Connect with us

Penggerudukan Massa ke Rumah Ibunda Mahfud MD adalah Bentuk Teror dan Premanisme, Aparat Harus Lakukan Penegakan Hukum

Jakarta – Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo P menilai peristiwa penggerudukan massa ke rumah ibunda Menko Polhukam Mahfud MD merupakan bentuk teror dan premanisme. Ia menyebut aksi tersebut juga sebagai bentuk kriminal.

“Terkait sekelompok orang yang mendatangi rumah orang tua Mahfud MD di Madura tindakan tersebut merupakan kategori kriminal. Sebab sudah bentuk teror dan premanisme, bukan lagi sekedar berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah,” kata Satyo, Rabu (2/12).

Satyo menegaskan dalam koridor demokrasi tidak dibenarkan sekelompok orang mendatangi rumah pribadi lalu mengambil  peran menafsirkan kebenaran secara sepihak. Menurutnya penyampaian pendapat di muka umum sudah diatur oleh UU.

Untuk itu Satyo meminta aparat kepolisian hendaknya melakukan penegakan hukum terhadap sekelompok orang tersebut, termasuk dalang dibalik aksi itu.

“Atas nama demokrasi pendapat sekelompok orang dibatasi oleh kebebasan orang lain pula, oleh sebab itu mestinya aparat kepolisian setempat atas nama keadilan harus melakukan penegakan hukum kepada orang-orang yang sudah melanggar hukum karena melakukan teror ke rumah keluarga Mahfud MD,” tegasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Lukman Hakim mengatakan bahwa demokrasi tidak lah mengenal hegemoni dengan mengatas mengatasnamakan apapun, melainkan adalah kemampuan dialektika dalam demokrasi tersebut. Oleh karena itu lah demokrasi membutuhkan edukasi dan pendidikan agar memunculkan kualitas manusia.

“Ketika dalam proses demokrasi melewati batas demokrasi, maka kewajiban negara haruslah hadir dalam konteks penegakan hukum sebagai keseimbangan demokrasi dalam memberikan petunjuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia pada sila ke 5 dan persatuan indonesia pada sila ke 3 serta menyakinkan kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila ke 2 pancasila,” ucap Lukman.

Lukman menyampaikan perbedaan merupakan hal yang biasa dalam mengeksplor daya ungkit kemajuan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu perbedaan harus lah di bangun berdasarkan asas etika dan nilai yang berpedoman pada dasar negara yang telah menjadi resolusi peradaban Indonesia sebagai negara dan bangsa Indonesia yaitu pancasila.

“Jangan sampai terjadi penurunan kualitas demokrasi di era demokrasi yang sudah terbuka ini. Namun menjadi suatu tantangan khususnya negara dengan instrumennya bersama stakeholder masyarakat mengelaborasi kepentingannya menjadi kepentingan nasional, bukan sebaliknya demokrasi menjadi pintu untuk membawa kepentingan kehendak dan pemaksaan dengan mengatasnamakan demokrasi yang sungguh naif dan hipokrit,” pungkas Lukman.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Polri: Kasus Dugaan Rasisme Terhadap Natalius Pigai Ditangani Bareskrim

Oleh

Fakta News
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Polri menegaskan serius menangani kasus dugaan rasisme yang diduga dilakukan oleh politikus Hanura, Ambroncius Nababan (AN). Keseriusan itu terlihat bahwa kasus ini ditarik dari Polda Papua, dan ditangani oleh Bareskrim.

“Tentunya dengan analisis yang dilakukan Siber Bareskrim, maka Bareskrim Polri sudah menghubungi Polda Papua Barat dan Polda Papua untuk melimpahkan LP tersebut ke Bareskrim Polri. Kenapa dilimpahkan? Diduga dari analisis siber itu adalah yang melakukan ada di Jakarta. Makanya untuk LP-nya di limpahkan ke Bareskrim Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Senin (25/1/2021).

Argo menuturkan terdapat dua laporan yang diterima Bareskrim dari Polda Papua dan juga Polda Papua Barat terkait kasus dugaan rasisme Ambroncius kepada Natalius Pigai. Dari dua laporan itulah tim Siber Bareskrim Polri kemudian menganalisis dugaan tindakan rasis kepada Natalius Pigai.

“Tentunya dari pihak kepolisian tidak tinggal diam. Kita sudah bisa memprediksi dengan adanya postingan itu dan kita sudah melakukan analisis oleh Cyber Bareskrim. Tentunya dengan adanya laporan itu, artinya unggahan screen shoot di medsos, akhirnya dari Polda Papua menerima laporan berkaitan dengan adanya yang diduga rasisme itu,” tuturnya.

“Pertama dari Polres Papua Barat, ini ada laporan yang dilaporkan ke Polda Papua Barat. Pertama atas nama pak Sitanggang pelapornya, yang kedua adalah LP juga di Papua Barat, laporannya pak Thomas Barung. Ini jadi ada 2 LP,” lanjutnya.

Argo menyapaikan Bareskrim akan memanggil Ambroncius untuk dimintai keterangan. Selain memanggil Ambroncius, Bareskrim juga akan meminta keterangan dari ahli dan juga saksi-saksi.

“Kemudian, berkaitan dengan LP tersebut tentunya dari siber akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu berkaitan dengan adanya LP tersebut. tentunya nanti dari siber akan memanggil atau mengklarifikasi sesuai SOP yang ada. Kemudian kita juga akan meminta keterangan dari para ahli dan saksi yang lain,” ujarnya.

“Kita akan menanyakan atau meminta keterangan apakah medsos itu, Facebook itu adalah milik yang bersangkutan. Karena disinyalir banyak, kita harus memastikan bahwa penyidik itu harus memastikan dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut dan kemudian siapa yang melakukannya. Tentunya ini perlu keterangan ahli, saksi dan petunjuk,” sambung Argo.

Ambroncius Nababan dilaporkan ke polisi gara-gara unggahan di Facebook. Akun Facebook bernama Ambroncius Nababan mengunggah foto Natalius Pigai yang disandingkan dengan foto gorila.

Postingan di Facebook tersebut pun menuai kecaman karena dinilai rasis. Tidak lama berselang, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat (PB) melaporkan politikus Partai Hanura tersebut ke Polda Papua Barat dengan nomor LP/17/I/2021/Papua Barat.

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Kepatuhan Jabar: Kabupaten Pangandaran Paling Tidak Patuh Pakai Masker, Kota Tasikmalaya Paling Tidak Patuh Jaga Jarak

Oleh

Fakta News
Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat kembali mengumumkan tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan di 27 kota kabupaten di Jabar. Hal itu ia umumkan sesuai menghadiri rapat Satgas Penanggulangan Covid-19 Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1/2021).

Hasilnya, Kota Bandung menjadi daerah paling patuh dalam memakai masker. Sementara Kabupaten Pangandaran jadi daerah paling tidak patuh memakai masker.

“Minggu ini wilayah yang paling patuh memakai masker 91 persen adalah Kota Bandung. Yang paling tidak patuh memakai masker Kabupaten Pangandaran hanya 65 persen,” ujar Emil, sapaan akrabnya.

Untuk kategori menjaga jarak, Kabupaten Bandung jadi daerah paling patuh. Sementara Kota Tasikmalaya jadi daerah paling tidak patuh menjaga jarak.

“Yang paling patuh menjaga jarak ada di Kabupaten Bandung 89 persen dan yang paling tidak patuh menjaga jarak adalah Kota Tasikmalaya di 63 persen,” kata dia.

Adapun untuk level provinsi, 80 persen masyarakat Jabar sudah menerapkan protokol kesehatan baik memakai masker maupun menjaga jarak.

“Jadi rakyat Jabar dilaporkan menaati protokol kesehatan itu 80 persen dari yang disurvei di 27 kota kabupaten. Mudah-mudahan membaik karena minggu lalu naik turun diangka 50-an persen sekarang naik ke 80 persen,” tuturnya.

Ia menjelaskan, survei kepatuhan itu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh anggota Polri, TNI dan Satpol PP dengan mendatangi ruang publik seperti pasar, jalanan dan taman. Hasil pantauan lalu dilaporkan melalui sebuah aplikasi bernama Bersatu Lawan Covid-19 yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementrian Kesehatan.

“Mungkin tidak semua kepala daerah paham. BNPB dan Kemenkes punya aplikasi pelaporan untuk kedisiplinan,” kata Emil.

“Aplikasi itu dilakukan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP. Mereka mendatangi ruang publik, jalan, pasar, taman kemudian menghitung titik-titik itu secara digital harus dilengkapi dengan foto. Artinya metodenya itu, nanti diakumulasi total selama seminggu keluarlah persentase,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 25 Januari Tercatat Total Ada 999.256 Kasus Covid-19 di Indonesia: 161.636 Kasus Aktif, 809.488 Sembuh, dan 28.132 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Program vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19 sudah mulai berjalan setelah pandemi berjalan hampir 11 bulan. Namun, masyarakat tetap perlu mewaspadai penyakit yang disebabkan virus corona ini. Sebab, pemerintah belum dapat mengendalikan penularan Covid-19 hingga Senin (25/1/2021).

Ini terlihat dari kasus yang terus bertambah. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, terdapat 9.994 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan itu, maka akumulasi kasus Covid-19 menjadi 999.256 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima pada Senin sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan pembaruan yang muncul setiap sore.

Dalam data yang sama, ada penambahan 10.678 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi memiliki virus corona. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR), yang hasilnya negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 809.488 orang sejak awal pandemi.

Akan tetapi, kabar duka masih hadir dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dalam 24 jam terakhir, ada 297 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 28.132 orang.

Dengan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia terus bertambah, kini ada 161.636 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isoloasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 84.621 orang yang kini berstatus suspek.

Sebanyak 9.994 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 51.906 spesimen dalam sehari. Pada periode 24-25 Januari 2021, ada 34.580 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 8.806.413 spesimen dari 5.883.540 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona. Artinya, lebih dari 99 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya