keselamatan dan keamanan sesuai maqāṣid al-syarī’ah untuk menghindari mafsadat dan mengurangi penularan COVID-19.

“Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia dengan Rahman dan Rahim-Nya,” pesan Abdul.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya