Connect with us

Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan, Rektor UNHAN: Megawati adalah Putri Terbaik Bangsa Indonesia yang Telah Membuktikan Keberhasilan dan Prestasinya

Jakarta – Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI Prof Amarulla Octavian mengatakan, sosok Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri adalah seorang putri terbaik bangsa Indonesia yang telah membuktikan keberhasilan sebagai anggota DPR, Wakil Presiden, bahkan menjadi Presiden.

Hal ini disampaikannya saat memberikan kata sambutan dalam acara pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Megawati Soekarnoputri di Kampus Bela Negara, Sentul, Jawa Barat, Jumat (11/6).

“Di kalangan pemimpin dunia, belum ada seorang wanita dapat menjabat berturut-turut sebagai Wakil Presiden dan Presiden. Sejarah dunia juga mencatat tidak banyak seorang presiden yang juga putri dari seorang presiden sebelumnya,” kata Amarulla.

Dia memandang, putri sang Proklamator RI Soekarno ini, adalah sosok pemimpin nasional yang mampu membawa negara dan bangsa Indonesia melalui masa-masa sulit pasca Reformasi 1998.

“Dengan karakter dan wibawa yang kuat, beliau mampu menyelesaikan krisis multidimensi dan meletakkan pondasi yang kuat bagi tata negara dan tata pemerintahan yang terbukti kebenarannya sampai dengan masa kini,” jelas Amarulla.

Dia menuturkan, keberhasilan dan prestasi Megawati dalam kepemimpinan yang tidak saja pada tataran regional dan global, merupakan wujud nyata ilmu pengetahuan Kepemimpinan Stratejik.

“Prestasi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah merupakan wujud nyata ilmu pengetahuan Kepemimpinan Stratejik. Beberapa penghargaan Doktor Honoris Causa dari berbagai perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri merupakan bukti pengakuan pemikiran akademik atas kepakaran beliau dalam bidang Kepemimpinan Stratejik, yang juga sangat terkait dengan bidang pertahanan,” ungkap Amarulla.

Menurutnya, selama periode kepemimpinan Megawati, banyak  menerbitkan berbagai kebijakan yang sangat mendukung tugas-tugas Kementerian Pertahanan RI dan TNI. Berbagai ide dan gagasan tentang pertahanan juga dituangkan dalam berbagai dokumen negara dan menjadi rujukan doktrin pertahanan, strategi pertahanan dan postur pertahanan.

“Menata komponen utama pertahanan merupakan langkah stratejik mewujudkan profesionalisme TNI sekaligus membangun kesadaran pentingnya mempersiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung di dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atay Sishankamrata,” kata Amarulla.

Selain itu, Megawati juga menunjukkan kepemimpinan yang kuat di dalam menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara, dan sekaligus landasan kebijakan pemerintahan negara.

“Di dalam kepemimpinan beliau, Pancasila juga diperkokoh menjadi sistem nilai, pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terpenting bagaimana menjadikan Pancasila sebagai dasar haluan pembangunan negara guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di dalam kebudayaan,” tutur Amarulla.

“Seluruh ide, gagasan dan kebijakan tersebut dapat dinilai sebagai serangkaian karya ilmiah yang signifikan atas kepemimpinan beliau memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang memegang teguh ideologi Pancasila. Kita semua yakin bahwa ideologi Pancasila adalah senjata pamungkas Sishankamrata,” lanjutnya.

Atas dasar itulah, Sidang Senat Akademik yang menerima penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati. Penilaian tersebut, lanjut dia, juga didasari dengan pertimbangan jasa dan karya yang luar biasa di bidang ilmu pertahanan, politik negara, manajemen kepemerintahan, dan bidang kemasyarakatan lainnya terkait dengan kepemimpinan dan pertahanan.

Selain itu, Amarulla juga mengungkapkan, pertimbangan jasa dan karya serta komitmen pada bidang tersebut menjadi sangat berarti dan bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

Amarulla juga berharap cara Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati oleh Universitas Pertahanan RI dapat menjadi tradisi intelektual sebagaimana lazimnya berlaku di universitas pertahanan negara- negara lain di dunia.

“Sungguh tepat kiranya Gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Stratejik dikukuhkan kepada Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri. Saya percaya beliau memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan kepakaran di bidang keilmuan tersebut di Universitas Pertahanan RI,” kata Amarulla.

“Kita semua percaya kepemimpinan beliau juga dapat mempercepat Universitas Pertahanan RI mewujudkan visinya pada tahun 2024 sebagai World Class Defense University,” pungkasnya.

Usai menyampaikan hal itu, Sekretaris Senat Akademik Unhan lalu membacakan surat keputusan Mendikbudristek Nadiem Makarim soal pengukuhan gelar profesor kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) untuk Megawati itu.

“Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, no 33271/MPK.A/KP.05.00/2021 Tentang pengangkatan Dosen tidak tetap dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menimbang dst mengingat dst memmperhatiman dst memutuskan menetapkan dosen tidak tetap atas nama Dr (HC) Megawati Soekarnoputri, tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Jan 1947, Unit kerja Universitas Pertahanan RI terhitung sejak 1 Juni 2021 diangkat dalam jabatan profesor dalam Ilmu kepemimpinan Strategik. Ditetapkan di Jakarta 20 Mei 2021, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI ditandatangani Nadiem Anwar Makariem,” demikian bunyi surat keputusan itu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pabrik Pipa PE PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Oleh

Fakta News
Pabrik Pipa PE di PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen mendukung pemerataan ketersediaan jaringan gas hingga ke pelosok negeri. Melalui Anak Perusahaan, PT PGAS Solution, PGN menghadirkan Pabrik Pipa PE (Polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jawa Barat dengan luas area 3000m2. Pabrik ini merupakan Pabrik Pipa PE pertama di Pertamina Group dan siap mendukung program kerja Holding Migas.

Edi Armawiria selaku Direktur Operasi PT PGAS Solution menyampaikan bahwa Pabrik Pipa PE menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pipa PE yang digunakan sebagai material utama konstruksi jaringan pipa gas rumah tangga.

Adapun pipa yang diproduksi oleh Pabrik Pipa PE milik PGAS Solution diberi merek Solfipe. Solfipe sendiri memiliki jenis diameter mulai dari 20mm, 32mm, 63mm, 90mm dan 110mm dan terdiri dari dua tipe, yaitu MDPE-80 (Medium Density Polyethylene) untuk jaringan gas dan HDPE-100 (High Density Polyethylene) merupakan jenis pipa yang biasa digunakan untuk subduct, fiber optic, air, dan masih banyak lagi.

Perlu diketahui, Solfipe untuk Pipa Gas MDPE-80 sudah memiliki nilai TKDN diatas 25%, dan untuk Pipa HDPE-100 dengan nilai TKDN diatas 48%. Selain itu, Solfipe juga sudah mendapatkan sertifikat dari LEMIGAS yang proses pengujiannya telah menggunakan standard ISO 4437, merupakan Standard Pengujian Kualitas Pipa Polyethylene, sehingga dapat dipastikan semua pipa telah sesuai standar dan sudah aman.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar memaparkan bahwa pabrik pipa PE merupakan inovasi dan pencapaian dari PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangunan. Selain itu, massifnya pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu juga didukung dengan ketersediaan stok pipa PE. Di sisi lain, hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan produk TKDN guna mendukung proyek strategis jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk proyek jargas jangka pendek menengah tahun 2021-2022.

“Tingginya biaya investasi konstruksi jaringan gas menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Biaya material menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, komitmen Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui Jaringan Gas Rumah Tangga tetap harus dilaksanakan dan didukung penuh,” ujar Achmad.

“Kami harap dengan hadirnya Pabrik Pipa PE di PGAS Solution dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur gas, karena selama ini biaya material selalu menjadi porsi terbesar dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur gas. Pabrik Pipa PE kami juga dapat memenuhi kebutuhan pipa PE pihak lain dan siap beroperasi 24 jam untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pipa,” imbuh Achmad.

Pemerataan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, serta penyediaan energi bersih yang lebih murah. Sehingga, masyarakat dapat melakukan penghematan secara langsung dan dapat menggunakan energi yang aman, efisien dan ramah lingkungan. PGN berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jargas secara masif guna mencapai bauran energi nasional dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi 20 Tahun Pelaksanaan Otsus, Tito Karnavian: Total APBD Papua dan Papua Barat 10 Besar di Indonesia, Namun Belum Optimal Berikan Dampak Besar bagi Masyarakat Asli

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan beberapa catatan terhadap 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Khusus mengenai dana Otsus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu dinilai belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Papua.

“Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua,” kata Tito dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua dengan Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia mengungkapkan, APBD Papua berada di urutan nomor 6 terbesar secara nasional. Adapun urutan pertama APBD terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara itu, lanjut Tito, untuk APBD Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-9 secara nasional.

Tito melihat bahwa indikator kesejahteraan masyarakat justru belum optimal di Papua, meski berada pada urutan 10 besar APBD.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua. Ini menunjukkan bahwa fakta implementasi distribusi kabupaten/kota yang lebih rendah dari segi nominal,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua sebesar Rp 6,4 Triliun dari 2013-2019, sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 Triliun di periode yang sama.

Menurut Tito, besarnya SILPA tersebut menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa laporan penggunaan dana Otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.

Sementara informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua belum mampu ditangkap.

“Jadi informasi tentang realisasi penggunaan dananya. Ini yang perlu lebih dipertajam. Sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana keluaran dan outcome-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, belum adanya grand design pemanfaatan dana Otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan juga menjadi faktor belum berdampaknya pelaksanaan Otsus Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal itu menurutnya untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah revisi UU ini karena menilai belum optimalnya tata kelola dana tersebut.

“Keberlanjutan dana Otsus dipandang perlu, selain mengingat masa berlakunya yang akan habis pada 21 November 2021. Sehingga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus,” terangnya.

Perlu diketahui, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan dalam pasal Dana Otsus. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Sebut Peningkatan Penularan Covid-19 Saat Ini Ada Kaitannya dengan Libur Idul Fitri

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan libur Idul Fitri 2021. Pada periode libur Idul Fitri tersebut terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.

“Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

“Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang,” lanjutnya.

Wiku menjelaskan, pada awal Februari hingga pertengahan Mei 2021 kondisi kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS rujukan Covid-19 juga mencapai rata-rata 30 persen di Indonesia.

“Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di indonesia. Dan kemudian setelah ada libur panjang Idul Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada kalau terkait libur panjang,” ungkap Wiku.

Sementara itu, untuk mengetahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini apakah terkait dengan varian baru virus corona, Wiku menegaskan masih perlu penelitian lebih jauh.

“Yang jelas kita lihat kaitannya dengan libur panjang. Perlu penelitian lebih jauh yang menghubungkan ditemukannya whole genome sequence dari varian-varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,” tambah Wiku.

Baca Selengkapnya