Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan, Rektor UNHAN: Megawati adalah Putri Terbaik Bangsa Indonesia yang Telah Membuktikan Keberhasilan dan Prestasinya
Jakarta – Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI Prof Amarulla Octavian mengatakan, sosok Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri adalah seorang putri terbaik bangsa Indonesia yang telah membuktikan keberhasilan sebagai anggota DPR, Wakil Presiden, bahkan menjadi Presiden.
Hal ini disampaikannya saat memberikan kata sambutan dalam acara pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Megawati Soekarnoputri di Kampus Bela Negara, Sentul, Jawa Barat, Jumat (11/6).
“Di kalangan pemimpin dunia, belum ada seorang wanita dapat menjabat berturut-turut sebagai Wakil Presiden dan Presiden. Sejarah dunia juga mencatat tidak banyak seorang presiden yang juga putri dari seorang presiden sebelumnya,” kata Amarulla.
Dia memandang, putri sang Proklamator RI Soekarno ini, adalah sosok pemimpin nasional yang mampu membawa negara dan bangsa Indonesia melalui masa-masa sulit pasca Reformasi 1998.
“Dengan karakter dan wibawa yang kuat, beliau mampu menyelesaikan krisis multidimensi dan meletakkan pondasi yang kuat bagi tata negara dan tata pemerintahan yang terbukti kebenarannya sampai dengan masa kini,” jelas Amarulla.
Dia menuturkan, keberhasilan dan prestasi Megawati dalam kepemimpinan yang tidak saja pada tataran regional dan global, merupakan wujud nyata ilmu pengetahuan Kepemimpinan Stratejik.
“Prestasi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah merupakan wujud nyata ilmu pengetahuan Kepemimpinan Stratejik. Beberapa penghargaan Doktor Honoris Causa dari berbagai perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri merupakan bukti pengakuan pemikiran akademik atas kepakaran beliau dalam bidang Kepemimpinan Stratejik, yang juga sangat terkait dengan bidang pertahanan,” ungkap Amarulla.
Menurutnya, selama periode kepemimpinan Megawati, banyak menerbitkan berbagai kebijakan yang sangat mendukung tugas-tugas Kementerian Pertahanan RI dan TNI. Berbagai ide dan gagasan tentang pertahanan juga dituangkan dalam berbagai dokumen negara dan menjadi rujukan doktrin pertahanan, strategi pertahanan dan postur pertahanan.
“Menata komponen utama pertahanan merupakan langkah stratejik mewujudkan profesionalisme TNI sekaligus membangun kesadaran pentingnya mempersiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung di dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atay Sishankamrata,” kata Amarulla.
Selain itu, Megawati juga menunjukkan kepemimpinan yang kuat di dalam menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara, dan sekaligus landasan kebijakan pemerintahan negara.
“Di dalam kepemimpinan beliau, Pancasila juga diperkokoh menjadi sistem nilai, pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terpenting bagaimana menjadikan Pancasila sebagai dasar haluan pembangunan negara guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di dalam kebudayaan,” tutur Amarulla.
“Seluruh ide, gagasan dan kebijakan tersebut dapat dinilai sebagai serangkaian karya ilmiah yang signifikan atas kepemimpinan beliau memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang memegang teguh ideologi Pancasila. Kita semua yakin bahwa ideologi Pancasila adalah senjata pamungkas Sishankamrata,” lanjutnya.
Atas dasar itulah, Sidang Senat Akademik yang menerima penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati. Penilaian tersebut, lanjut dia, juga didasari dengan pertimbangan jasa dan karya yang luar biasa di bidang ilmu pertahanan, politik negara, manajemen kepemerintahan, dan bidang kemasyarakatan lainnya terkait dengan kepemimpinan dan pertahanan.
Selain itu, Amarulla juga mengungkapkan, pertimbangan jasa dan karya serta komitmen pada bidang tersebut menjadi sangat berarti dan bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.
Amarulla juga berharap cara Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati oleh Universitas Pertahanan RI dapat menjadi tradisi intelektual sebagaimana lazimnya berlaku di universitas pertahanan negara- negara lain di dunia.
“Sungguh tepat kiranya Gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Stratejik dikukuhkan kepada Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri. Saya percaya beliau memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan kepakaran di bidang keilmuan tersebut di Universitas Pertahanan RI,” kata Amarulla.
“Kita semua percaya kepemimpinan beliau juga dapat mempercepat Universitas Pertahanan RI mewujudkan visinya pada tahun 2024 sebagai World Class Defense University,” pungkasnya.
Usai menyampaikan hal itu, Sekretaris Senat Akademik Unhan lalu membacakan surat keputusan Mendikbudristek Nadiem Makarim soal pengukuhan gelar profesor kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) untuk Megawati itu.
“Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, no 33271/MPK.A/KP.05.00/2021 Tentang pengangkatan Dosen tidak tetap dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menimbang dst mengingat dst memmperhatiman dst memutuskan menetapkan dosen tidak tetap atas nama Dr (HC) Megawati Soekarnoputri, tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Jan 1947, Unit kerja Universitas Pertahanan RI terhitung sejak 1 Juni 2021 diangkat dalam jabatan profesor dalam Ilmu kepemimpinan Strategik. Ditetapkan di Jakarta 20 Mei 2021, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI ditandatangani Nadiem Anwar Makariem,” demikian bunyi surat keputusan itu.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.